KABUPATEN TANGERANG (BANTEN) -KABAR Bahri.co.id-Gabungan Masyarakat Pemerhati Kebijakan Publik (GMPKP) menggelar aksi unjuk rasa di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang. Aksi tersebut melibatkan perwakilan petani dari lima kecamatan, yakni Jayanti, Sukamulya, Cisoka, Jambe, dan Solear, serta sejumlah elemen lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Scroll Untuk Lanjut Membaca
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan sejumlah persoalan yang dinilai mendesak untuk segera ditangani pemerintah daerah, mulai dari ancaman kekeringan, alih fungsi lahan pertanian, hingga transparansi program dan anggaran sektor pertanian.
GMPKP menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tangerang tidak boleh membiarkan petani berjuang sendirian menghadapi ancaman kekeringan, sementara keberadaan lahan pertanian terus terdesak oleh alih fungsi menjadi kawasan perumahan, industri, pergudangan, dan bangunan komersial lainnya.
Massa juga mendesak pemerintah daerah melakukan pendataan serta inventarisasi menyeluruh terhadap lahan pertanian yang tidak produktif. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengetahui kondisi riil lahan sekaligus merumuskan kebijakan pemulihan yang tepat sasaran.
Selain itu, GMPKP menuntut solusi konkret terhadap krisis air untuk kebutuhan pertanian. Menurut tuntutan massa, akses pengairan yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga produktivitas lahan dan keberlangsungan usaha para petani.
Transparansi Anggaran Pertanian Jadi Sorotan
Dalam tuntutan lainnya, GMPKP meminta keterbukaan informasi mengenai program, kegiatan, realisasi anggaran, dan capaian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang selama tahun anggaran 2024, 2025, dan 2026.
Keterbukaan tersebut secara khusus diminta mencakup program pengairan pertanian, peningkatan produktivitas lahan, bantuan bagi petani, serta upaya perlindungan lahan pertanian. Massa juga mendesak dinas terkait membuka data luas lahan pertanian yang mengalami alih fungsi selama lima tahun terakhir.
GMPKP turut mendesak Pemerintah Kabupaten Tangerang menyusun kebijakan perlindungan lahan pertanian yang lebih konkret, menjamin akses petani terhadap sarana produksi dan pengairan, serta menyiapkan langkah pemulihan terhadap lahan-lahan yang tidak lagi produktif.
Aksi unjuk rasa berlangsung kondusif dengan pengamanan aparat kepolisian. Sejumlah tuntutan tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah daerah dan dinas terkait untuk memberikan perhatian serius terhadap persoalan pertanian serta memastikan kebijakan yang dijalankan berpihak pada keberlangsungan hidup petani.
Hingga berita ini disusun, tanggapan resmi dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang terkait tuntutan massa belum dicantumkan dalam informasi yang diterima redaksi.
