KABARBAHRI.CO.ID | Tangerang – Aktivitas produksi PT Cipta Nusa Traytama yang berlokasi di Kampung Sangereng, Desa Ranca Iyuh, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, menuai keberatan dari warga yang bermukim tepat di sekitar bangunan perusahaan. Persoalan tersebut tidak lagi sebatas keluhan mengenai kebisingan mesin produksi, tetapi telah berkembang menjadi sorotan serius terhadap kesesuaian fungsi bangunan, legalitas kegiatan usaha, pemanfaatan ruang, hingga kewajiban pengelolaan lingkungan hidup.

Scroll Untuk Lanjut Membaca
Aktivitas Produksi PT Cipta Nusa Traytama Dipersoalkan Warga, Legalitas Usaha dan Kesesuaian Tata Ruang Mendesak Diperiksa

Kondisi ini menuntut perhatian serius Pemerintah Kabupaten Tangerang. Pasalnya, kegiatan produksi yang berlangsung berdampingan dengan kawasan permukiman berpotensi menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan dan ketenteraman masyarakat apabila tidak disertai pengendalian dampak serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan seorang warga berinisial H.I., persoalan bermula ketika bangunan yang kini digunakan PT Cipta Nusa Traytama telah berdiri sebelum dirinya membangun dan menempati rumah di lokasi tersebut. Namun, pada saat itu bangunan masih dalam keadaan kosong dan belum menjalankan aktivitas produksi seperti sekarang.

Situasi berubah setelah bangunan tersebut disewa dan mulai difungsikan untuk kegiatan usaha. Menurut H.I., aktivitas di dalam bangunan bukan sekadar penyimpanan barang atau pergudangan, melainkan telah mencakup proses pengolahan material besi plat menjadi produk jadi berupa kabel tray atau dudukan instalasi kabel listrik.

Proses produksi tersebut meliputi pemotongan, penekukan, pengepresan, pengelasan dan gerinda (grinding), hingga pembentukan material menggunakan sejumlah mesin dan peralatan industri.

Persoalan muncul ketika aktivitas tersebut berlangsung sangat dekat dengan rumah warga. Bahkan, salah satu sisi dinding rumah H.I. disebut berbatasan langsung dengan dinding bangunan perusahaan.

Ia mengaku suara pemotongan besi, pengoperasian mesin, penumpukan material, hingga proses pengepresan kerap terdengar sampai ke dalam rumah. Gangguan tersebut, menurut keterangannya, semakin dirasakan ketika kegiatan produksi berlangsung hingga malam hari.

Pada masa awal operasional, aktivitas perusahaan bahkan disebut pernah berlangsung hingga pukul 00.00 sampai 01.00 WIB.

Kondisi tersebut menimbulkan keresahan, terlebih di dalam rumah terdapat anak yang masih kecil. Bagi H.I., rumah semestinya menjadi tempat beristirahat dan memperoleh ketenangan, bukan justru menjadi ruang yang terus-menerus terpapar kebisingan aktivitas produksi.

Meski demikian, H.I. menegaskan bahwa dirinya tidak bermaksud menghambat investasi ataupun menghentikan kegiatan usaha perusahaan secara keseluruhan.

Ia hanya menuntut agar aktivitas produksi dijalankan secara tertib, memperhatikan lingkungan sekitar, serta tidak mengabaikan hak masyarakat untuk mendapatkan ketenteraman di tempat tinggalnya sendiri.

Menurutnya, perusahaan perlu mengambil langkah konkret untuk mengendalikan sumber kebisingan dan mengatur jam operasional, terutama pada waktu masyarakat membutuhkan istirahat.

Sebelum menempuh jalur hukum, H.I. bersama sejumlah warga mengaku telah berupaya menyelesaikan persoalan melalui komunikasi dan pengaduan kepada pemerintah desa.

Warga berharap pemerintah desa dapat menjadi mediator untuk mempertemukan masyarakat dengan pihak perusahaan guna mencari penyelesaian yang adil dan tidak menimbulkan konflik berkepanjangan.

