Kabarbahri.co.id – JAKARTA – Sebanyak 30 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) masuk dalam daftar pengaduan yang disampaikan LSM Geram Banten Indonesia bersama Tim Posko Perjuangan SK Pembebasan Bersyarat (PB) kepada Komisi XIII DPR RI. Mereka meminta parlemen menelusuri belum diterbitkannya sejumlah Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat (SK PB) yang menurut pihak keluarga telah lama diajukan.
Pengaduan tersebut disampaikan langsung ke Sekretariat Komisi XIII DPR RI di Jakarta, Selasa (17/11/2026). Kedatangan rombongan dipimpin Ketua LSM Geram Banten Indonesia DPC Kota Tangerang, S. Widodo, S.H., M.H., dengan membawa surat permohonan pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Surat bernomor 20/PER/LSM/GERAM/BTN-IND/DPC/KOTA/TNG/XI/2026 itu menjadi langkah lanjutan setelah keluarga WBP mengaku belum memperoleh jawaban yang memadai mengenai perkembangan pengajuan pembebasan bersyarat.
Persoalan yang disampaikan bukan hanya menyangkut keterlambatan penerbitan dokumen. Pihak pendamping juga mempertanyakan transparansi tahapan administrasi, terutama terhadap WBP yang diklaim telah memenuhi persyaratan dan menjalani sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP).
Widodo mengatakan, pihaknya ingin mendorong adanya pemeriksaan terhadap proses yang selama ini dikeluhkan keluarga. Ia berpandangan bahwa setiap pengajuan harus memiliki kejelasan status dan alasan apabila belum dapat diterbitkan.
“Penundaan penerbitan SK PB tanpa dasar hukum merupakan pelanggaran terhadap hak dan martabat kemanusiaan warga binaan beserta keluarganya. Kami tidak akan berhenti memperjuangkan masalah ini hingga terbit kepastian hukum, dan siap menempuh segala jalur hukum dan advokasi,” tegas Widodo.
Untuk memperkuat permintaan tersebut, rombongan menyertakan sejumlah dokumen pendukung. Selain daftar 30 WBP, terdapat bukti penyampaian surat kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) dan 11 surat kuasa khusus dari keluarga yang memberikan mandat kepada tim pendamping.
Relawan Tim Posko Perjuangan SK PB, Kurnia, mengungkapkan bahwa pengaduan tersebut merupakan bagian dari upaya menghimpun keluhan keluarga WBP dari berbagai daerah. Posko yang dikoordinasikannya telah melibatkan hampir 50 anggota dari kalangan keluarga warga binaan.
Menurut Kurnia, persoalan yang paling sering disampaikan berkaitan dengan minimnya informasi mengenai perkembangan berkas. Keluarga disebut kerap menerima jawaban bahwa pengajuan masih dalam tahap verifikasi atau diminta menunggu tanpa penjelasan lebih lanjut.
Ia juga menyoroti laporan keluarga WBP dalam perkara narkotika yang disebut mengalami kesulitan serupa dalam memperoleh kepastian penerbitan SK PB.
Keluhan itu tergambar dari pengalaman Jamal, warga asal Aceh, yang telah menanti hampir tiga tahun untuk mendapatkan kepastian pembebasan bersyarat istrinya. Sang istri saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Sukamiskin, Bandung.
Jamal mengungkapkan bahwa istrinya telah menjalani proses asimilasi. Ia juga menyebut persyaratan pengajuan telah dipenuhi, tetapi hingga saat ini keputusan yang ditunggu keluarga belum kunjung diterima.
Hal serupa dialami Aan. Selama hampir dua tahun, ia menantikan kepastian pengajuan SK PB anaknya yang menjalani masa pembinaan di Lapas Kelas I Kota Tangerang. Pengalaman tersebut membuatnya memilih bergabung dengan posko perjuangan agar aspirasi keluarga dapat diperjuangkan bersama.
Kurnia menilai pengalaman sejumlah keluarga tersebut menunjukkan perlunya saluran pengaduan yang mampu memberikan penjelasan mengenai kendala administrasi secara terbuka.
“Saya hanya bertindak atas dasar rasa kemanusiaan. Banyak warga binaan mengeluh kesulitan mendapatkan SK Pembebasan Bersyarat, khususnya kasus narkotika. Hingga kini jawabannya hanya ‘menunggu’ atau ‘sedang diverifikasi’, tanpa kejelasan apa pun,” ujarnya.
Sebelum melibatkan DPR, pihaknya mengaku telah mencoba meminta penyelesaian langsung kepada Ditjenpas. Surat permohonan percepatan penerbitan SK PB telah dikirim pada 11 November 2026. Namun, hingga 17 November 2026, mereka menyatakan belum menerima jawaban resmi.
Kini, melalui Komisi XIII DPR RI, LSM Geram dan Tim Posko Perjuangan SK PB meminta agar persoalan tersebut dibahas dengan menghadirkan pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan proses pemasyarakatan.
Tiga pihak yang diminta hadir dalam RDP meliputi Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Direktur Pembinaan Narapidana, dan Ombudsman RI. Dirjenpas diminta memberikan penjelasan terkait kebijakan penerbitan SK PB, sedangkan Direktur Pembinaan Narapidana diharapkan menguraikan hambatan dalam penyelesaian administrasi. Ombudsman RI diminta menelaah dugaan maladministrasi yang dilaporkan.
Rombongan mengusulkan agar RDP dilaksanakan pada Kamis (19/11/2026), pukul 10.00–12.00 WIB. Mereka juga telah mengajukan permohonan kolaborasi advokasi kepada anggota Komisi XIII DPR RI, Dr. Rieke Diah Pitaloka, M.Hum.
Selain memperjuangkan kepastian bagi keluarga, pihak pengadu turut menghubungkan persoalan ini dengan tantangan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Mereka menilai pemberian pembebasan bersyarat kepada WBP yang benar-benar memenuhi ketentuan dapat menjadi salah satu bagian dari upaya mengoptimalkan kapasitas lapas dan penggunaan anggaran negara.
Melalui forum yang diusulkan tersebut, LSM Geram Banten Indonesia dan Tim Posko Perjuangan SK PB berharap DPR dapat meminta penjelasan secara langsung dari instansi terkait. Mereka menginginkan setiap berkas yang tertunda memperoleh kejelasan, baik mengenai status pengajuan, kendala yang dihadapi, maupun langkah penyelesaiannya.
Bagi keluarga WBP, persoalan ini bukan semata menunggu selembar keputusan, melainkan menyangkut kepastian proses yang selama ini mereka perjuangkan.(red)













