PANDEGLANG – kabarbahri.co.id / 4 Juni 2026 – Dewan Pimpinan Cabang Komite Wartawan Reformasi Indonesia (DPC-KWRI) Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, kembali menggelar audiensi terkait kinerja Koordinator Wilayah (Korwil) Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Kabupaten Pandeglang, Rofiatul. Audiensi digelar Kamis, 4 Juni 2026 di Forum Setda Pandeglang.
Hadir dalam audiensi tersebut Asisten Daerah III Setda Pandeglang, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DiskominfoSP) Kabupaten Pandeglang, Satintel Polres Pandeglang, serta Intel Kodim 0601 Pandeglang.
*Tuntutan Utama: Kurang Optimal & Tidak Kooperatif*
Sekretaris DPC KWRI Kabupaten Pandeglang, Rudi Suhaemat, dalam penyampaiannya menilai Korwil SPPI Kabupaten Pandeglang kurang optimal dalam menjalankan tugas.
Seharusnya, Korwil SPPI dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) bertugas memimpin, melakukan survei, serta mengawasi operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kabupaten Pandeglang agar berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai standar Badan Gizi Nasional (BGN).
Namun faktanya berbalik arah. Kewajiban Korwil SPPI meliputi koordinasi wilayah, mengatur dan mengawasi pelaksanaan program MBG bersama Pemerintah Daerah, Satuan Tugas (Satgas) MBG, dan masyarakat Pandeglang, dinilai tidak berjalan. Korwil SPPI Program MBG Kabupaten Pandeglang diduga tidak kooperatif, selalu menghindar dari berbagai organisasi, lembaga, dan Pemerintah Daerah.
*DPC KWRI: Segera Copot dan Evaluasi Struktur MBG Pandeglang*
“Buat apa sudah menjabat setahun lebih jika tidak ada koordinasi sehingga menimbulkan kegaduhan dan gejolak di Pandeglang. Kami dari DPC KWRI mengajukan permohonan pencopotan, pemindahan, dan penugasan baru kepada Satgas Kabupaten Pandeglang agar merekomendasikannya ke Badan Gizi Nasional,” tegas Rudi Suhaemat.
Adapun pejabat yang disorot bernama Rofiatul, yang saat ini menjabat sebagai Korwil SPPI Kabupaten Pandeglang sekaligus Kepala SPPG Banyubiru, Kecamatan Labuan.
*Pertimbangan Pencopotan:*
1. Korwil SPPI kurang optimal dan minim pengawasan
2. Tidak kooperatif terhadap berbagai organisasi, lembaga, dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang
3. Sulit ditemui saat dipanggil oleh pihak kecamatan maupun kabupaten
DPC KWRI meminta Pemerintah Kabupaten Pandeglang melakukan restrukturisasi wilayah kerja, efisiensi operasional, atau penyegaran organisasi program MBG di Pandeglang.
*Tanggapan Pemda*
Menanggapi tuntutan tersebut, Asisten Daerah Setda Pandeglang sekaligus Wakil Satgas Program MBG Kabupaten Pandeglang, Tb. Nandar Suptandar, menyatakan akan menindaklanjuti.
“Silakan, apa yang mau disampaikan secara substansial kami akan mencatat dan menindaklanjuti. Sebab Korwil SPPI Kabupaten Pandeglang berada di bawah BGN, maka kami akan berkoordinasi dengan para pihak,” ujarnya.
(M Sutisna)
