TANGERANG | KABARBAHRI.CO.ID — Penanganan perkara dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, menjadi sorotan setelah muncul informasi mengenai dugaan pembebasan dua orang terduga yang sebelumnya diamankan dalam rangkaian pengembangan perkara.

Scroll Untuk Lanjut Membaca
Dugaan Pembebasan Terduga Kasus Sabu di Polsek Kresek Disorot, Muncul Informasi Uang Puluhan Juta

Informasi yang dihimpun dari narasumber berinisial F menyebutkan, terdapat tiga orang yang dikabarkan diamankan dalam rangkaian penanganan perkara tersebut. Namun, dua di antaranya disebut telah dibebaskan setelah muncul dugaan pembayaran uang dengan nominal mencapai puluhan juta rupiah.

Dugaan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai transparansi penanganan perkara, mekanisme penetapan status hukum para terduga, hingga kemungkinan adanya penyimpangan prosedur dalam proses penanganan kasus narkotika.

Berdasarkan keterangan narasumber F, peristiwa tersebut dikabarkan bermula pada Kamis malam, 19 November 2026, sekitar pukul 19.19 WIB. Seorang pria berinisial SL disebut diamankan oleh anggota kepolisian yang dipimpin Katim berinisial YNS bersama sejumlah personel di kawasan Perum Griya Islam, Kecamatan Kresek.

“Yang nangkepnya YNS dan timnya,” ucap F.

Dalam perkembangan selanjutnya, SL dikabarkan menyampaikan informasi mengenai seorang pria berinisial DN, warga Kampung Cideng, Desa Kresek, Kecamatan Kresek, yang disebut memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.

Informasi itu diduga menjadi dasar bagi petugas untuk melakukan pengembangan ke lokasi yang bersangkutan. Tim kemudian dikabarkan bergerak menuju wilayah Desa Onyam dan mengamankan satu orang lainnya. Hingga berita ini disusun, identitas pria tersebut belum diketahui secara pasti oleh awak media.

F menyebut ketiga orang tersebut sempat berada di Polsek Kresek selama kurang lebih dua hari. Setelah itu, mereka dikabarkan dibawa ke sebuah tempat rehabilitasi di wilayah Pamulang, Tangerang Selatan.

Informasi yang paling menyita perhatian adalah dugaan adanya pembayaran uang terkait pembebasan dua orang terduga. Menurut F, terdapat dugaan pembayaran sebesar Rp20 juta untuk SL dan Rp15 juta untuk DN. Dengan demikian, total nominal yang disebut dalam informasi tersebut mencapai Rp35 juta.

Keduanya dikabarkan dibebaskan pada Sabtu malam, 21 November 2026. Sementara itu, satu orang lainnya yang belum diketahui identitasnya disebut masih berada di tempat rehabilitasi.

“Saya sudah tahu nominal tebusannya, SL Rp20 juta dan DN Rp15 juta. Itu saya dapat informasi dari pihak keluarganya,” ujar F.

F juga menyampaikan bahwa keluarga SL dan DN disebut meminta bantuan kepada seseorang berinisial ACA, yang menurut informasi narasumber merupakan anggota kepolisian yang sebelumnya pernah bertugas di Polsek Kresek dan kini bertugas di Satuan Lalu Lintas Polresta Tangerang. Selain ACA, nama berinisial SA turut disebut dalam informasi mengenai proses pembebasan tersebut.

Untuk memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan, awak media berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang disebut dalam informasi tersebut. Konfirmasi pertama disampaikan kepada Katim berinisial YNS melalui pesan WhatsApp. Namun, sampai saat ini, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan atas pertanyaan yang diajukan.

Awak media tetap membuka ruang bagi YNS untuk menyampaikan klarifikasi mengenai kronologi pengamanan, pengembangan perkara, serta status hukum ketiga orang yang disebut dalam informasi tersebut.

Konfirmasi berikutnya disampaikan kepada Kanit Reskrim Polsek Kresek. Dalam jawabannya, Kanit Reskrim membantah informasi yang disampaikan awak media.

“Bang izin pemberitaan ini tidak benar adanya karena memang sampai sekarang di pihak rehab,” tulisnya.

Ia kemudian menambahkan, “Silakan abang konfirmasi ke pihak rehab ya bang.”

Pernyataan tersebut menjadi bagian penting dalam rangkaian konfirmasi. Namun, bantahan tersebut belum disertai penjelasan terperinci mengenai status hukum masing-masing terduga, dasar penempatan di tempat rehabilitasi, maupun alasan mengapa dua orang disebut telah dibebaskan.

Selang beberapa menit setelah konfirmasi kepada Kanit Reskrim, awak media menerima telepon dari pihak rehabilitasi di wilayah Pamulang. Dalam percakapan tersebut, pihak rehabilitasi disebut membenarkan bahwa masih terdapat satu orang yang berada di tempat tersebut.

“Ini orangnya masih ada satu lagi di sini,” jelas pihak rehabilitasi kepada awak media.

Keterangan tersebut menjadi informasi tambahan yang perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan jumlah orang yang ditempatkan di lokasi rehabilitasi, identitas masing-masing, serta status mereka dalam penanganan perkara.

Perbedaan informasi antara keterangan narasumber, bantahan pihak kepolisian, dan penjelasan pihak rehabilitasi menimbulkan sejumlah pertanyaan yang belum terjawab secara terang.

Apakah benar dua orang telah dibebaskan? Apa dasar hukum pembebasan tersebut? Apakah terdapat keputusan resmi terkait rehabilitasi? Dan yang paling penting, apakah dugaan pembayaran uang puluhan juta rupiah memiliki kaitan dengan proses penanganan perkara?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan penjelasan resmi yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan.

Munculnya informasi mengenai dugaan pembayaran uang dalam proses pembebasan terduga perkara narkotika tidak boleh dipandang sebagai persoalan sepele. Apabila dugaan tersebut memiliki dasar, maka persoalan ini berpotensi menyentuh integritas penegakan hukum dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Karena itu, Propam dan Paminal diharapkan dapat melakukan penelusuran secara objektif dan menyeluruh terhadap rangkaian peristiwa tersebut. Pemeriksaan perlu mencakup kronologi pengamanan, status hukum ketiga orang yang disebut, dasar penempatan di tempat rehabilitasi, mekanisme pembebasan, serta kebenaran informasi mengenai dugaan pembayaran uang Rp35 juta.

Penelusuran juga perlu memastikan apakah terdapat pihak yang melakukan intervensi atau tindakan di luar prosedur dalam penanganan perkara tersebut.

Publik berhak mengetahui bagaimana perkara ditangani, mengapa seseorang diamankan, apa dasar hukum penempatan di tempat rehabilitasi, serta bagaimana keputusan pembebasan diambil.

 

Reporter: S Eman