Kabarbahri.co.id – LOMBOK TENGAH – Penguatan kolaborasi antarwilayah menjadi salah satu strategi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam menghadapi kenaikan harga bahan pangan. Melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS), pemerintah mendorong setiap daerah memaksimalkan potensi produksi dan memperkuat distribusi agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, mengikuti Rapat Koordinasi dan Seremoni GPIPS NTB dengan mewakili Bupati Lombok Timur, Rabu (21/10/2026). Kegiatan yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Lombok Tengah itu juga menjadi momentum penandatanganan kesepakatan Kerja Sama Antar-Daerah (KAD) antara Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Sumbawa Barat.
Mengangkat tema “SIGAP PANGAN: Sinergi Penguatan dan Akselerasi Produksi-Hilirisasi Pangan NTB”, kegiatan tersebut menitikberatkan pada upaya memperkuat ketahanan pangan dari sektor produksi hingga distribusi dan pengolahan hasil pertanian.
Kerja sama antardaerah diharapkan mampu membangun pola pemenuhan kebutuhan pangan yang lebih efektif. Dengan menghubungkan daerah yang memiliki surplus produksi dengan wilayah yang membutuhkan pasokan, potensi ketimpangan distribusi dapat diantisipasi sebelum memicu kelangkaan maupun kenaikan harga.
Tantangan pengendalian inflasi NTB terlihat dari perkembangan data Badan Pusat Statistik (BPS). Pada September 2026, inflasi daerah tercatat sebesar 0,36 persen secara bulanan, 2,72 persen secara tahun kalender, dan 4,18 persen secara tahunan. Tingkat inflasi tahunan tersebut berada di atas inflasi nasional yang mencapai 3,28 persen pada periode yang sama.
Kenaikan inflasi NTB berlangsung selama tiga bulan berturut-turut, dari 3,01 persen pada Juli menjadi 4,03 persen pada Agustus, lalu mencapai 4,18 persen pada September. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi salah satu penyumbang tekanan harga yang perlu diwaspadai.
Menyampaikan arahan Gubernur NTB H. Lalu Muhammad Iqbal, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTB, H. Lalu Moh. Faozal, menekankan pentingnya respons cepat pemerintah terhadap dinamika harga. Pemantauan tidak cukup dilakukan ketika harga sudah meningkat, tetapi perlu didukung pemetaan komoditas dan wilayah sejak dini.
Cabai rawit, daging ayam, telur, dan bawang merah termasuk komoditas yang menjadi perhatian. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) diminta mengidentifikasi daerah yang mengalami kelebihan produksi maupun kekurangan pasokan, sekaligus memperkuat koordinasi dengan Perum Bulog dan para pelaku usaha.
Sebelumnya, Pemprov NTB telah menempuh langkah stabilisasi melalui kerja sama pasokan telur dengan Pemerintah Kota Bima. Upaya tersebut menjadi contoh pemanfaatan kerja sama lintas daerah untuk mengantisipasi gejolak harga komoditas tertentu.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Hario Kartiko Pamungkas, mengatakan GPIPS merupakan bagian dari penguatan pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di daerah. Implementasinya berlandaskan prinsip 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Menurut Hario, stabilitas harga membutuhkan upaya yang berkelanjutan. Intervensi di pasar perlu disertai peningkatan produktivitas sektor pertanian dan percepatan hilirisasi agar hasil produksi dapat diolah, memiliki nilai tambah, dan didistribusikan secara lebih optimal.
Untuk mendukung upaya tersebut, Pemprov NTB menetapkan empat fokus kebijakan, yaitu mengembangkan produksi pangan lokal, mendorong pertanian yang adaptif terhadap perubahan cuaca, memperluas kerja sama antardaerah dan hilirisasi, serta mengintegrasikan tata kelola pengendalian inflasi di seluruh kabupaten/kota.
Dalam kesempatan itu, pemerintah juga menyinggung keberhasilan NTB meraih penghargaan sebagai TPID Terbaik Ketiga Wilayah Nusa Tenggara–Papua. Capaian tersebut diharapkan menjadi dorongan untuk memperkuat kinerja pengendalian inflasi, dengan hasil yang diukur dari terjaganya harga kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri seluruh kepala daerah se-NTB, perwakilan Palang Merah Indonesia (PMI), serta Kepala BPS Provinsi NTB. Melalui koordinasi yang lebih erat, pemerintah berharap kerja sama lintas wilayah dapat menjadi fondasi untuk menjaga pasokan pangan, meredam gejolak harga, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(red)
