Senin. 09/11/2026, Dewan Pimpinan Nasional Badan Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (DPN BAKUMHAM – RI) mendesak Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk mengambil langkah hukum yang tegas, menyeluruh, dan transparan dalam membongkar skandal dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia.
Ketua Umum DPN BAKUMHAM – RI, B. Tantowi Saragi, SH., M.Hum., CLA, menegaskan bahwa tindakan spionase atau penyadapan tanpa dasar hukum terhadap kepala negara merupakan pelanggaran serius terhadap hak privasi yang dijamin konstitusi, sekaligus bentuk ancaman terhadap keamanan nasional yang mengarah pada tindakan makar.
Oleh karena itu, Kapolri yang baru beserta jajarannya dituntut profesional dalam mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat, terutama aktor intelektual di balik perintah penyadapan tersebut.
“Kami mendesak Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto agar proses hukum ini tidak berhenti pada penetapan tersangka awal saja, melainkan harus dibuka secara transparan kepada publik mengenai motif, tujuan, serta penggunaan data hasil penyadapan tersebut. Langkah tegas dari Kapolri baru sangat diperlukan agar penanganan perkara ini tidak menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat dan demi menjaga kewibawaan serta kredibilitas institusi penegak hukum,” ujar B. Tantowi Saragi dalam keterangan persnya.
Lebih lanjut, DPN BAKUMHAM – RI mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap saksi-saksi kunci yang diperiksa agar dapat memberikan keterangan tanpa tekanan, sehingga tabir dari skandal akses ilegal dan penghapusan data elektronik ini bisa terang benderang.
Hingga saat ini, Bareskrim Polri diketahui terus melakukan pendalaman materi penyidikan dan telah menetapkan beberapa tersangka terkait dugaan penyadapan ilegal serta akses ilegal informasi elektronik tersebut. DPN BAKUMHAM – RI menyatakan akan terus mengawal jalannya proses hukum ini sampai ke meja hijau demi tegaknya keadilan dan keamanan negara.
Penutup.
RED
