Banten – Keresahan dari pelosok pendidikan mencuat ke permukaan. Para guru honorer di Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Banten, menyerukan keadilan melalui sebuah surat terbuka yang ditujukan langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto.
Surat yang ditandatangani oleh Ketua Jurnalis Banten Bersatu, Kasman, itu mengungkap kekhawatiran terhadap dugaan praktik nepotisme dalam proses pengusulan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) untuk formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya di sektor pendidikan.
Kasus yang menjadi sorotan berawal dari SDN Ciawi 2, tempat Kepala Sekolah Ayip Nursadi diduga mengusulkan anak kandungnya sendiri sebagai TKS. Ironisnya, sang anak belum memenuhi syarat administratif, karena masih berstatus mahasiswa aktif dan hanya berijazah SLTA. Masa pengabdiannya pun baru dimulai sekitar Juli 2023.
Dalam sebuah wawancara di Gedung PGRI Kecamatan Patia, Ayip Nursadi mengakui pengusulan tersebut. Ia bahkan turut menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai bentuk dukungan administratif terhadap anaknya.
Pengusulan ini diduga dilakukan pada Oktober 2025, bersamaan dengan masa krusial seleksi PPPK, memicu gelombang kekecewaan dari kalangan guru honorer.
Suara dari Akar Rumput
“Di Kecamatan Patia saja, terdapat lebih dari 50 guru honorer aktif yang telah puluhan tahun mengabdi dalam keterbatasan. Tapi harapan mereka seolah dikalahkan oleh praktik yang tak mencerminkan keadilan,” tegas Kasman dalam pernyataan resminya.
Melalui surat terbuka tersebut, Kasman dan para pendidik meminta Presiden Prabowo untuk memberikan perhatian serius dan mendesak Kemendikbudristek serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengusulan TKS dan seleksi PPPK, terutama di daerah-daerah terpencil.
“Kami tidak ingin pendidikan dijadikan ladang warisan berdasarkan hubungan darah, bukan prestasi dan pengabdian. Dunia pendidikan harus terbebas dari praktik nepotisme dan penyalahgunaan wewenang,” tulis Kasman dalam surat tersebut.
Pihaknya menegaskan bahwa keberpihakan terhadap guru honorer adalah wujud nyata dari keberpihakan negara terhadap masa depan bangsa. Jika etika dan prinsip keadilan tidak dijunjung dalam proses rekrutmen tenaga pendidik, maka cita-cita Indonesia Emas 2045 akan berada dalam ancaman.
Surat terbuka dari Patia ini merupakan bentuk jeritan dari mereka yang telah lama mengabdi tanpa kepastian. Para guru berharap, Presiden Prabowo dapat menjadi pelindung bagi mereka yang telah mendidik anak bangsa di tengah keterbatasan.
“Keberpihakan kepada guru honorer adalah cerminan keberpihakan negara terhadap masa depan bangsa.”//red//tim
