Kabarbahri.co.id – TANGERANG — Rencana penyegelan tempat usaha CV Global Jaya di kawasan Bugel, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, menjadi perhatian puluhan karyawannya. Mereka berharap pemerintah membuka ruang penyelesaian yang memungkinkan persoalan perusahaan ditangani sesuai ketentuan, tanpa mengabaikan potensi dampak terhadap kehidupan para pekerja.
Seorang narasumber berinisial D menyampaikan keresahan tersebut saat ditemui di lokasi usaha, Senin (12/10/2026). Ia menjelaskan bahwa keberlangsungan aktivitas perusahaan berkaitan erat dengan penghasilan karyawan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Menurut D, ketidakjelasan mengenai kelanjutan operasional perusahaan membuat pekerja membutuhkan kepastian. Mereka berharap pihak pemerintah dan perusahaan dapat duduk bersama untuk membahas persoalan yang muncul, sekaligus menjelaskan langkah yang memungkinkan ditempuh berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Para karyawan menyadari bahwa persoalan administrasi maupun dugaan gangguan lingkungan harus ditangani oleh pihak berwenang. Namun, mereka berharap proses pemeriksaan juga memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk menjelaskan kondisi yang dihadapi dan melakukan pembenahan apabila terdapat kewajiban yang belum terpenuhi.
D menyampaikan bahwa tuntutan para pekerja bukan untuk meminta perlakuan khusus. Mereka ingin agar dampak keputusan terhadap tenaga kerja turut menjadi bahan pertimbangan dalam proses penyelesaian.
Klaim Bantuan Warga dan Dugaan Dana Rp10 Juta
Dalam keterangannya, D juga menyoroti kegiatan sosial yang menurutnya dilakukan perusahaan untuk masyarakat sekitar. Ia menyebut perusahaan memberikan kompensasi kepada warga serta menyediakan kesempatan kerja bagi penduduk di lingkungan setempat.
D kemudian mengungkap persoalan terkait penyaluran kompensasi pada September 2026. Menurut keterangannya, seseorang berinisial A sempat ditunjuk sebagai koordinator penyaluran bantuan. Ia mengklaim terdapat dugaan penyalahgunaan dana sebesar Rp10 juta yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.
Dugaan itu belum terverifikasi secara independen. Untuk memperoleh gambaran yang utuh, diperlukan keterangan dari pihak berinisial A, manajemen perusahaan, serta pihak lain yang mengetahui penyaluran dana tersebut. Tanpa pemeriksaan dan bukti yang memadai, tuduhan tersebut tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran yang telah terbukti.
D mengatakan bahwa mekanisme penyaluran kompensasi selanjutnya menggunakan koordinator berbeda. Ia menyebut bantuan yang diterima warga setiap bulan saat ini berupa beras seberat 5 kilogram dan uang tunai Rp200 ribu.
Ia juga menyampaikan bahwa perusahaan memiliki dokumentasi kegiatan sosial yang dapat digunakan sebagai bahan klarifikasi. Kendati demikian, keterangan mengenai program bantuan tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada pihak terkait.
Dorong Dialog dengan Pemerintah Daerah
Para pekerja berharap persoalan CV Global Jaya mendapat perhatian Pemkot Tangerang, DPRD, Satpol PP, dan instansi berwenang lainnya. Mereka mengusulkan agar komunikasi yang melibatkan perusahaan, perwakilan karyawan, serta masyarakat dapat difasilitasi untuk memperjelas persoalan dan mencari langkah penyelesaian.
Menurut mereka, keterbukaan informasi dibutuhkan agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan. Pemeriksaan yang objektif juga dinilai penting untuk memastikan bahwa setiap langkah didasarkan pada fakta dan ketentuan hukum.
Di sisi lain, kegiatan sosial serta penyerapan tenaga kerja tidak menggantikan kewajiban perusahaan untuk menaati aturan perizinan, pengelolaan lingkungan, dan ketentuan lain yang berlaku. Persoalan tersebut tetap menjadi bagian yang harus ditangani sesuai kewenangan pemerintah dan hasil pemeriksaan.
D turut menyampaikan rencana para karyawan untuk meneruskan aspirasi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Mereka berharap lembaga tersebut memberi perhatian terhadap kemungkinan dampak sosial dan ekonomi jika aktivitas perusahaan dihentikan.
Para pekerja kini berharap adanya kejelasan mengenai kelanjutan persoalan tersebut. Mereka meminta seluruh pihak mengedepankan pemeriksaan yang transparan dan komunikasi terbuka agar penyelesaian tetap berpijak pada aturan, sekaligus memperhitungkan kondisi karyawan yang menggantungkan penghidupan pada perusahaan.
Hingga berita ini disusun, materi keterangan yang tersedia belum memuat tanggapan resmi dari manajemen CV Global Jaya maupun Pemerintah Kota Tangerang mengenai rencana penyegelan tersebut.(red)
