Kabarbahri.co.id – Jakarta – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyampaikan berbagai persoalan prioritas dalam audiensi bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia yang digelar pada Selasa (28/4/2026). Dalam pertemuan itu, Bupati Lombok Timur Haerul Warisin didampingi Sekretaris Daerah Muhammad Juaini Taofik berdialog langsung dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Isu pendidikan menjadi salah satu fokus yang disampaikan, terutama terkait pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Pemerintah daerah mengungkapkan bahwa kegiatan belajar bagi ratusan siswa masih berlangsung di fasilitas sementara karena keterbatasan sarana dan prasarana. Kondisi ini dinilai belum ideal untuk mendukung proses pembelajaran secara maksimal.
Kendala lain yang dihadapi adalah kebutuhan lahan yang belum sepenuhnya terpenuhi. Meski sebelumnya telah disiapkan area untuk pembangunan, adanya penyesuaian kebutuhan luas lahan membuat rencana pengembangan sekolah belum bisa direalisasikan sepenuhnya. Namun demikian, pemerintah daerah memastikan akan terus berupaya agar program tersebut tetap berjalan.
Selain sektor pendidikan, persoalan jaminan kesehatan masyarakat turut menjadi perhatian. Pemerintah daerah mencatat banyaknya warga yang tidak lagi tercatat sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan. Hal ini dinilai berpotensi meningkatkan beban keuangan daerah, mengingat alokasi anggaran untuk program tersebut setiap tahun terus mengalami kenaikan.
Jika tidak ada dukungan dari pemerintah pusat, daerah diperkirakan harus menambah anggaran dalam jumlah besar untuk menjamin layanan kesehatan masyarakat tetap berjalan. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri di tengah upaya menjaga stabilitas fiskal daerah.
Sementara itu, untuk program bantuan sosial, pemerintah daerah melaporkan bahwa distribusinya berjalan lancar dan tidak menemui hambatan berarti.
Menanggapi berbagai hal yang disampaikan, Menteri Sosial menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program sosial. Ia juga menjelaskan bahwa penyesuaian data penerima bantuan, termasuk dalam kepesertaan BPJS, dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Menurutnya, sebagian peserta dinonaktifkan karena tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan, namun pemerintah pusat juga telah mengaktifkan kembali warga yang dinilai layak setelah melalui proses verifikasi. Pemerintah daerah diminta untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih dalam pendataan penerima bantuan antara pusat dan daerah.
Audiensi ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi serta menghasilkan solusi konkret terhadap berbagai persoalan sosial yang dihadapi daerah.(red)
