JAKARTA, kabarbahri.co.id – 3 Juli 2026 – Momentum penghentian impor solar pada 1 Juli 2026 dan target stop impor bensin 1 Juli 2027 menjadi titik evaluasi penting bagi kedaulatan energi nasional. Hal itu ditegaskan Komisaris Independen PT Rekayasa Industri, *Maret Samuel Sueken, A.Md.T., B.Sc.Eng., CGOP, QRGP, CGRCEO.*
“Bangsa yang besar bukan diukur dari seberapa banyak sumber daya alam yang dimilikinya, tetapi dari kemampuannya mengolah sumber daya tersebut menjadi nilai tambah, kesejahteraan, dan kedaulatan bagi rakyatnya,” kata Praktisi EPC dengan pengalaman lebih dari 26 tahun itu.
Menurut *Maret Samuel Sueken, A.Md.T., B.Sc.Eng., CGOP, QRGP, CGRCEO* yang juga menjabat Ketua Umum JPKP, Indonesia masih menghadapi paradoks. Negara kaya minyak, gas, batu bara, panas bumi, nikel, dan sawit, namun masih mengimpor BBM.
“Persoalan Indonesia bukan kekurangan sumber daya. Persoalan kita adalah belum optimalnya kemampuan mengolah sumber daya menjadi produk energi bernilai tambah,” ujarnya.
Ia menyoroti Proyek RDMP Balikpapan yang _Effective Date_-nya dimulai 27 Februari 2019. Target Mechanical Completion semula Februari 2023, lalu bergeser ke Januari 2025. Per 3 Juli 2026, proyek masih memerlukan penyelesaian pekerjaan penting dan aspek komersial.
“Yang membuat saya miris bukan semata-mata karena proyek ini terlambat. Yang membuat saya miris adalah karena setiap hari keterlambatan berarti setiap hari pula Indonesia harus terus bergantung pada impor BBM,” tegas *Maret Samuel Sueken, A.Md.T., B.Sc.Eng., CGOP, QRGP, CGRCEO.*
Sejak diamanahkan sebagai Komisaris Independen PT Rekayasa Industri pada 19 Oktober 2024, ia mengaku telah tiga kali melakukan sidak langsung ke RDMP Balikpapan. Ia menilai pengawasan tidak boleh berhenti di laporan atau dashboard.
“Down time adalah cost. Cost adalah kerugian bangsa. Setiap hari keterlambatan berarti devisa yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional,” kata dia.
Mantan penulis opini tata kelola impor minyak 9 Maret 2025 itu mendorong penguatan orkestrasi nasional. Ia menyebut semua program energi sudah ada, dari B40, bioavtur, hilirisasi, hingga transisi energi. Yang diperlukan adalah satu komando di bawah kepemimpinan Presiden.
“Setiap kilang baru berarti mengurangi impor, menghemat devisa, memperkuat industri nasional, membuka lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia dalam geopolitik energi dunia. Kilang bukan sekadar infrastruktur. Kilang adalah simbol kedaulatan energi bangsa,” pungkas *Maret Samuel Sueken, A.Md.T., B.Sc.Eng., CGOP, QRGP, CGRCEO.*
*
