Kabarbahri.co.id – LOMBOK TIMUR – Sejumlah persoalan terkait pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat menjadi perhatian dalam aksi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gunung Rinjani (BEM UGR) di Kabupaten Lombok Timur. Dalam pertemuan dengan pemerintah daerah, mahasiswa menyoroti ketepatan penerima bantuan sosial, akses jaminan kesehatan, peluang petani memasok kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta distribusi pupuk bersubsidi bagi petani tembakau.
Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, menemui para mahasiswa di depan gerbang Kantor Bupati Lombok Timur pada Rabu (28/10/2026). Dialog tersebut menjadi ruang penyampaian aspirasi sekaligus penjelasan pemerintah daerah mengenai sejumlah isu yang disoroti mahasiswa.
Terkait bantuan sosial dan jaminan kesehatan, Juaini menyampaikan bahwa pembaruan data desil dari pemerintah pusat ditargetkan rampung paling lambat Desember 2026. Data terbaru itu diharapkan dapat digunakan untuk menentukan penerima program bantuan pada 2027, termasuk peserta BPJS Kesehatan yang iurannya dibayarkan pemerintah melalui skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).
Ia menjelaskan, sampai data baru diterbitkan, pelaksanaan program bantuan masih mengacu pada data desil yang berlaku. Berbagai sanggahan masyarakat terhadap data sebelumnya menjadi bagian penting yang diharapkan dapat ditindaklanjuti dalam proses pemutakhiran.
Juaini juga meminta mahasiswa tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi ikut memantau perkembangan pembaruan data tersebut. Pengawasan bersama diharapkan dapat membantu memastikan penetapan penerima bantuan berikutnya lebih sesuai dengan kondisi masyarakat.
Selain isu jaring pengaman sosial, mahasiswa turut mempertanyakan kesempatan petani lokal memperoleh manfaat dari program MBG. Juaini menerangkan, sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah membeli kebutuhan bahan pangan melalui pasar tradisional. Hasil pertanian Lombok Timur pun telah dimanfaatkan oleh dapur MBG yang berada di luar wilayah kabupaten tersebut.
Namun, pemanfaatan produk lokal itu belum sepenuhnya merata. Pemerintah daerah melihat perlunya memperkuat keterlibatan petani dalam rantai pasok program, salah satunya dengan membuka ruang bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk berperan dalam sistem distribusi.
Peluang pengembangan ekonomi lokal juga diarahkan pada sektor peternakan. Pemkab Lombok Timur mendorong pengembangan sapi perah agar produksi susu daerah dapat membantu memenuhi kebutuhan program MBG. Pada 2027, peternak setempat diharapkan mulai mengembangkan usaha tersebut.
Sementara itu, persoalan pupuk bersubsidi bagi petani tembakau turut disampaikan dalam pertemuan. Juaini mengatakan pemerintah daerah memiliki perhatian terhadap peningkatan kesejahteraan petani. Ia meminta mahasiswa menyusun aspirasi secara tertulis supaya usulan tersebut dapat menjadi bahan pendukung bagi Pemkab saat menyampaikan kebutuhan petani kepada pemerintah pusat.
Dialog berlangsung singkat dengan pendampingan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Lombok Timur. Sejumlah isu yang dibahas dalam pertemuan itu mencakup kebutuhan masyarakat yang memerlukan tindak lanjut melalui koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan elemen masyarakat.(red)
