Kabarbahri.co.id – Lombok Timur — Pemerintah daerah di Lombok Timur tengah menggodok pembangunan sebuah rumah sakit yang akan dibiayai melalui penghimpunan dana filantropi Islam. Program ini menjadi langkah alternatif dalam memperkuat layanan kesehatan tanpa sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah.
Rencana tersebut melibatkan Badan Amil Zakat Nasional sebagai pihak yang mengelola sumber pendanaan dari zakat, infak, dan sedekah. Skema ini dirancang untuk mengubah pola penyaluran bantuan menjadi pembangunan fasilitas publik yang memberikan manfaat berkelanjutan.
Kebijakan ini lahir di tengah kebutuhan peningkatan akses kesehatan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, persoalan seperti kemiskinan dan stunting masih menjadi perhatian serius yang ingin diatasi melalui pendekatan yang lebih terintegrasi.
Akademisi dari UIN Mataram, Riduan Mas’ud, menilai bahwa pemanfaatan dana umat untuk pembangunan rumah sakit merupakan langkah strategis. Ia menyebut, investasi di sektor kesehatan dapat memberikan dampak luas terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Menurutnya, masyarakat yang memiliki akses layanan kesehatan yang baik cenderung lebih produktif dan mampu meningkatkan kondisi ekonomi keluarga. Hal ini dinilai sebagai salah satu cara efektif untuk menekan ketimpangan sosial.
Konsep yang diusung dalam pembangunan rumah sakit ini mengedepankan pengelolaan dana secara profesional dan transparan. Selain berfungsi sebagai pusat pelayanan medis, fasilitas tersebut juga diharapkan menjadi bagian dari sistem kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.
Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi fondasi utama dalam realisasi program ini. Dengan melibatkan berbagai pihak, model pembiayaan ini diharapkan dapat memperkuat kemandirian daerah dalam menyediakan layanan publik.
Jika berjalan sesuai rencana, Lombok Timur berpotensi menjadi contoh penerapan inovasi pembiayaan kesehatan berbasis dana umat di Indonesia. Kehadiran rumah sakit ini diharapkan mampu memperluas akses layanan kesehatan yang adil, sehingga masyarakat dapat memperoleh perawatan tanpa terkendala biaya.(red)
