Sindang Jaya Masuk Dapil IV yang Diwakili Ketua DPRD Muhammad Amud. Publik Mempertanyakan Peran Pengawasan DPRD terhadap Dugaan Kerusakan Jalan APBD dan Aktivitas Pengangkutan Tanah.
KABARBAHRI.CO.ID | TANGERANG – Pernyataan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tangerang, Ustur Ubadi, terkait aktivitas cut and fill di Kampung Rimpak Kulon, Desa Sindang Sono, Kecamatan Sindang Jaya, kini memunculkan perhatian publik. Pernyataan tersebut sekaligus membuka ruang pertanyaan mengenai sejauh mana fungsi pengawasan DPRD dijalankan terhadap aktivitas pengerukan tanah dan mobilisasi kendaraan pengangkut material yang diduga berpotensi berdampak terhadap infrastruktur jalan milik pemerintah daerah.
Saat ditemui awak media di Kantor DPC PKB Kabupaten Tangerang, Ustur Ubadi menyampaikan bahwa dirinya kurang mengetahui persoalan tersebut karena lokasi kegiatan bukan merupakan wilayah daerah pemilihannya (dapil).
“Saya kurang tahu karena wilayah itu bukan dapil saya. Yang pasti tahu yang punya dapil,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena Kecamatan Sindang Jaya merupakan bagian dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV Kabupaten Tangerang. Pada periode 2024–2029, wilayah tersebut termasuk dalam daerah pemilihan Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Muhammad Amud.
Selain Muhammad Amud, terdapat delapan anggota DPRD lainnya yang mewakili Dapil IV, meliputi Kecamatan Pasar Kemis, Sindang Jaya, dan Rajeg.
Dengan demikian, pernyataan Ustur Ubadi memunculkan pertanyaan mengenai keterlibatan para wakil rakyat di Dapil IV dalam menyerap aspirasi masyarakat, memantau persoalan di wilayah konstituennya, serta menindaklanjuti berbagai persoalan yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat.
Namun demikian, persoalan ini tidak semata-mata menjadi tanggung jawab anggota DPRD berdasarkan dapil. Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD memiliki fungsi pengawasan secara kelembagaan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dan penyelenggaraan pemerintahan.
Persoalan ini semakin penting untuk mendapatkan perhatian karena aktivitas pengangkutan tanah dari lokasi yang disebut sebagai lahan Suvarna Sutera menuju kawasan pembangunan Nexen diduga melibatkan mobilisasi truk pengangkut material dalam jumlah tertentu.
Aktivitas kendaraan bertonase besar tersebut perlu dipastikan kesesuaiannya dengan ketentuan kelas jalan, batas muatan kendaraan, serta ketentuan lalu lintas yang berlaku.
Apabila mobilisasi kendaraan terbukti menyebabkan kerusakan jalan yang dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tentu hal tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan pengawasan.
Sebab, infrastruktur jalan yang dibangun melalui APBD merupakan fasilitas publik yang pembiayaannya bersumber dari uang rakyat. Pemanfaatannya harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas, bukan justru menimbulkan beban kerusakan yang pada akhirnya harus kembali ditanggung melalui anggaran daerah.
Atas dasar itu, Pemerintah Kabupaten Tangerang, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perhubungan, serta Dinas Lingkungan Hidup, perlu melakukan pemeriksaan dan penelusuran secara menyeluruh.
Pemeriksaan tersebut mencakup legalitas kegiatan pengerukan dan penimbunan tanah, kesesuaian perizinan, pengelolaan dampak lingkungan, batas muatan kendaraan, hingga kondisi ruas jalan yang dilalui truk pengangkut material.
Langkah pemeriksaan diperlukan agar persoalan ini tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan tanpa kejelasan mengenai status perizinan, tanggung jawab pelaksana kegiatan, maupun dampak yang ditimbulkan terhadap fasilitas umum.
Kini perhatian publik tertuju kepada Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Muhammad Amud, serta Ketua Komisi IV DPRD, Ustur Ubadi.
Apakah Muhammad Amud, sebagai wakil rakyat dari Dapil IV sekaligus pimpinan lembaga legislatif, akan mengambil langkah untuk mendorong penelusuran dan pengawasan terhadap persoalan yang terjadi di wilayah tersebut?
Di sisi lain, apakah Ustur Ubadi bersama Komisi IV akan menjalankan fungsi pengawasan sesuai ruang lingkup tugas dan kewenangannya, tanpa menjadikan batas daerah pemilihan sebagai alasan untuk tidak memberikan perhatian terhadap persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat?
Pertanyaan tersebut penting untuk mendapatkan penjelasan terbuka. Sebab, persoalan infrastruktur, lingkungan, dan aktivitas pembangunan bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut keselamatan, kenyamanan, serta hak masyarakat untuk mendapatkan fasilitas umum yang layak.
Masyarakat tentu berharap para wakil rakyat tidak hanya hadir ketika menjalankan agenda politik, tetapi juga responsif ketika muncul persoalan di tengah masyarakat yang membutuhkan perhatian dan tindak lanjut.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh hasil pemeriksaan resmi yang memastikan adanya pelanggaran perizinan maupun kerusakan jalan akibat aktivitas mobilisasi truk pengangkut tanah tersebut. Oleh karena itu, seluruh dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi dari instansi berwenang.
Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab seluas-luasnya kepada Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Muhammad Amud, Ketua Komisi IV Ustur Ubadi, pihak pengelola Suvarna Sutera, pihak pengembang Nexen, serta seluruh instansi terkait guna memperoleh informasi yang berimbang dan memastikan persoalan ini dapat dijelaskan berdasarkan fakta.
