Kabarbahri.co.id – Lombok Timur — Pemerintah Kecamatan Labuan Haji menegaskan pentingnya pembenahan tata kelola pemerintahan desa, terutama dalam hal kinerja aparatur dan ketepatan data penerima bantuan sosial. Hal itu disampaikan dalam apel internal kecamatan pada Senin, 25 Mei 2026.
Camat Labuan Haji dalam arahannya meminta para penjabat kepala desa bekerja lebih disiplin, responsif, dan bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan. Menurutnya, pemerintah desa merupakan garda terdepan dalam pelayanan masyarakat sehingga setiap kebijakan harus dijalankan dengan serius dan terukur.
Untuk memastikan pelayanan desa berjalan optimal, kinerja para penjabat kepala desa akan dievaluasi secara rutin setiap tiga bulan. Hasil evaluasi tersebut nantinya menjadi bahan laporan kecamatan kepada Bupati Lombok Timur.
Evaluasi itu diharapkan tidak hanya menjadi penilaian administratif, tetapi juga sarana pembinaan agar pemerintah desa mampu memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Selain kinerja aparatur desa, Camat juga menyoroti pentingnya pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Ia menilai, ketepatan data menjadi dasar penting dalam menentukan penerima program bantuan pemerintah.
Pemerintah desa diminta lebih aktif melakukan pengecekan terhadap kondisi warga di lapangan. Apabila ditemukan masyarakat kurang mampu yang belum masuk dalam kategori penerima bantuan yang sesuai, desa harus segera mengusulkan perbaikan data.
Sebaliknya, warga yang dinilai sudah tidak layak menerima bantuan juga harus diusulkan untuk dikeluarkan dari daftar penerima. Langkah tersebut dinilai penting agar bantuan sosial tidak salah sasaran.
“Data harus benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat. Warga miskin yang belum terdata dengan tepat perlu diperbaiki, sementara penerima yang tidak layak harus diusulkan untuk dikeluarkan,” tegas Camat.
Dalam apel tersebut, Camat juga menyampaikan adanya program Desa Berdaya dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Program ini akan diberikan secara bertahap kepada desa-desa sebagai dukungan terhadap pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Untuk Kecamatan Labuan Haji, tiga wilayah disebut telah mengikuti pemaparan program tersebut, yakni Labuan Haji, Suryawangi, dan Penedagandor. Nilai bantuan program Desa Berdaya bervariasi, mulai dari Rp300 juta hingga Rp500 juta.
Bantuan dengan nilai tertinggi diprioritaskan bagi desa yang masuk kategori miskin ekstrem. Namun, Camat menyampaikan bahwa Kecamatan Labuan Haji kemungkinan tidak memiliki desa dengan status tersebut. Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah desa agar tetap mencermati keberadaan warga miskin ekstrem di masing-masing wilayah.
Perhatian khusus juga diarahkan kepada anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang masih berada pada usia sekolah. Camat meminta pemerintah desa, kepala wilayah, dan perangkat terkait mendata anak-anak dari keluarga desil satu dan desil dua agar dapat diusulkan mengikuti program Sekolah Rakyat.
Program Sekolah Rakyat dinilai menjadi peluang penting bagi anak-anak kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang layak. Seluruh kebutuhan peserta didik ditanggung pemerintah, mulai dari biaya sekolah, seragam, asrama, hingga makan dan minum.
Dengan dukungan tersebut, anak-anak dari keluarga miskin diharapkan dapat belajar dengan lebih tenang tanpa membebani kondisi ekonomi orang tua.
Menjelang Hari Raya Iduladha, Camat juga mengajak masyarakat memperbanyak ibadah, salah satunya dengan melaksanakan puasa Arafah pada 9 Zulhijah. Ia menyampaikan bahwa puasa tersebut memiliki keutamaan besar bagi umat Islam.
Di akhir kegiatan, Camat turut menanggapi pertanyaan mengenai laporan yang berkaitan dengan salah satu desa atau kelurahan. Ia menjelaskan bahwa persoalan tersebut masih dalam proses pembinaan internal. Pembinaan diberikan sebagai kesempatan untuk memperbaiki kekurangan sebelum pemerintah mengambil langkah lanjutan sesuai aturan.
Melalui apel tersebut, Pemerintah Kecamatan Labuan Haji menegaskan komitmennya memperkuat pengawasan, pembinaan, dan akurasi data sosial di tingkat desa. Pemerintah desa diharapkan semakin aktif mendukung program pengentasan kemiskinan serta memastikan bantuan pemerintah diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.(red)
