Kabarbahri.co.id – LOMBOK TIMUR – Pembangunan Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Lombok Timur masih menghadapi pekerjaan besar. Dari 254 desa dan kelurahan yang menjadi sasaran program, sebanyak 127 titik belum masuk tahap pembangunan.
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kini memusatkan perhatian pada persoalan lahan yang menjadi salah satu penyebab utama tersendatnya pembangunan. Pembahasan mengenai langkah percepatan tersebut dilakukan bersama Kodim 1615 Lombok Timur melalui rapat koordinasi di Aula Kodim 1615 Lombok Timur, Senin (7/9/2026).
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin mengatakan pemerintah desa harus segera mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan lokasi. Ia meminta desa yang belum memiliki lahan tidak menunggu terlalu lama karena pembangunan KDKMP dinilai sebagai peluang untuk menghadirkan fasilitas ekonomi bagi masyarakat.
Menurut Haerul, keberadaan bangunan KDKMP nantinya menjadi aset penting yang perlu dijaga dan dimanfaatkan secara maksimal. Karena itu, persoalan teknis di lapangan harus dicari jalan keluarnya secara bersama-sama.
“Desa yang belum punya lahan harus segera mencari solusi. Jangan sampai kesempatan yang sudah diberikan pemerintah justru tidak bisa dimanfaatkan,” kata Haerul.
Berdasarkan perkembangan terakhir, 26 gerai telah dinyatakan selesai dibangun, sedangkan 101 titik lainnya masih berada dalam proses pengerjaan. Dengan 127 titik yang belum dibangun, progres keseluruhan masih menyisakan tantangan cukup besar bagi pemerintah daerah.
Kendala yang muncul bukan hanya karena ketiadaan lahan, tetapi juga menyangkut lokasi yang tersedia namun dianggap tidak memenuhi kriteria. Beberapa lahan dinilai kurang strategis sehingga berpotensi mengurangi fungsi gerai sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah daerah menawarkan beberapa alternatif. Tanah pecatu dapat digunakan sebagai lokasi pembangunan, sementara lahan yang posisinya kurang strategis dapat dipertimbangkan untuk ditukar melalui mekanisme tukar guling.
Selain itu, aset yang dimiliki Pemkab Lombok Timur dapat menjadi pilihan. Pemerintah desa juga dapat berkoordinasi untuk memanfaatkan lahan milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Haerul mendorong kepala desa dan penjabat kepala desa memperkuat komunikasi dengan masyarakat sebelum menentukan langkah. Ia menilai keterlibatan masyarakat diperlukan agar penyediaan lahan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Di sisi lain, Kodim 1615 Lombok Timur melaporkan perkembangan pembangunan fisik sejumlah gerai yang sudah berjalan. Dandim 1615 Lombok Timur Letkol Inf. Hadiyansyah menjelaskan bahwa titik yang belum selesai tidak semuanya mengalami persoalan pembangunan. Sebagian di antaranya memang belum memulai pekerjaan.
Dari data yang disampaikan, terdapat 26 titik dengan progres 100 persen. Sebanyak 15 titik telah mencapai 91–99 persen, kemudian 20 titik berada pada kisaran 81–90 persen, sementara 68 titik lainnya masih berada pada progres 71 persen ke bawah.
Pemerintah juga menyiapkan berbagai perlengkapan untuk mendukung operasional gerai yang telah selesai. Sarana tersebut antara lain truk, mobil pikap, kendaraan roda tiga, AC, rak gerai, mesin kasir beserta aplikasinya, CCTV, modem internet, seragam, genset, brankas dan kipas angin.
Namun, distribusi sarana dan prasarana tersebut belum dilakukan sekaligus. Pengiriman dari pemerintah pusat dilakukan secara bertahap ke masing-masing wilayah.
Hadiyansyah juga mengungkapkan adanya sejumlah persoalan yang sempat muncul dalam proses penyediaan lahan. Di antaranya klaim kepemilikan oleh ahli waris serta keberatan warga karena lahan yang dipilih sebelumnya dimanfaatkan sebagai fasilitas olahraga.
Persoalan tersebut, menurut dia, telah diselesaikan melalui mediasi sehingga tidak lagi menjadi penghalang pembangunan.
Rapat koordinasi tersebut kemudian menjadi ruang bagi pemerintah daerah, Kodim, serta pemerintah desa dan kelurahan untuk memetakan kendala di masing-masing wilayah. Pemkab Lombok Timur berharap langkah bersama itu dapat mempercepat penyediaan lahan sekaligus mendorong pembangunan gerai yang masih tertunda.
Dengan percepatan tersebut, seluruh desa dan kelurahan di Lombok Timur diharapkan dapat segera memiliki fasilitas KDKMP sehingga manfaat program tidak hanya dirasakan oleh wilayah yang pembangunannya telah lebih dahulu selesai.(red)
