CILEGON — kabarbahri.co.id Dugaan praktik pengelolaan parkir tanpa kejelasan di area Kafe Kiri, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, memantik sorotan publik. Persoalan ini tidak sekadar menyangkut ketertiban ruang publik, tetapi juga membuka pertanyaan lebih luas mengenai tata kelola retribusi dan pengawasan oleh otoritas setempat.
Hasil pantauan di lapangan menunjukkan aktivitas parkir yang terkesan berjalan tanpa sistem yang transparan. Namun, saat dikonfirmasi, pihak internal kafe belum mampu memberikan penjelasan komprehensif. Seorang pegawai menyebutkan bahwa pemilik maupun penanggung jawab utama jarang berada di lokasi.
“Untuk owner atau penanggung jawab jarang datang ke sini. Biasanya hanya saat supervisi toko, sekitar pukul 16.00 WIB,” ujarnya.
Ketiadaan pengelola yang dapat dimintai keterangan secara langsung memperkeruh situasi. Dalam praktik usaha yang bersinggungan dengan ruang publik—terlebih yang berpotensi memungut biaya dari masyarakat—absennya akuntabilitas menjadi celah yang rawan disalahgunakan.
Upaya konfirmasi kepada aparatur Kelurahan Jombang Wetan hingga kini belum membuahkan hasil. Di sisi lain, Dinas Perhubungan Kota Cilegon juga belum memberikan pernyataan resmi terkait status dan legalitas pengelolaan parkir di lokasi tersebut.
Kondisi ini menimbulkan sejumlah pertanyaan mendasar: apakah aktivitas parkir tersebut memiliki izin resmi, bagaimana mekanisme penarikan retribusi dilakukan, serta siapa pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaannya. Dalam konteks tata kelola kota, kejelasan aspek-aspek ini menjadi krusial untuk mencegah praktik informal yang merugikan publik maupun daerah.
Warga sekitar berharap ada langkah tegas dari instansi terkait untuk melakukan penertiban sekaligus memastikan transparansi pengelolaan, Selain menyangkut potensi kebocoran pendapatan daerah, keberadaan parkir yang tidak terkelola dengan baik juga berisiko menimbulkan ketidaknyamanan hingga konflik di ruang publik.
Hingga berita ini diturunkan, tim media masih berupaya melakukan konfirmasi lanjutan kepada pihak-pihak terkait guna memperoleh gambaran yang lebih utuh atas persoalan ini.
(Jar)
