Jakarta – kabarbahri.co.id Duka kembali menyelimuti penyelenggaraan Latihan Dasar Militer (Latsarmil) Calon Manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Jumlah peserta yang meninggal dunia kini bertambah menjadi lima orang setelah seorang peserta perempuan, Nola Dya Sari, dinyatakan wafat saat mengikuti pelatihan di Kalimantan.
Berdasarkan informasi resmi, sebelum mengembuskan napas terakhir, Nola sempat mengeluhkan sesak napas disertai demam tinggi hingga akhirnya menjalani penanganan medis. Kepergiannya memperpanjang daftar korban dalam program yang sejak awal digagas untuk membentuk kedisiplinan calon pengelola koperasi desa tersebut.
Rangkaian kematian peserta dengan penyebab medis yang beragam kini menjadi sorotan serius publik. Data resmi mencatat lima korban sebagai berikut:
1. Yonanda Muhammad Taufiq – meninggal akibat henti jantung (cardiac arrest) di Baturaja.
2. Anisa Muyassaroh – meninggal akibat heat stroke (sengatan panas) di Balikpapan.
3. Novia Rahmadhani Sihotang – meninggal akibat komplikasi tuberkulosis (TB) paru aktif di Jakarta.
4. Muhammad Rifki Renaldi Gunawan – meninggal akibat pneumonia atau infeksi paru-paru akut.
5. Nola Dya Sari – meninggal setelah mengalami sesak napas dan demam tinggi di Kalimantan.
Tragedi yang terjadi secara berulang ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai standar keselamatan, pemeriksaan kesehatan peserta, kesiapan fasilitas medis, serta sistem mitigasi risiko selama pelaksanaan pelatihan. Perbedaan penyebab kematian memang menunjukkan bahwa setiap kasus memerlukan pembuktian medis tersendiri. Namun, akumulasi korban dalam satu program tetap menjadi alasan kuat untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh.
Menanggapi perkembangan tersebut, Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Latsarmil. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan seluruh prosedur penyelenggaraan telah memenuhi prinsip keselamatan peserta serta mencegah terulangnya peristiwa serupa.
Di sisi lain, sejumlah anggota DPR RI bersama berbagai kalangan masyarakat mendorong pemerintah agar tidak sekadar melakukan evaluasi administratif. Muncul pula usulan moratorium sementara terhadap pelaksanaan Latsarmil bagi warga sipil hingga hasil evaluasi dan investigasi selesai dilakukan serta seluruh aspek keselamatan dapat dipastikan berjalan sesuai standar.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa setiap program pembinaan, seberapapun strategis tujuannya, harus menempatkan keselamatan manusia sebagai prioritas utama. Transparansi hasil evaluasi, akuntabilitas penyelenggara, dan penyampaian informasi kepada publik secara terbuka akan menjadi tolok ukur keseriusan negara dalam merespons tragedi yang telah merenggut lima nyawa tersebut.
(Red)
