CILEGON — Dugaan aktivitas penampungan dan bongkar muat rokok ilegal di sebuah ruko di wilayah Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, menjadi sorotan. Aktivitas yang berlangsung di balik pagar tertutup itu memunculkan pertanyaan mengenai legalitas barang yang dipindahkan, perizinan usaha, serta efektivitas pengawasan aparat dan instansi berwenang di wilayah tersebut.
Berdasarkan pantauan tim awak media pada Senin (12/10/2026), sejumlah kendaraan terlihat berada di lokasi yang diduga menjadi tempat bongkar muat rokok. Sebuah kendaraan Mitsubishi Elf terpantau melakukan aktivitas bongkar muat, sementara kendaraan pikap Mitsubishi L300 terlihat menunggu giliran. Pada saat pengamatan, akses pagar ruko dalam kondisi tertutup.
Temuan visual tersebut menjadi titik awal yang patut ditindaklanjuti. Namun, jenis barang yang dipindahkan, status pita cukai, asal-usul distribusi, serta legalitas usaha belum dapat dipastikan hanya melalui pengamatan dari luar lokasi. Karena itu, diperlukan pemeriksaan langsung oleh instansi yang memiliki kewenangan.
Seorang warga sekitar yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan menyampaikan bahwa aktivitas di ruko tersebut terkesan tertutup.
“Kalau di ruko itu seperti tertutup banget, jadi kegiatannya kita tidak tahu. Namun, terkadang terlihat mencurigakan,” ujar warga kepada wartawan, Senin (12/10/2026).
Warga tersebut juga menyebut aktivitas tertutup itu diduga telah berlangsung cukup lama. Keterangan tersebut merupakan informasi dari warga yang masih memerlukan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan durasi, pola kegiatan, dan jenis barang yang ditangani.
Pagar Tertutup, Pengawasan Jangan Ikut Tertutup
Persoalan yang mengemuka bukan semata-mata keberadaan kendaraan yang keluar masuk atau aktivitas bongkar muat di sebuah ruko. Hal yang lebih mendasar ialah apakah kegiatan tersebut dijalankan secara sah dan apakah mekanisme pengawasan telah berjalan sebagaimana mestinya.
Jika benar terdapat peredaran rokok tanpa pita cukai atau rokok dengan pita cukai yang tidak sesuai ketentuan, persoalannya tidak lagi sebatas kecurigaan warga. Dugaan tersebut harus diuji melalui pemeriksaan faktual, penelusuran dokumen, serta verifikasi terhadap barang yang didistribusikan.
Di titik inilah aparat penegak hukum dan instansi teknis perlu menunjukkan peran secara terukur. Bea Cukai memiliki kewenangan di bidang pengawasan dan penindakan cukai, sedangkan aparat kepolisian dapat menindaklanjuti dugaan tindak pidana sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Apabila aktivitas tersebut telah berlangsung lama sebagaimana disampaikan warga, pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan menjadi relevan. Apakah lokasi tersebut sudah pernah diperiksa? Apakah terdapat laporan masyarakat sebelumnya? Apakah legalitas usaha dan distribusi barang telah diverifikasi?
Pertanyaan-pertanyaan itu tidak dapat dijawab melalui asumsi. Namun, justru karena belum terjawab, instansi berwenang perlu memberikan penjelasan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dugaan Pelanggaran Cukai Harus Diuji dengan Hukum
Ketentuan mengenai cukai di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Dalam ketentuan tersebut, sejumlah perbuatan terkait barang kena cukai, termasuk hasil tembakau yang tidak memenuhi ketentuan pita cukai atau kewajiban cukai, dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana, bergantung pada jenis perbuatan dan terpenuhinya unsur pelanggaran.
Karena itu, apabila dugaan peredaran rokok ilegal di lokasi tersebut memiliki dasar, pemeriksaan tidak semestinya berhenti pada pendataan kendaraan atau pengecekan administratif semata. Penelusuran perlu mencakup identitas pemilik barang, sumber pasokan, tujuan distribusi, dokumen pendukung, serta kesesuaian pita cukai dengan ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, penerapan sanksi hukum harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan bukti yang sah, bukan semata-mata pada kecurigaan atau penilaian sepihak.
Transparansi Menjadi Ukuran Akuntabilitas
Hingga berita ini disusun, belum terdapat konfirmasi resmi mengenai status legalitas kegiatan di ruko tersebut maupun kepastian bahwa barang yang dibongkar muat merupakan rokok ilegal. Belum ada pula keterangan resmi yang dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa aparat setempat mengetahui atau mengabaikan aktivitas tersebut.
Oleh sebab itu, konfirmasi kepada pengelola ruko, pemilik usaha, Bea Cukai, dan aparat terkait menjadi langkah penting agar persoalan ini tidak berkembang menjadi tuduhan tanpa dasar.
Publik berhak memperoleh kejelasan mengenai dugaan peredaran barang kena cukai yang berpotensi merugikan penerimaan negara dan menciptakan persaingan usaha tidak sehat. Pada saat yang sama, pihak yang menjadi sorotan juga berhak memberikan penjelasan atas kegiatan yang dipersoalkan.
Intinya, pagar yang tertutup bukan bukti pelanggaran, tetapi juga bukan alasan bagi dugaan yang beralasan untuk dibiarkan tanpa pemeriksaan. Ketegasan penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan akurasi, transparansi, dan penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah.
Tim awak media akan berupaya meminta klarifikasi kepada instansi terkait dan pihak pengelola lokasi guna memastikan duduk perkara berdasarkan fakta. Perkembangan hasil konfirmasi dan pemeriksaan akan menjadi bagian penting dalam pemberitaan lanjutan.
(Tim Cilegon)
