PANDEGLANG – kabarbahri.co.id- Kinerja Koordinator Kecamatan (Korcam) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, mendapat sorotan dari organisasi masyarakat BPPKB HDS DPAC Cikedal. Sorotan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap operasional dapur SPPG yang dilaporkan menghadapi sejumlah persoalan.senin (9/11/2026).
Ketua BPPKB HDS DPAC Cikedal, Ivan Gonzales, menilai fungsi koordinasi dan pengawasan di tingkat kecamatan merupakan bagian penting yang tidak boleh diabaikan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, keberadaan Korcam tidak hanya berkaitan dengan koordinasi administratif, tetapi juga memiliki peran strategis dalam memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan dan standar operasional yang berlaku.
Pengawasan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari kebersihan lingkungan dapur, keamanan pangan, kualitas makanan, ketepatan porsi, hingga kesesuaian menu yang disalurkan kepada para penerima manfaat.
Dalam pelaksanaannya, pemantauan secara berkala dan pemeriksaan langsung terhadap kondisi dapur menjadi bagian penting untuk memastikan standar pelayanan tetap terjaga.
Sorotan BPPKB HDS DPAC Cikedal muncul setelah adanya laporan mengenai sejumlah persoalan operasional dapur SPPG di Kecamatan Menes. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pihak yang memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan pengawasan.
Ivan Gonzales menilai, apabila terdapat persoalan operasional di lingkungan SPPG, pihak terkait perlu memastikan bahwa mekanisme pengawasan telah berjalan sebagaimana mestinya.
Evaluasi, menurutnya, perlu dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya terhadap pengelola dapur, tetapi juga terhadap sistem koordinasi dan pengawasan di tingkat kecamatan.
Pengawasan yang efektif tidak cukup hanya mengandalkan laporan administratif. Pemeriksaan lapangan, tindak lanjut terhadap temuan, serta evaluasi berkala merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas pelayanan program MBG.
BPPKB HDS DPAC Cikedal juga menilai masyarakat berhak memperoleh informasi yang transparan mengenai mekanisme pengawasan SPPG, termasuk bagaimana laporan permasalahan ditindaklanjuti dan bagaimana pertanggungjawaban petugas yang menjalankan fungsi koordinasi.
Di sisi lain, hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh keterangan resmi dari Korcam SPPG Kecamatan Menes mengenai berbagai laporan persoalan operasional tersebut maupun langkah pengawasan dan evaluasi yang telah dilakukan.
Redaksi juga belum memperoleh dokumen pemeriksaan resmi yang dapat memastikan bentuk pelanggaran maupun pihak yang bertanggung jawab atas persoalan yang dilaporkan.
Oleh karena itu, klarifikasi dari Korcam SPPG, pengelola dapur, Satgas MBG, serta instansi terkait masih diperlukan agar persoalan ini dapat diketahui secara utuh dan objektif.
BPPKB HDS DPAC Cikedal berharap pihak berwenang dapat melakukan evaluasi secara objektif apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan standar operasional SPPG. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan program MBG berjalan sesuai tujuan, terutama dalam menjaga kualitas makanan dan keamanan pangan bagi para penerima manfaat.
Transparansi dan akuntabilitas pengawasan menjadi hal mendasar dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program MBG. Sebab, program yang menyangkut kebutuhan gizi para siswa tidak hanya membutuhkan kelancaran distribusi, tetapi juga pengawasan yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.
CATATAN REDAKSI:
Redaksi membuka ruang klarifikasi, konfirmasi, dan hak jawab seluas-luasnya kepada Korcam SPPG Kecamatan Menes, pengelola dapur SPPG, Satgas MBG, serta seluruh pihak terkait atas pemberitaan ini. Redaksi menjunjung tinggi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, khususnya prinsip akurasi, keberimbangan, independensi, serta asas praduga tak bersalah. Setiap klarifikasi dan informasi tambahan yang disampaikan akan menjadi bahan pemutakhiran berita sesuai ketentuan jurnalistik.