Dalam perkembangannya, pemerintah desa disebut telah menginisiasi pertemuan antara kedua belah pihak. Menurut keterangan H.I., dalam pertemuan tersebut muncul tawaran kompensasi sebesar Rp100.000 per bulan kepada sejumlah warga.

Sebagian warga dikabarkan menerima tawaran tersebut sebagai bentuk penyelesaian sementara. Namun, H.I. memilih tidak menjadikan kompensasi sebagai jawaban utama atas persoalan yang dihadapinya.

Baginya, substansi persoalan bukan terletak pada besaran uang yang ditawarkan, melainkan pada jaminan kenyamanan lingkungan dan perlindungan terhadap kehidupan keluarganya.

Sikap tersebut menjadi pengingat bahwa persoalan gangguan lingkungan tidak semestinya diselesaikan hanya melalui pendekatan kompensasi. Pengendalian dampak kegiatan usaha dan kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan tetap merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.

Selain persoalan kebisingan, warga juga mempertanyakan kesesuaian fungsi bangunan yang saat ini digunakan untuk kegiatan produksi.

H.I. menduga bangunan tersebut sebelumnya diperuntukkan sebagai gudang, bukan sebagai tempat kegiatan industri atau pengolahan bahan baku menjadi barang jadi.

Ia juga menyampaikan adanya proses pengumpulan tanda tangan warga yang menurut pengakuannya berkaitan dengan kepentingan pengurusan dokumen perusahaan.

Dalam keterangannya, H.I. menyebut adanya informasi mengenai pengakuan Ketua RT di hadapan penyidik terkait penerimaan uang sebesar Rp1 juta dari pihak perusahaan dalam konteks pengumpulan tanda tangan tersebut.

Namun, informasi itu masih membutuhkan verifikasi melalui dokumen pemeriksaan dan keterangan resmi pihak-pihak terkait. Karena itu, belum dapat disimpulkan adanya pelanggaran maupun penyalahgunaan dalam proses administrasi tersebut.

Kendati demikian, dugaan ketidaksesuaian fungsi bangunan tidak boleh diabaikan. Instansi berwenang perlu memastikan apakah pemanfaatan bangunan dan kegiatan produksi yang berlangsung telah sesuai dengan ketentuan perizinan serta peruntukan ruang.

Pemeriksaan juga harus mencakup kesesuaian Nomor Induk Berusaha (NIB), Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), persetujuan lingkungan, serta dokumen lain yang dipersyaratkan berdasarkan tingkat risiko dan karakteristik kegiatan usaha.

Sebab, keberadaan badan usaha dan kepemilikan NIB semata tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh kegiatan operasional di lapangan telah sesuai dengan ketentuan hukum.

Karena penyelesaian melalui komunikasi belum memberikan hasil sebagaimana diharapkan, sejumlah warga RW 004 Desa Ranca Iyuh kemudian memberikan kuasa hukum kepada TRIA ADHIVAKTA Law Firm untuk mendampingi kepentingan mereka.

Berdasarkan dokumen yang disampaikan, Surat Kuasa Khusus tersebut tertanggal 30 Maret 2026.

Selanjutnya, pada 6 April 2026, kuasa hukum warga melayangkan surat bernomor 002/Klarif & Somasi/TA/IV/2026 dengan perihal Klarifikasi dan Somasi kepada pimpinan PT Cipta Nusa Traytama.

Dalam surat tersebut, kuasa hukum menyampaikan sejumlah keberatan, meliputi dugaan gangguan kebisingan akibat aktivitas produksi, keresahan masyarakat, serta upaya komunikasi dan pengaduan yang menurut warga belum menghasilkan penyelesaian konkret.

Langkah tersebut menjadi penegasan bahwa masyarakat menginginkan persoalan ini ditangani secara serius, transparan, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Menanggapi somasi tersebut, PT Cipta Nusa Traytama melalui kantor hukum Octolin H. Hutagalung & Partners menyampaikan jawaban dan klarifikasi.

