Kabarbahri.co.id – Lombok Timur – Pemerintah daerah mengambil langkah baru dalam merespons meningkatnya jumlah anjing liar yang mulai mengganggu ketertiban masyarakat. Alih-alih menggunakan cara lama yang bersifat drastis, pendekatan yang kini dipilih lebih menitikberatkan pada pengendalian populasi secara bertahap melalui program sterilisasi dan vaksinasi.
Upaya tersebut menjadi fokus dalam sebuah forum diskusi dan pelatihan yang digelar oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Kamis (30/4/2026). Kegiatan ini dihadiri oleh dokter hewan, perwakilan Dinas Kesehatan, komunitas pecinta hewan, hingga lembaga non-pemerintah dari luar negeri.
Wakil Bupati Lombok Timur, Moh. Edwin Hadiwijaya, menegaskan bahwa penanganan anjing liar harus dilakukan dengan cara yang lebih bijak dan berkelanjutan. Ia menyebutkan bahwa metode pemusnahan bukan lagi solusi yang tepat, karena tidak menyentuh akar persoalan serta berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap citra daerah.
Menurutnya, sterilisasi merupakan langkah yang paling memungkinkan untuk menekan pertumbuhan populasi, meskipun membutuhkan komitmen jangka panjang. Program ini harus dilakukan secara konsisten dan terencana agar dapat memberikan hasil yang signifikan.
Di sisi lain, keterbatasan anggaran dan belum adanya data pasti mengenai jumlah populasi anjing liar menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Untuk itu, kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi internasional yang hadir dalam kegiatan tersebut, diharapkan dapat membantu mengoptimalkan pelaksanaan program.
Selain faktor populasi, pemerintah juga menyoroti masalah lingkungan, khususnya pengelolaan sampah. Tumpukan sampah yang tidak tertangani dengan baik dinilai menjadi salah satu penyebab meningkatnya keberadaan anjing liar di kawasan permukiman. Masyarakat pun diimbau untuk mulai memilah sampah dari sumbernya.
Data menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025 tercatat lebih dari 170 kasus gigitan anjing di Lombok Timur. Sementara pada tahun 2026, jumlah kasus terus bertambah meskipun belum memasuki pertengahan tahun. Kendati demikian, daerah ini masih mempertahankan status bebas rabies, yang menjadi prioritas untuk dijaga.
Melalui kolaborasi lintas sektor dan dukungan masyarakat, pemerintah optimistis upaya pengendalian ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman sekaligus tetap memperhatikan kesejahteraan hewan.(red)
