Kabarbahri.co.id – LOMBOK TIMUR – Potensi energi panas bumi di kawasan Sembalun mulai diarahkan menjadi peluang investasi sektor energi terbarukan di Kabupaten Lombok Timur. Pemerintah berharap pemanfaatan sumber daya tersebut nantinya mampu memperkuat ketahanan listrik sekaligus memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat.
Rencana itu menjadi fokus dalam kegiatan Sosialisasi dan Penawaran Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Sembalun yang dilaksanakan pada Kamis (19/11/2026). Kegiatan tersebut dibuka oleh Direktur Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), P. Hadi Wijaya.
Anggota Komite II DPD RI Dapil NTB, Hj. Evi Apita Maya, menyampaikan bahwa pengembangan panas bumi di Lombok Timur memiliki arti penting dalam mendukung transformasi sektor energi Indonesia. Menurutnya, kekayaan sumber daya alam yang tersedia harus dikelola dengan baik agar mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
Ia menilai NTB memiliki peluang untuk menjadi salah satu daerah yang berkontribusi dalam pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT). Ketersediaan berbagai sumber energi, mulai dari matahari, angin, air, bioenergi, hingga panas bumi, menjadi modal yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kemandirian energi.
Evi juga menyoroti belum optimalnya pemanfaatan potensi panas bumi secara nasional. Data Kementerian ESDM mencatat sumber daya panas bumi Indonesia mencapai sekitar 23,2 gigawatt (GW) di 368 lokasi. Sementara itu, kapasitas terpasang pembangkit listriknya baru sekitar 2,3 GW.
Menurutnya, kondisi tersebut memperlihatkan masih terbukanya kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan pemanfaatan energi panas bumi. Berbeda dengan pembangkit yang bergantung pada kondisi cuaca, panas bumi dapat menyediakan pasokan energi secara stabil untuk memenuhi kebutuhan listrik.
Pengembangan sumber energi tersebut juga dinilai memiliki manfaat yang lebih luas daripada sekadar menghasilkan tenaga listrik. Pemanfaatannya dapat diarahkan untuk mendukung aktivitas industri, kegiatan ekonomi produktif, hingga sektor ekowisata.
Terkait rencana WKP Sembalun, Evi berharap kehadiran investasi nantinya mampu menciptakan peluang kerja dan membuka ruang usaha bagi masyarakat lokal. Selain itu, kontribusi terhadap penerimaan negara dan daerah melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta bonus produksi diharapkan dapat membantu pembiayaan pembangunan.
Meski memiliki prospek yang menjanjikan, ia mengingatkan agar pengembangan panas bumi tidak mengabaikan hak dan kepentingan masyarakat sekitar. Transparansi dalam pengelolaan proyek serta keterlibatan warga dalam proses sosialisasi menjadi hal yang harus diperhatikan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, menegaskan bahwa pemerintah kabupaten menyambut positif agenda pengembangan energi terbarukan tersebut. Namun, pemerintah daerah ingin memastikan seluruh rencana yang berkaitan dengan kawasan Sembalun dibahas secara komprehensif.
Juaini menjelaskan, informasi mengenai rencana kegiatan tersebut telah diterima sekitar dua minggu sebelumnya. Pihaknya kemudian menyampaikan hal itu kepada Bupati Lombok Timur yang memberikan apresiasi terhadap upaya membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Ia mengatakan dukungan pemerintah terhadap suatu program perlu diikuti penyampaian informasi yang baik kepada publik. Sebab, tanpa komunikasi yang memadai, masyarakat berpotensi memiliki penilaian berbeda terhadap tujuan maupun dampak suatu kebijakan.
Menurut Juaini, pembicaraan mengenai pengembangan panas bumi Sembalun saat ini menghadirkan beragam perspektif. Ada pihak yang masih menyimpan keraguan, tetapi ada pula yang melihatnya sebagai kesempatan untuk meningkatkan pembangunan dan aktivitas ekonomi di Lombok Timur.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah posisi Sembalun sebagai kawasan yang mempunyai fungsi ekologis penting. Selain berstatus kawasan konservasi, wilayah tersebut turut berperan dalam menjaga ketersediaan air bawah tanah yang menjadi penopang kebutuhan masyarakat.
Pemkab Lombok Timur tidak ingin rencana pemanfaatan energi justru menimbulkan persoalan pada sektor lain. Oleh karena itu, kajian terhadap lingkungan dan dampak lintas sektor perlu mendapat perhatian sebelum pengembangan dilakukan lebih jauh.
Juaini menilai keterlibatan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dalam kegiatan sosialisasi sangat diperlukan. Instansi yang menangani pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, serta perhubungan harus memiliki pemahaman yang sama mengenai rencana tersebut.
Ia juga meminta jajaran kepala OPD memperhatikan secara serius materi yang disampaikan dalam forum tersebut sebagaimana arahan Bupati Lombok Timur. Pengetahuan yang memadai diperlukan agar pemerintah daerah tidak keliru dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat.
Terlebih, informasi mengenai rencana pembangunan kerap berkembang melalui berbagai platform digital, termasuk Facebook dan Instagram. Pemerintah daerah harus mampu memberikan informasi yang berdasarkan data sehingga masyarakat memperoleh gambaran yang utuh.
Melalui agenda penawaran WKP Sembalun, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat membangun kesepahaman mengenai arah pengembangan energi panas bumi. Optimalisasi potensi alam tersebut diharapkan mampu memberikan keuntungan bagi daerah tanpa mengurangi perhatian terhadap kelestarian lingkungan dan keberlangsungan kehidupan masyarakat Sembalun.(red)













