Kabarbahri.co.id – Lombok Timur — Upaya menata kembali sektor peternakan ayam broiler di Lombok Timur mulai dilakukan pemerintah daerah dengan mempertemukan berbagai pihak dalam satu forum diskusi. Pertemuan ini membahas persoalan mendasar yang tengah dihadapi peternak, terutama terkait ketersediaan energi dan kualitas bibit ayam.
Kegiatan tersebut dipimpin oleh Bupati H. Haerul Warisin bersama unsur dinas terkait serta dihadiri perusahaan mitra dan perwakilan peternak. Pemerintah menilai, penyelesaian masalah di sektor ini membutuhkan sinergi, bukan berjalan sendiri-sendiri.
Dalam pembahasan, isu kelangkaan elpiji non-subsidi menjadi perhatian utama. Banyak peternak mengaku kesulitan memperoleh tabung gas ukuran 12 kilogram yang dibutuhkan untuk menjaga suhu kandang. Kondisi ini dinilai dapat mengganggu proses pemeliharaan ayam jika tidak segera diatasi.
Pemerintah daerah pun mendorong percepatan penyesuaian penggunaan energi, sekaligus meminta dinas teknis melakukan pendataan kebutuhan riil di lapangan. Langkah ini diharapkan mampu menjadi dasar dalam menjamin distribusi gas agar lebih merata.
Selain itu, kualitas Day Old Chick (DOC) juga menjadi bahan evaluasi. Pemerintah meminta perusahaan mitra memastikan standar bibit tetap terjaga, serta meningkatkan pembinaan kepada peternak, khususnya dalam pengelolaan kandang dan teknik pemanasan.
Sebagai alternatif solusi, muncul wacana penggunaan sistem pemanas berbahan bakar selain gas. Pemerintah berencana mengkaji metode tersebut secara langsung untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya sebelum diterapkan secara luas.
Di sisi lain, perusahaan mitra menilai bahwa bibit yang disalurkan sudah sesuai standar produksi. Mereka berpendapat kendala yang muncul lebih banyak disebabkan oleh faktor teknis di tingkat peternak, seperti kondisi kandang dan manajemen pemeliharaan.
Namun, perwakilan peternak menyampaikan adanya ketidaksesuaian antara bobot DOC yang diterima dengan standar yang dijanjikan. Mereka juga berharap adanya pendampingan yang lebih intens agar kualitas produksi dapat meningkat.
Menutup pertemuan, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan usaha dan keberlanjutan peternak rakyat. Evaluasi lanjutan akan dilakukan guna memastikan solusi yang dirumuskan benar-benar berjalan di lapangan.(red)