Dalam dokumen tanggapannya, pihak perusahaan menerangkan bahwa bangunan yang digunakan merupakan bangunan workshop yang disewa untuk jangka waktu empat tahun. Pada saat surat jawaban dibuat, masa sewa disebut telah berjalan sekitar dua tahun.

Perusahaan juga menyatakan bahwa selama periode tersebut tidak pernah mengalami kendala maupun menerima protes dari warga sekitar.

Selain itu, pihak perusahaan meminta agar dugaan pencemaran lingkungan berupa kebisingan dibuktikan melalui keterangan ahli atau pemeriksaan pihak berwenang, bukan hanya berdasarkan asumsi maupun kesimpulan sepihak.

Perusahaan turut menekankan pentingnya menjaga iklim investasi guna mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang.

Namun, klarifikasi tersebut tidak serta-merta mengakhiri persoalan. Pernyataan bahwa sebelumnya tidak pernah ada keberatan warga bukanlah bukti otomatis bahwa seluruh kegiatan operasional telah memenuhi ketentuan hukum.

Sebaliknya, keluhan masyarakat juga harus diuji melalui pemeriksaan teknis yang objektif agar persoalan kebisingan memperoleh kepastian berdasarkan hasil pengukuran dan standar lingkungan yang berlaku.

Dengan demikian, kedua belah pihak perlu membuka ruang pemeriksaan secara transparan dan tidak berhenti pada pernyataan sepihak.

Menanggapi jawaban perusahaan, Solihin, S.H., M.H., dari TRIA ADHIVAKTA Law Firm menegaskan bahwa apabila perusahaan menyatakan kegiatan usahanya telah berjalan sesuai ketentuan, maka klaim tersebut seharusnya dapat diperkuat dengan dokumen perizinan yang relevan.

Menurutnya, pemeriksaan pemerintah tidak boleh hanya terfokus pada persoalan kebisingan, tetapi juga harus menyentuh aspek kesesuaian tata ruang dan peruntukan kawasan.

“Apabila kegiatan usaha dinyatakan telah memenuhi ketentuan, tentu harus dapat dibuktikan melalui dokumen resmi. Pemeriksaan tidak boleh hanya berhenti pada persoalan kebisingan, tetapi juga harus menyentuh kesesuaian tata ruang dan peruntukan bangunan,” tegas Solihin.

Ia juga menilai pemerintah harus memastikan apakah wilayah tersebut memang diperuntukkan bagi kegiatan industri atau produksi, atau justru merupakan kawasan yang hanya diperbolehkan untuk pergudangan maupun peruntukan lainnya.

Menurutnya, kepastian mengenai kesesuaian pemanfaatan ruang menjadi aspek mendasar yang harus diperiksa sebelum pemerintah mengambil kesimpulan mengenai kepatuhan kegiatan usaha tersebut.

“Jangan sampai masyarakat hanya diminta memahami keberadaan investasi, sementara kepastian mengenai legalitas, peruntukan bangunan, dan dampak kegiatan usahanya belum diperiksa secara menyeluruh,” ujarnya.

Melihat perkembangan persoalan tersebut, warga berharap Pemerintah Kabupaten Tangerang tidak tinggal diam. Pemeriksaan langsung dan lintas instansi dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan duduk perkara secara objektif.

Solihin meminta sejumlah instansi terkait menjalankan kewenangannya sesuai bidang masing-masing.

Pertama, Dinas Tata Ruang dan Bangunan.

Instansi ini perlu memeriksa kesesuaian pemanfaatan ruang, peruntukan kawasan, serta legalitas bangunan berdasarkan ketentuan tata ruang yang berlaku. Pemeriksaan harus memastikan apakah aktivitas produksi yang berlangsung sesuai dengan fungsi dan peruntukan lokasi tersebut.

