Kutai Kertanegara, 23 September 2025 — Suasana tak biasa terjadi di Markas Kepolisian Resort (Polres) Kutai Kertanegara ketika rombongan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Elang Tiga Hambalang (ETH) melakukan kunjungan mendadak. Kehadiran mereka yang didampingi jajaran pengurus Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) ETH Kalimantan Timur yang dipimpin oleh Andi Amsong sontak membuat sejumlah aparatur kepolisian terkejut.
Langkah investigasi tersebut dilakukan setelah adanya aduan dari masyarakat Kalimantan Timur terkait dugaan kriminalisasi hukum atas persoalan tanah. Masyarakat menilai ada tindakan perusahaan yang dianggap diskriminatif dan sewenang-wenang sehingga menimbulkan gejolak dan keresahan.
Ketua Umum ETH, H. Dedy Safrizal, menegaskan sikap keras lembaganya dalam mengawal persoalan ini. Ia menyampaikan, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia harus bersih dari praktik-praktik kotor yang merugikan rakyat.
“Kepolisian memiliki kewenangan penuh dalam penegakan hukum. Karena itu, mereka harus tegas, presisi, melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat. Tidak boleh lagi ada pihak yang bermain-main dengan hukum demi kepentingan perusahaan atau oligarki. Jika masih ada yang mencoba melanggar aturan, kami tidak akan segan melakukan langkah progresif demi melindungi hak-hak masyarakat sesuai amanat Presiden Prabowo,” tegas H. Dedy Safrizal.
Ia juga mengingatkan bahwa ETH akan terus menjadi lembaga pemantau yang siap turun tangan apabila ada bentuk ketidakadilan terhadap rakyat.
Sekretaris Jenderal ETH, Ganda Satria Dharma, menyuarakan pandangan senada. Ia menegaskan, ETH siap melakukan kontrol sosial secara maksimal jika pihak kepolisian gagal berdiri di garda depan membela kepentingan rakyat.
“Saat ini, desakan rakyat agar Presiden Prabowo melakukan reformasi total terhadap institusi kepolisian semakin kuat. Ini menjadi peringatan agar kepolisian lebih berhati-hati dalam menegakkan aturan hukum, jangan sampai ada tindakan semena-mena yang berujung kriminalisasi. Jika kondisi ini terus berlanjut, kami akan mendorong agar reformasi total institusi kepolisian segera direalisasikan,” ujar Ganda dengan nada tegas.
ETH menegaskan bahwa delapan program prioritas yang terkandung dalam ASTA CITA Presiden Prabowo Subianto merupakan arah pembangunan yang jelas dan pro rakyat. Karena itu, segala bentuk penyalahgunaan kewenangan yang merugikan masyarakat harus dihentikan.
“Elang Tiga Hambalang berkomitmen memperjuangkan nilai kemanusiaan dan kesejahteraan rakyat. Itu yang kami bawa dalam setiap langkah kami,” sambung H. Dedy Safrizal, yang disambut positif oleh jajaran pengurus ETH Kalimantan Timur.
Kunjungan investigasi ini sekaligus menjadi peringatan keras bagi aparat penegak hukum agar tetap menjaga netralitas, integritas, serta menjadikan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.
