PANDEGLANG — kabarbahri.co.id-Dewan Pimpinan Pusat Indonesia Contra Terror (DPP ICT) bersama Dewan Pimpinan Cabang Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten (DPC BPPKB) Kabupaten Pandeglang menyoroti sejumlah informasi dan dugaan persoalan terkait profesionalitas, tata kelola, serta pelaksanaan operasional SPPG Menes 1 atau Dapur Umi Kaisar yang dikelola Yayasan Al Mustadaf Affin.
Sorotan ini muncul sebagai bagian dari kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan program strategis pemerintah dan menyangkut kepentingan masyarakat luas, khususnya anak-anak sekolah sebagai penerima manfaat.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat beberapa hal yang dinilai perlu mendapatkan penjelasan terbuka dari pihak pengelola.
Pertama, terkait kekosongan tenaga profesional. Informasi yang diterima menyebutkan bahwa tenaga akuntan telah meninggalkan dapur dan kepala juru masak bersertifikat telah mengundurkan diri. Sementara itu, kegiatan operasional dapur disebut masih berjalan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai pemenuhan kebutuhan tenaga, mekanisme penggantian personel, serta dasar operasional selama posisi tersebut belum terisi.
Kedua, terkait pelaksanaan fungsi ahli gizi. Selain adanya informasi mengenai dugaan keterlibatan ahli gizi dalam pengaturan rotasi atau rolling personel, ICT dan BPPKB juga menerima informasi bahwa edukasi gizi kepada PIC sekolah dan kader Posyandu belum pernah dilaksanakan. Padahal, edukasi dan peningkatan pemahaman gizi merupakan bagian penting dari keberhasilan program MBG.
Oleh karena itu, pihak pengelola diminta menjelaskan pelaksanaan tugas ahli gizi, termasuk kegiatan edukasi yang telah dilakukan, sasaran kegiatan, dokumentasi, serta batas kewenangan dalam pengaturan personel dan operasional dapur.
Ketiga, mengenai dugaan belum dimilikinya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pada bangunan yang digunakan sebagai Dapur Umi Kaisar. Persoalan ini perlu diklarifikasi karena berkaitan dengan aspek legalitas dan kelayakan pemanfaatan bangunan. Pengelola diharapkan dapat menunjukkan dokumen PBG dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), atau memberikan penjelasan mengenai status serta dasar legalitas penggunaan bangunan tersebut.
Keempat, adanya informasi mengenai indikasi disharmoni dan persoalan internal di lingkungan dapur. Kondisi hubungan kerja dan koordinasi internal perlu menjadi perhatian karena dapat berdampak terhadap profesionalitas, efektivitas, serta kualitas pelayanan kepada penerima manfaat.
Ketua Umum DPP ICT, Syailendra Adi Sapta, menyampaikan bahwa pengawasan masyarakat terhadap program pemerintah merupakan bagian dari tanggung jawab sosial untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan.
ketua DPC BPPKB Pandeglang Khotib menambahkan “Program MBG bukan sekadar kegiatan membagikan makanan. Di dalamnya ada tanggung jawab terhadap kualitas makanan, pemenuhan standar pelayanan, kompetensi sumber daya manusia, tata kelola, serta keselamatan penerima manfaat. Karena itu, setiap persoalan yang muncul perlu dijelaskan secara terbuka dan diselesaikan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa langkah yang dilakukan DPP ICT bersama DPC BPPKB Pandeglang bukan untuk menghakimi atau membangun opini negatif terhadap pihak tertentu. Klarifikasi diperlukan agar informasi yang berkembang dapat diuji dan masyarakat memperoleh penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sebagai tindak lanjut, DPP ICT telah menyiapkan permohonan klarifikasi tertulis kepada Yayasan Al Mustadaf Affin selaku pengelola SPPG Menes 1 – Dapur Umi Kaisar. Pihak yayasan diminta memberikan jawaban tertulis paling lambat 2 x 24 jam sejak surat diterima.
Apabila tidak memperoleh tanggapan dalam tenggat tersebut, DPP ICT bersama DPC BPPKB Pandeglang akan mempertimbangkan penyampaian persoalan ini kepada Badan Gizi Nasional (BGN) dan instansi terkait agar dilakukan peninjauan sesuai kewenangan masing-masing.
DPP ICT dan DPC BPPKB Pandeglang berharap pihak pengelola bersikap terbuka dan kooperatif. Kepentingan utama yang harus dijaga adalah kualitas pelayanan, keamanan pangan, serta terpenuhinya hak penerima manfaat dalam Program Makan Bergizi Gratis.
Pengawasan masyarakat bukan untuk menghambat program pemerintah, melainkan memastikan program tersebut berjalan dengan baik, transparan, profesional, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
