Kabarbahri.co.id – Lombok Timur — Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kembali menunjukkan daya saingnya di tingkat nasional setelah terpilih sebagai salah satu kandidat dalam penilaian Entrepreneur Government melalui Creative Financing Tahun 2026 yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Kegiatan evaluasi berlangsung secara daring pada Senin (20/4/2026). Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, didampingi jajaran pejabat daerah mempresentasikan capaian serta inovasi pembangunan di hadapan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, A. Fatoni, dan tim penilai.
Dalam paparannya, pemerintah daerah menegaskan komitmen memperkuat kemandirian fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sepanjang 2025, PAD Lombok Timur tercatat mencapai Rp556 miliar, didorong oleh pemanfaatan teknologi digital seperti sistem pajak terintegrasi, pembayaran elektronik berbasis QRIS, serta kemitraan dengan berbagai platform digital. Tahun ini, pemerintah menargetkan seluruh transaksi pajak beralih ke sistem non-tunai dengan pemantauan berbasis data secara langsung.
Selain itu, optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi salah satu pilar penting. Pemerintah daerah mendorong BUMD tidak hanya sebagai sumber keuntungan, tetapi juga sebagai penyedia layanan publik strategis, mulai dari air bersih hingga dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha kecil.
Pemanfaatan aset daerah juga dilakukan secara lebih produktif melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Skema ini memberikan nilai tambah ekonomi bagi daerah sekaligus memastikan aset tetap berfungsi optimal.
Di sektor kesehatan, transformasi layanan melalui penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dinilai mampu meningkatkan kualitas pelayanan. Fleksibilitas pengelolaan keuangan memungkinkan fasilitas kesehatan beroperasi lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah mengembangkan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), khususnya dalam penyediaan penerangan jalan. Program ini ditujukan untuk mengatasi keterbatasan anggaran serta mengurangi titik rawan kecelakaan akibat minimnya pencahayaan.
Penilaian tersebut melibatkan berbagai unsur, termasuk akademisi dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri serta Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Penetapan hasil akhir akan disesuaikan dengan kategori wilayah masing-masing daerah peserta.
Dengan berbagai inovasi yang diusung, Lombok Timur dinilai semakin memperkuat posisinya sebagai daerah yang progresif dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik di Indonesia.(red)
