Kabarbahri.co.id – Lombok Timur — Pemerintah Kabupaten Lombok Timur merespons persoalan terbatasnya pasokan LPG 3 kilogram dengan menggelar edukasi kepada pelaku usaha peternakan ayam. Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Bupati pada Jumat (17/04/2026) tersebut menjadi bagian dari upaya penataan distribusi energi bersubsidi agar lebih tepat sasaran.
Bupati H. Haerul Warisin menegaskan bahwa LPG subsidi tidak ditujukan untuk kegiatan usaha. Ia mengingatkan bahwa kebijakan dari Pertamina telah menetapkan penggunaan gas bersubsidi hanya bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi tertentu.
Menurutnya, salah satu penyebab terganggunya distribusi LPG saat ini adalah meningkatnya penggunaan oleh pihak yang tidak berhak. Ia membandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya yang relatif aman karena tidak terjadi lonjakan permintaan secara signifikan.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan dalam menentukan kuota maupun distribusi LPG. Kendati demikian, Pemkab tetap berupaya mencari solusi dengan mengajukan penambahan kuota kepada pihak terkait.
Untuk memperjelas aturan, pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan yang membatasi penggunaan LPG subsidi hanya untuk rumah tangga miskin. Sementara itu, sektor usaha seperti peternakan, perhotelan, restoran, dan jasa lainnya diarahkan untuk menggunakan LPG non-subsidi. Pengawasan terhadap kebijakan ini dilakukan oleh tim khusus yang telah dibentuk.
Sebagai bentuk dukungan, Pemkab Lombok Timur juga menyiapkan program pendampingan bagi peternak, termasuk membantu proses peralihan penggunaan tabung gas. Langkah ini sebelumnya telah diterapkan di beberapa wilayah sebagai percontohan.
Selain itu, pemerintah daerah mengusulkan agar distribusi LPG subsidi ke depan dilakukan berdasarkan klasifikasi ekonomi masyarakat. Dengan sistem tersebut, diharapkan penyaluran energi menjadi lebih tepat dan tidak disalahgunakan.
Bupati mengajak para peternak untuk mendukung kebijakan ini demi menjaga ketersediaan LPG bagi masyarakat yang membutuhkan, sekaligus memastikan keberlangsungan sektor peternakan sebagai bagian penting dari ketahanan pangan daerah.
Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik bersama sejumlah pejabat daerah lainnya, serta diakhiri dengan sesi diskusi antara pemerintah dan peserta.(red)