Kedua, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Instansi ini perlu menelusuri NIB, KBLI, serta kesesuaian dokumen perizinan berusaha dengan kegiatan produksi yang benar-benar dijalankan di lapangan.

Ketiga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK).

Pemeriksaan perlu mencakup persetujuan lingkungan, kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan, sumber kebisingan, serta efektivitas langkah pengendalian dampak kegiatan produksi. Pengukuran tingkat kebisingan secara teknis juga diperlukan untuk memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keempat, pemerintah kecamatan dan desa.

Kedua unsur pemerintahan wilayah tersebut diharapkan memberikan penjelasan mengenai riwayat pengaduan warga, proses mediasi, serta langkah penyelesaian yang telah dilakukan.

Selain itu, DPRD Kabupaten Tangerang, khususnya komisi yang membidangi persoalan terkait, diharapkan menjalankan fungsi pengawasan dan mempertimbangkan pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan masyarakat, pihak perusahaan, serta seluruh instansi berwenang.

Langkah tersebut penting agar persoalan tidak terus bergulir tanpa kepastian, sementara masyarakat harus menanggung dampak yang mereka keluhkan.

Persoalan yang terjadi di Kampung Sangereng seharusnya tidak dipandang sebagai perselisihan biasa antara perusahaan dan seorang warga yang mengeluhkan suara mesin.

Di balik persoalan tersebut terdapat kepentingan publik yang lebih luas, yakni kepastian hukum, perlindungan lingkungan permukiman, kesesuaian tata ruang, dan tanggung jawab pemerintah dalam mengawasi kegiatan usaha.

Pengujian tingkat kebisingan memang diperlukan untuk memastikan apakah suara yang ditimbulkan telah melampaui baku tingkat kebisingan yang berlaku. Namun, pemeriksaan tidak boleh mengabaikan aspek legalitas kegiatan produksi, kesesuaian pemanfaatan ruang, serta kewajiban pengelolaan lingkungan.

Persoalan ini relevan untuk ditelaah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah, PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, serta PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Seluruh ketentuan tersebut harus menjadi landasan bagi instansi berwenang dalam melakukan pemeriksaan dan menentukan langkah sesuai kewenangannya.

Pemerintah Kabupaten Tangerang dituntut mengambil tindakan konkret, bukan sekadar menerima laporan dan membiarkan persoalan berlarut-larut. Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan rangkaian pertemuan tanpa hasil yang terukur.

Perusahaan memang memiliki hak untuk menjalankan kegiatan usaha dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, hak tersebut tidak dapat dipisahkan dari kewajiban menaati peraturan, mengendalikan dampak lingkungan, serta menghormati hak masyarakat di sekitar lokasi usaha.

Sebaliknya, warga juga tidak seharusnya terus-menerus dipaksa menyesuaikan kehidupan rumah tangganya dengan aktivitas produksi yang berlangsung di sebelah tempat tinggal mereka.

Investasi tidak boleh menjadi alasan untuk mengesampingkan aturan. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh dibangun dengan mengorbankan ketenteraman masyarakat.

Pemerintah harus hadir sebagai pengawas sekaligus penegak aturan, memastikan setiap kegiatan usaha berjalan sesuai perizinan, tata ruang, dan ketentuan lingkungan hidup.

Pada akhirnya, penyelesaian persoalan PT Cipta Nusa Traytama membutuhkan keberanian pemerintah untuk membuka fakta, memeriksa dokumen, menguji kondisi lapangan, serta memberikan keputusan berdasarkan hukum.

Tidak boleh ada keberpihakan yang membabi buta, baik kepada perusahaan maupun masyarakat. Yang harus ditegakkan adalah kebenaran berdasarkan fakta dan kepastian hukum.

Sebab, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari berdirinya bangunan industri, meningkatnya aktivitas produksi, atau besarnya investasi. Pembangunan yang sesungguhnya adalah pembangunan yang tetap menjamin masyarakat dapat hidup aman, nyaman, dan tenteram di lingkungan tempat tinggalnya sendiri.

 

Reporter: S Eman