*PANDEGLANG* – Video truk berlogo *KOP DES MERAH PUTIH* mengangkut muatan kayu gelondongan di Desa Kirapayung, Kec. Cibitung pada 27 Juli 2026 memicu pertanyaan publik.
*Organisasi”kkpmp komando kesatuan pembela merah putih* menduga kuat adanya *lemahnya pembinaan dan pengawasan* dari instansi terkait terhadap armada operasional Koperasi Desa Merah Putih.
*FAKTA DI LAPANGAN:*
Kendaraan dengan identitas program pemerintah tersebut diduga digunakan untuk mengangkut barang yang *di luar dari kepentingan Koperasi Merah Putih*. Padahal armada ini dibentuk untuk mendukung ekonomi kerakyatan, UMKM, dan distribusi kebutuhan desa.
*DASAR HUKUM:*
1. *UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 39*
Pengurus koperasi wajib mengelola usaha koperasi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
2. *PP No. 7 Tahun 2021 Pasal 14*
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi koperasi.
3. *Inpres No. 9 Tahun 2025*
KOPDES Merah Putih dibentuk untuk memperkuat ketahanan pangan, distribusi sembako, dan sarana produksi. Bukan untuk kepentingan pribadi/oknum atau muatan liar,
*TUNTUTAN PUBLIK KEPADA PEMERINTAH:*
1. *Evaluasi Pembinaan* – DPMD dan Dinas Koperasi Kab. Pandeglang segera audit SOP penggunaan armada KOPDES se-Kabupaten
2. *Tegur & Sanksi* – Jika terbukti melanggar, beri sanksi tegas sesuai AD/ART dan peraturan perundang-undangan
3. *Sosialisasi Ulang* – Seluruh pengurus KOPDES wajib dibina agar paham fungsi dan larangan penggunaan aset
4. *Transparansi* – Umumkan hasil evaluasi ke publik agar kepercayaan masyarakat pulih
“Jangan sampai program bagus dari Presiden Prabowo justru gagal karena lemahnya pengawasan di daerah. Aset KOPDES adalah aset rakyat. Harus dijaga,” tegas “pembina kkpmp” jakani Junaedi,
Kkpmp, kesatuan komando pembela merah putih,siap mengawal sampai ada tindakan nyata dari pemerintah.
*Red”M Sutisna
