Kabarbahri.co.id – Lombok Timur – Kesulitan memperoleh bahan bakar minyak subsidi membuat ratusan nelayan di Kecamatan Keruak melakukan aksi demonstrasi di depan SPBN Tanjung Luar, Selasa (19/5/2026). Aksi tersebut dipenuhi nelayan dari kawasan Tanjung Luar, Ketapang Raya, hingga Pulau Maringkik yang menuntut tambahan kuota solar untuk kebutuhan melaut.
Para nelayan yang tergabung dalam Serikat Masyarakat Selatan (SMS) menyebut pasokan BBM subsidi dalam beberapa waktu terakhir tidak mampu memenuhi kebutuhan kapal nelayan. Akibatnya, banyak nelayan terpaksa menunda aktivitas melaut karena kesulitan mendapatkan solar.
Dalam aksi itu, massa mendesak pemerintah daerah, Pertamina, dan pengelola SPBN segera memberikan kepastian terkait distribusi BBM subsidi. Mereka menilai kelangkaan solar yang terus terjadi telah merugikan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup dari sektor perikanan.
Ketua SMS, Sayadi, mengatakan nelayan selama ini sering mendapati stok solar habis hanya dalam waktu singkat setelah pasokan tiba di SPBN. Menurutnya, situasi tersebut memicu keresahan karena kebutuhan BBM justru meningkat memasuki musim penangkapan ikan.
Ia juga mempertanyakan alasan pengurangan kuota, padahal data jumlah kapal dan kebutuhan nelayan disebut sudah tercatat secara resmi. Karena itu, ia meminta adanya transparansi dari pihak terkait mengenai distribusi BBM subsidi di wilayah Tanjung Luar.
“Nelayan hanya ingin haknya dipenuhi. Kalau pasokan terus berkurang, bagaimana masyarakat bisa tetap melaut?” ujarnya saat menyampaikan tuntutan.
Selain menyoroti minimnya pasokan solar, massa aksi turut menyinggung dugaan adanya praktik mafia BBM yang dianggap menyebabkan distribusi tidak berjalan normal. Mereka meminta pemerintah dan aparat melakukan pengawasan ketat agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.
Perwakilan nelayan Pulau Maringkik, H. Nanang, mengaku nelayan dari wilayah kepulauan menjadi kelompok yang paling terdampak. Ia menyebut banyak nelayan harus pulang tanpa membawa solar karena stok sudah habis sebelum mereka tiba di SPBN.
“Kami datang dari jauh, tetapi sering tidak mendapatkan jatah. Ini sangat memberatkan nelayan kecil,” katanya.
Massa juga meminta proses pengurusan rekomendasi pembelian BBM dan izin kapal dipermudah agar nelayan tidak semakin terbebani biaya tambahan.
Menanggapi tuntutan tersebut, Direktur Utama PT Energi Selaparang, Joyo Supeno, menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Pertamina terkait penambahan kuota BBM subsidi, khususnya solar.
Menurutnya, kebutuhan solar nelayan meningkat signifikan pada musim tangkap yang biasanya berlangsung mulai Mei hingga Agustus. Saat ini, pihaknya masih menunggu keputusan Pertamina terkait tambahan pasokan untuk kawasan pesisir selatan Lombok Timur.
“Kami sudah mengusulkan penambahan kuota dan berharap kebutuhan nelayan bisa segera terpenuhi,” jelasnya.
Aksi demonstrasi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan diakhiri dengan dialog antara perwakilan nelayan dan pihak pengelola SPBN.(red)
