SERANG KABUPATEN – Tragedi memilukan kembali menjadi alarm keras atas persoalan keselamatan lingkungan di wilayah Kabupaten Serang. Seorang anak laki-laki berusia 8 tahun dilaporkan meninggal dunia setelah tenggelam di kubangan air bekas galian tambang pasir di Kampung Pamenting, RT 003/RW 002, Desa Sigedong, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang.
Peristiwa yang terjadi pada Rabu (18/11/2026) sekitar pukul 11.45 WIB tersebut bukan sekadar musibah yang menyisakan duka mendalam bagi keluarga korban. Insiden ini sekaligus membuka pertanyaan serius mengenai tanggung jawab pengelolaan lahan bekas pertambangan yang diduga dibiarkan tanpa pengamanan memadai.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga sekitar, sebelum kejadian korban bersama sejumlah temannya mendatangi lokasi bekas galian pasir yang telah terisi air menyerupai danau. Korban diduga berniat bermain sekaligus mandi di lokasi tersebut.
Namun, setelah masuk ke dalam air, korban tidak kunjung muncul ke permukaan. Situasi tersebut membuat teman-temannya panik hingga kemudian meminta bantuan warga sekitar.
Warga yang mengetahui kejadian itu segera melakukan pencarian dan upaya evakuasi. Setelah kurang lebih satu jam pencarian, korban akhirnya berhasil ditemukan. Selanjutnya, korban dibawa oleh pihak keluarga.
Tim wartawan yang melakukan penelusuran langsung ke lokasi mendapati bekas galian pasir tersebut telah berubah menjadi genangan air menyerupai danau. Dari pengamatan di lapangan, permukaan air terlihat tenang, tetapi kedalaman kubangan tidak dapat dipastikan secara kasatmata.
Kondisi semacam ini menyimpan risiko serius, terlebih apabila lokasi berada dekat dengan permukiman dan dapat diakses anak-anak tanpa pembatas maupun tanda peringatan bahaya.
Persoalan ini tidak semestinya dipandang sebagai perkara kecelakaan semata. Sebab, ketika aktivitas pertambangan meninggalkan lubang galian yang berpotensi membahayakan masyarakat, pertanyaan mengenai reklamasi, pengamanan lokasi, dan pertanggungjawaban pihak yang mengelola tambang menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari.
Saat tim wartawan berupaya meminta keterangan Ketua RT 003, Neni, yang bersangkutan tidak berada di rumah.
Tim kemudian mendatangi kediaman keluarga korban dan berhasil menemui seseorang yang diduga ayah korban. Namun, yang bersangkutan belum bersedia memberikan keterangan. Sementara itu, ibu korban disebut sedang beristirahat.
Tim menghormati kondisi keluarga yang tengah berduka dan tidak memaksakan wawancara,
Kewajiban Reklamasi Bukan Sekadar Formalitas Administratif.
Dalam perspektif hukum pertambangan, bekas lahan tambang tidak boleh begitu saja ditinggalkan tanpa tanggung jawab pemulihan lingkungan.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur kewajiban pemegang izin usaha pertambangan untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai ketentuan yang berlaku.
Kewajiban tersebut bukan sekadar urusan dokumen administratif atau formalitas untuk memenuhi persyaratan perizinan. Reklamasi merupakan bagian dari tanggung jawab terhadap lingkungan sekaligus perlindungan keselamatan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.
Lubang bekas tambang yang dibiarkan terbuka dan tergenang air tanpa pengamanan berpotensi menjadi perangkap berbahaya. Ancaman tersebut semakin besar apabila lokasi mudah dijangkau masyarakat, khususnya anak-anak.
Karena itu, perlu dipastikan siapa pemegang izin atau pihak yang bertanggung jawab atas aktivitas pertambangan tersebut, bagaimana status reklamasi dan pascatambangnya, serta apakah kewajiban pengamanan lokasi telah dilaksanakan.
Apabila ditemukan pelanggaran, aparat dan instansi berwenang harus menindaklanjutinya berdasarkan bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.
Informasi sementara yang dihimpun menyebutkan bahwa perkara ini telah ditangani oleh Polres Cilegon. Publik tentu berharap penanganan tidak hanya berhenti pada pencatatan peristiwa tenggelamnya korban, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya kelalaian atau pelanggaran hukum yang berkaitan dengan keberadaan bekas galian tersebut.
Aparat penegak hukum perlu mendalami sejumlah hal, mulai dari identitas pihak yang mengelola atau memiliki tanggung jawab atas lahan, status perizinan pertambangan, kewajiban reklamasi, hingga aspek keselamatan di sekitar lokasi.
Dinas dan instansi teknis yang membidangi pertambangan serta lingkungan hidup juga perlu turun langsung melakukan pemeriksaan. Jangan sampai pengawasan baru bergerak setelah nyawa melayang.
Tragedi ini seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan lubang-lubang bekas tambang yang berpotensi mengancam keselamatan masyarakat.
Kematian seorang anak di lokasi bekas galian pasir merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak boleh berlalu begitu saja. Di balik genangan air yang tampak tenang, ada persoalan tanggung jawab yang harus dijawab secara terbuka.
Jika benar terdapat kewajiban reklamasi dan pengamanan yang diabaikan, maka penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada pembiaran, terlebih apabila kelalaian terbukti menimbulkan ancaman bagi keselamatan warga.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak pengusaha atau pihak yang bertanggung jawab atas bekas galian tambang pasir tersebut.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait guna menjaga keberimbangan pemberitaan serta memastikan persoalan ini terungkap berdasarkan fakta.
Sebab, reklamasi bukan pilihan, keselamatan warga bukan perkara sepele, dan nyawa seorang anak bukan harga yang pantas dibayar akibat pembiaran.
(Tim Serang)













