KUNINGAN — Ketua DPC Fast Respon Indonesia Center (FRIC) Kabupaten Kuningan, Trisno/Magrib, menyampaikan keprihatinan atas minimnya pelibatan anggota FRIC dalam sejumlah kegiatan resmi di lingkungan Polres Kuningan. Ia mempertanyakan pola komunikasi dan mekanisme kemitraan media yang dinilainya perlu lebih terbuka, transparan, dan proporsional.
Dalam keterangannya, Jumat (16/10/2026), Trisno mengatakan bahwa selama ini FRIC berupaya mendukung Polri melalui pemberitaan kegiatan kepolisian. Namun, ia menyayangkan anggota organisasinya justru merasa jarang dilibatkan dalam agenda resmi.
“Terus terang, saya sebagai Ketua DPC FRIC Kabupaten Kuningan sangat menyayangkan kondisi ini. Ketika ada acara penting yang mengundang sejumlah wartawan, tentu muncul pertanyaan. Ada apa sebenarnya? Bagaimana mekanisme penentuan media yang diundang, dan seperti apa kemitraan yang selama ini dibangun?” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan kejelasan status FRIC dalam kelompok kerja (Pokja) media Polres Kuningan. Menurutnya, penjelasan mengenai mekanisme pendataan dan pelibatan media diperlukan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di antara insan pers.
Trisno menyoroti kondisi yang menurut pengakuannya kerap dirasakan ketika muncul pemberitaan negatif mengenai Polri. Dalam situasi tertentu, pihaknya merasa dihubungi untuk membangun komunikasi dan membantu menyampaikan informasi secara berimbang. Namun, saat kegiatan resmi berlangsung, anggota FRIC justru merasa kurang mendapatkan kesempatan peliputan.
“Ketika ada berita miring tentang Polri, kami sering dihubungi dan diajak berkomunikasi. Kami berusaha membantu agar persoalan dapat dilihat secara berimbang. Tetapi, ketika ada kegiatan resmi, mengapa anggota kami justru jarang dilibatkan?” katanya.
Ia menegaskan, kritik tersebut bukan bentuk permusuhan terhadap Polri ataupun upaya memperebutkan keuntungan materi, melainkan aspirasi agar kemitraan berjalan sehat dan saling menghormati.
“Di sini kami bukan berebut nasi. Kami hanya mengharapkan kemitraan yang baik dengan seluruh insan pers di Kuningan. Jangan sampai muncul kesan hanya segelintir orang yang dianggap dekat, sementara yang lain merasa tidak mendapatkan ruang,” tegasnya.
Menurutnya, kemitraan tidak harus berarti setiap media selalu diundang dalam seluruh kegiatan. Namun, mekanisme pelibatan dan persyaratannya perlu jelas agar dapat dipahami bersama, Trisno berharap pimpinan Polres Kuningan dan jajaran Humas mengevaluasi pola komunikasi serta mekanisme pelibatan organisasi media dalam agenda kepolisian.
Ia menilai, hubungan yang profesional tidak cukup dibangun ketika institusi membutuhkan dukungan publikasi, tetapi juga harus diwujudkan melalui komunikasi berkelanjutan dan keterbukaan informasi.
“Kami ingin dirangkul sebagai mitra, sebagaimana rekan-rekan media lainnya. Jangan sampai semangat anggota yang selama ini berusaha menjaga komunikasi dan mendukung pemberitaan kegiatan Polri menurun karena merasa tidak dianggap,” ungkapnya.
Ia menambahkan, FRIC tetap berkomitmen menjalankan kegiatan jurnalistik secara bertanggung jawab, berimbang, dan profesional. Baginya, menjaga marwah Polri bukan berarti menutup mata terhadap persoalan, melainkan menyampaikan informasi berdasarkan fakta sekaligus memberikan kritik yang konstruktif.
Sementara itu, berdasarkan informasi yang disampaikan dalam bahan pemberitaan ini, Humas Polda Jawa Barat menekankan bahwa insan pers merupakan mitra strategis kepolisian dan tidak semestinya dibeda-bedakan berdasarkan asal media.
Terkait keluhan mengenai mekanisme undangan dan peliputan, evaluasi komunikasi serta pembenahan mekanisme distribusi informasi disebut sebagai langkah yang dapat dilakukan agar lebih transparan,
Namun, pernyataan tersebut masih perlu dikonfirmasi langsung kepada Humas Polda Jabar untuk memastikan ketepatan atribusi dan statusnya sebagai keterangan resmi.
Hingga berita ini disusun, belum ada tanggapan resmi dari Polres Kuningan mengenai keluhan DPC FRIC Kuningan, Kemitraan yang sehat bukan soal kedekatan personal, melainkan komunikasi yang terbuka, profesionalitas, dan saling menghormati. Karena itu, dialog antara Polres Kuningan dan organisasi media diharapkan menjadi jalan keluar agar tidak muncul kesalahpahaman berkepanjangan serta hubungan kepolisian dan pers tetap terjaga.
