Kabarbahri.co.id – Lombok Timur – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Dalam kurun beberapa bulan, kawasan tersebut telah dua kali mengalami kebakaran yang berhasil ditangani sebelum api meluas.
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin mengatakan, kejadian pertama berlangsung pada Mei 2026, kemudian kebakaran kembali terjadi pada awal Agustus. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan petugas TNGR, jajaran TNI dan Polri, pemerintah daerah, serta warga.
Hal tersebut disampaikan Haerul saat mengikuti rapat koordinasi penanganan peningkatan eskalasi karhutla secara daring, Senin (10/8/2026). Rakor tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago.
Meski dua kejadian berhasil dikendalikan, Haerul mengingatkan bahwa kemampuan daerah dalam menghadapi karhutla masih terbatas. Salah satu kendala utama berada pada ketersediaan kendaraan dan perlengkapan pemadaman.
Pemkab Lombok Timur, kata dia, hanya memiliki dua kendaraan yang dapat dikerahkan dalam operasi penanganan kebakaran. Sementara sejumlah peralatan pendukung seperti selang, nozzle dan alat pelindung diri (APD) masih membutuhkan penambahan.
Kondisi itu dinilai cukup krusial mengingat kawasan TNGR memiliki karakter medan yang tidak mudah dijangkau. Keterbatasan sarana dapat menjadi kendala apabila kebakaran terjadi di lokasi yang sulit diakses atau api berkembang dengan cepat.
“Kami berharap dukungan sarana dan prasarana dapat diperkuat, termasuk kendaraan, perlengkapan pemadaman dan APD untuk petugas,” ujar Haerul.
Bupati juga menyoroti posisi Rinjani sebagai destinasi wisata yang memiliki reputasi internasional. Menurutnya, persoalan kebakaran di kawasan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi juga berpotensi memengaruhi citra pariwisata daerah apabila tidak ditangani dengan baik.
Menanggapi permintaan tersebut, Menko Polkam meminta pemerintah daerah segera menyampaikan kebutuhan tambahan peralatan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Djamari juga mengapresiasi respons cepat Pemkab Lombok Timur bersama seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan karhutla di TNGR. Ia menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar kebakaran dapat dikendalikan sebelum berkembang menjadi bencana yang lebih besar.
Namun, pemerintah daerah diminta tidak hanya mengandalkan langkah pemadaman. Strategi penanggulangan harus bergeser ke arah pencegahan dengan memperkuat deteksi dini dan kesiapan sebelum api muncul.
Seluruh instansi juga diminta membangun satu kesatuan operasi. Koordinasi mulai dari pemantauan kawasan, penanganan titik api, pemadaman hingga penegakan hukum harus berjalan secara terpadu tanpa terhambat ego sektoral.
Pemerintah turut mendorong penerapan pembukaan lahan tanpa bakar sebagai bagian dari upaya nasional menekan kejadian karhutla. Edukasi kepada masyarakat dan pengawasan di lapangan dinilai menjadi bagian penting dari langkah tersebut.
Ancaman kebakaran diperkirakan masih perlu diwaspadai hingga beberapa waktu ke depan. Pasalnya, Agustus-September diproyeksikan menjadi periode puncak musim kemarau. Selain kawasan hutan dan lahan, potensi kebakaran di TPA sampah juga menjadi perhatian pemerintah.
Data nasional menunjukkan luas karhutla sepanjang Januari hingga Juli 2026 telah mencapai 199.873 hektare. Pemerintah pun mendorong seluruh daerah memperkuat kesiapsiagaan agar ancaman kebakaran dapat ditekan sejak tahap awal, termasuk di kawasan TNGR yang menjadi salah satu aset penting lingkungan dan pariwisata Lombok.(red)
