Kabarbahri.co.id – LOMBOK TIMUR — Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tengah memperkuat fondasi ekonomi masyarakat dengan mengembangkan UMKM berbasis potensi lokal. Langkah itu mencakup penguatan permodalan, peningkatan literasi keuangan, pengolahan komoditas, hingga pembukaan akses pasar internasional.
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin mengatakan daerah yang dipimpinnya memiliki sumber daya yang sangat beragam. Selain menjadi salah satu sentra pertanian, Lombok Timur juga mempunyai potensi besar di sektor perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan tingginya aktivitas UMKM di Lombok Timur. Bahkan, jumlah pelaku UMKM di daerah ini disebut menjadi yang terbesar di Nusa Tenggara Barat.
Namun, pemerintah tidak ingin perkembangan UMKM hanya terlihat dari jumlah pelakunya. Menurut Haerul, peningkatan kapasitas usaha harus menjadi perhatian agar produk masyarakat dapat memiliki daya saing di pasar yang lebih luas.
Hal itu disampaikan saat membuka Forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Provinsi NTB 2026 di Rupatama 2 Kantor Bupati Lombok Timur, Rabu (16/9/2026).
Pemkab Lombok Timur telah menyiapkan dukungan permodalan sekitar Rp20 miliar pada 2025. Bantuan tersebut menjadi bagian dari kebijakan pemerintah untuk membantu pelaku usaha mengembangkan bisnisnya.
Meski demikian, Haerul menilai suntikan modal harus dibarengi kemampuan mengelola usaha. Pelaku UMKM perlu memahami pencatatan keuangan, pengelolaan modal, perhitungan biaya, serta cara membaca peluang pasar.
Ia juga mengingatkan bahwa peningkatan volume produksi tidak otomatis membuat sebuah usaha menjadi lebih kuat. Kualitas produk dan nilai tambah justru perlu mendapat perhatian agar barang yang dihasilkan tidak hanya dijual sebagai bahan mentah.
Salah satu komoditas yang dinilai memiliki peluang besar adalah porang. Lombok Timur memiliki fasilitas pengolahan porang berkapasitas besar yang dapat mengolah hasil panen menjadi tepung dan produk turunan lainnya.
Pengembangan industri tersebut dinilai membuka peluang terbentuknya rantai ekonomi baru, mulai dari petani sebagai penyedia bahan baku hingga sektor pengolahan dan pemasaran.
Pemerintah daerah bahkan tengah mempersiapkan pengiriman tepung porang ke pasar Tiongkok. Sejumlah proses administratif dan persyaratan karantina sedang dikoordinasikan dengan pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan ekspor perdana.
Haerul berharap keberadaan industri pengolahan porang mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Ia juga mendorong pengembangan komoditas lain dengan pola yang sama melalui pengolahan dan peningkatan nilai tambah.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi NTB Iskandar Zulkarnaen mengungkapkan Lombok Timur mendapat cakupan fasilitasi besar dalam program Desa Berdaya tahun 2026.
Terdapat tujuh Desa Berdaya Transformatif dan 64 Desa Berdaya Tematik yang masuk dalam program tersebut. Dana yang diberikan diarahkan untuk mendukung aktivitas masyarakat yang bersifat produktif.
Menurut Iskandar, keberhasilan program tidak cukup hanya dengan menyalurkan anggaran. Pendampingan diperlukan agar masyarakat mampu menggunakan dana secara tepat sekaligus membangun usaha yang dapat bertahan dalam jangka panjang.
Sebanyak 144 pendamping disiapkan untuk mendampingi keluarga penerima manfaat. Mereka akan membantu dalam aspek tata kelola keuangan dan pengembangan UMKM di tingkat desa.
Program tersebut juga dikaitkan dengan target penanggulangan kemiskinan di NTB. Pemerintah provinsi menargetkan tingkat kemiskinan absolut yang tercatat 11,17 persen atau sekitar 624 ribu jiwa dapat ditekan hingga kurang dari 10 persen.
Iskandar menyebut pertumbuhan ekonomi NTB berada di angka 7,4 persen. Kendati demikian, pertumbuhan tersebut masih banyak dipengaruhi aktivitas pertambangan.
Karena itu, pemerintah provinsi mendorong perubahan struktur ekonomi melalui penguatan sektor kelautan, pariwisata, dan UMKM. Arah tersebut menjadi bagian dari agenda transformasi ekonomi dalam RPJMD NTB.
Dukungan terhadap pengembangan UMKM juga datang dari Bank Indonesia. Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi NTB Ignatius Adhi Nugroho mengatakan lembaganya memiliki semangat yang sama untuk memperkuat potensi ekonomi masyarakat.
Menurutnya, penguatan desa melalui program pemberdayaan akan lebih efektif apabila masyarakat dibekali pemahaman mengenai pengelolaan keuangan. Literasi finansial dinilai penting agar pelaku usaha mampu mengelola pendapatan dan modal secara lebih terukur.
Forum KSSK NTB 2026 yang mengangkat tema “Sinergi dalam Mendukung Program Desa Berdaya” itu menjadi ruang pertemuan berbagai pihak untuk memperkuat kolaborasi pembangunan ekonomi daerah.
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan DJP NTB, DJPb NTB, OJK Provinsi NTB, LPS II Surabaya, jajaran pemerintah daerah, serta pelaku UMKM.
Dalam kesempatan yang sama, plakat Forum KSSK NTB 2026 diserahkan secara simbolis kepada Sekda Lombok Timur, Bappeda Provinsi NTB, Dinas Perdagangan Lombok Timur, serta perwakilan UMKM Desa Berdaya Lendang Nangka dan UMKM Tenun Nyelangkok dari Desa Berdaya Kembang Kerang.
Melalui kombinasi dukungan pembiayaan, pendampingan, peningkatan literasi keuangan dan pengembangan produk unggulan, Lombok Timur berupaya menjadikan potensi lokal sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.(red)
