Kabarbahri.co.id – LOMBOK TIMUR – Inovasi pemerintah daerah dalam membuka akses pembiayaan bagi masyarakat kembali mengantarkan Kabupaten Lombok Timur meraih penghargaan tingkat nasional. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Lombok Timur mempertahankan predikat terbaik regional Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua pada ajang TPAKD Award 2026.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2026 yang berlangsung di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Salah satu upaya yang menjadi bagian penting dari capaian tersebut ialah program Lombok Timur Berantas Rentenir melalui Kredit Tanpa Bunga atau Lotim Berkembang. Program yang telah berjalan sejak 2020 ini memberikan alternatif pembiayaan bagi peternak dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mengembangkan usaha mereka.
Hingga saat ini, sebanyak 14.564 debitur telah memperoleh manfaat dari program tersebut, dengan total kredit yang disalurkan mencapai lebih dari Rp170 miliar. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur juga telah mengucurkan subsidi senilai lebih dari Rp5,944 miliar untuk mendukung pelaksanaan pembiayaan tanpa bunga.
Keberlangsungan program diperkuat melalui kolaborasi dengan sejumlah lembaga jasa keuangan, meliputi BRI, BNI, BCA, dan Pegadaian. Pemerintah daerah juga memberikan fasilitasi dan pendampingan usaha secara menyeluruh. Adapun tingkat non-performing loan (NPL) atau kredit bermasalah dilaporkan berada di angka 1,03 persen.
Strategi perluasan akses keuangan di Lombok Timur turut menyasar lingkungan pendidikan keagamaan. Melalui Ekosistem Pondok Pesantren Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS), berbagai produk dan layanan keuangan syariah diperkenalkan kepada komunitas pesantren. Layanan tersebut mencakup pembukaan rekening, gadai, cicilan emas, hingga tabungan emas.
Sementara itu, penguatan literasi keuangan bagi generasi muda dilakukan melalui program Satu Pelajar Satu Rekening (KEJAR). Berdasarkan data yang disampaikan, jumlah rekening pelajar di Lombok Timur telah mencapai 325.620 rekening, dengan total tabungan lebih dari Rp77 miliar.
Rangkaian program tersebut menunjukkan bahwa pengembangan inklusi keuangan tidak hanya berkaitan dengan penyaluran kredit, tetapi juga mencakup edukasi, pembiasaan menabung, serta pengenalan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pada Rakornas TPAKD 2026, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya memperluas akses keuangan agar masyarakat dari berbagai lapisan memiliki peluang untuk meningkatkan taraf hidup. Petani, nelayan, pelaku UMKM, dan keluarga di wilayah terpencil menjadi kelompok yang perlu memperoleh kesempatan lebih besar dalam mengakses layanan keuangan.
Presiden juga mengapresiasi penyaluran kredit rakyat yang telah mencapai sekitar Rp53 triliun dengan dua juta penerima manfaat. Pemerintah menargetkan penyaluran sebesar Rp400 triliun pada tahun berikutnya untuk menjangkau sekitar 28 juta keluarga.
Dalam rangkaian kegiatan yang sama, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Roadmap TPAKD 2026–2030 sebagai panduan untuk memperkuat literasi dan inklusi keuangan di daerah.
Keberhasilan Lombok Timur mempertahankan penghargaan tersebut menjadi dorongan untuk melanjutkan program yang telah memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat. Ke depan, konsistensi pelaksanaan, pengawasan penyaluran kredit, serta perluasan edukasi keuangan menjadi aspek penting agar manfaat program dapat menjangkau lebih banyak warga dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.(red)
