Kabarbahri.co.id – JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus mengupayakan kejelasan mengenai masa depan ribuan tenaga PPPK Paruh Waktu. Persoalan tersebut menjadi pokok pembahasan saat Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin melakukan pertemuan dengan jajaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rabu (11/11/2026).
Dalam agenda tersebut, Haerul tidak datang sendiri. Ia didampingi Sekretaris Daerah Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik untuk menyampaikan kondisi kepegawaian daerah sekaligus menggali informasi mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat.
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian adalah keberadaan 10.852 PPPK Paruh Waktu di Lombok Timur. Jumlah tersebut berasal dari sejumlah kategori pekerjaan, di antaranya guru, tenaga medis dan kesehatan, petugas pemadam kebakaran, Satpol PP, tenaga administrasi, serta tenaga teknis lainnya.
Bupati menyampaikan bahwa seluruh pegawai tersebut telah masuk dalam pendataan kepegawaian nasional dan mempunyai nomor induk PPPK. Dengan demikian, pemerintah daerah perlu mempersiapkan berbagai aspek yang berkaitan dengan perubahan kebijakan, terutama menyangkut administrasi dan mekanisme penataan pegawai.
Selain persoalan PPPK, pertemuan tersebut turut membahas penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pembahasan ini berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan agar pelaksanaan program dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara optimal.
Dari pihak kementerian, Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto, mengapresiasi langkah Pemkab Lombok Timur yang aktif berkonsultasi mengenai kebijakan penataan ASN.
Erwan menjelaskan bahwa pemerintah pusat masih melakukan koordinasi intensif dengan sejumlah lembaga untuk mematangkan pelaksanaan keputusan terkait PPPK. Pembahasan tersebut melibatkan Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Ia hadir bersama Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi, Agus Uji Hantara. Koordinasi lintas lembaga tersebut ditujukan untuk menyelaraskan regulasi dan langkah teknis sehingga kebijakan penataan aparatur dapat dilaksanakan secara terukur.
Berdasarkan siaran pers pemerintah pada 9 November 2026, terdapat sejumlah keputusan strategis hasil pembahasan bersama DPR mengenai penataan tenaga aparatur. Kebijakan itu mencakup pengangkatan PPPK Paruh Waktu, peluang seleksi CPNS, perlindungan bagi guru non-ASN dan tenaga kesehatan, serta pembukaan rekrutmen CPNS 2026.
Dalam skema yang diumumkan, PPPK Paruh Waktu dari berbagai bidang profesi direncanakan beralih menjadi PPPK Penuh Waktu. Pegawai yang telah berstatus PPPK Penuh Waktu juga memperoleh kesempatan untuk mengikuti seleksi CPNS pada 2027.
Pemerintah turut menyiapkan kebijakan khusus bagi guru non-ASN yang tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan batas pendataan Desember 2024. Mereka memperoleh perpanjangan dan kesempatan mengikuti seleksi CPNS 2027 melalui mekanisme yang diatur secara khusus. Ketentuan serupa juga diperuntukkan bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis.
Sementara itu, rekrutmen CPNS ditetapkan tetap berlangsung pada 2026. Adapun tahapan pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu direncanakan dimulai 1 Januari 2027 dan dilaksanakan secara bertahap.
Pelaksanaan kebijakan tersebut akan mempertimbangkan kesiapan regulasi, kelengkapan data, serta kapasitas anggaran masing-masing instansi. Selama proses perubahan berlangsung, pegawai PPPK Paruh Waktu tetap menjalankan tugas sesuai tanggung jawabnya.
Pemerintah juga merancang penyesuaian pengelolaan pegawai berdasarkan bidang profesi. Tenaga guru direncanakan berada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kementerian Agama, sedangkan tenaga kesehatan akan masuk dalam lingkup Kementerian Kesehatan.
Di sisi lain, tenaga pemadam kebakaran dan anggota Satpol PP direncanakan menjadi bagian dari pengelolaan Kementerian Dalam Negeri. Rencana pengalihan tersebut masih menunggu Peraturan Presiden sebagai dasar hukum pelaksanaannya.
Bagi Lombok Timur, pembahasan ini memiliki arti penting karena menyangkut ribuan pegawai yang selama ini menjalankan fungsi pelayanan di berbagai sektor. Pemerintah daerah perlu memastikan kesiapan data dan administrasi agar dapat mengikuti setiap tahapan kebijakan sesuai ketentuan.
Melalui komunikasi langsung dengan Kementerian PANRB, Pemkab Lombok Timur berupaya memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai arah reformasi kepegawaian nasional. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari persiapan daerah dalam menghadapi perubahan tata kelola ASN, dengan tetap menjaga keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat.(red)
