Yogyakarta , 16 Oktober 2025 – Di tengah ancaman krisis iklim yang semakin nyata, umat Kristen di Indonesia menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi risiko bencana. Meskipun merupakan kelompok minoritas, kepedulian mereka terhadap isu-isu lingkungan hidup sangatlah besar, didasari oleh kesadaran bahwa menjaga bumi adalah hak dan kewajiban setiap warga negara.
Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dijamin oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang berlandaskan pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Hal ini menegaskan tanggung jawab kolektif seluruh warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
Sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menggelar Konsultasi Nasional (Konas) Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan Mitigasi Adaptasi Perubahan Iklim (MAPI) di Yogyakarta, mulai 15 hingga 17 Oktober 2025. Acara ini mengusung tema “Meneguhkan Kemandirian Oikumenis untuk Keadilan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana,” yang menekankan pentingnya solidaritas lintas gereja dalam menghadapi tantangan global ini.
Konsultasi Nasional dibuka pada 15 Oktober 2025 di GKJ Gondokusuman, dan dilanjutkan dengan sesi pleno serta diskusi tematik pada 16-17 Oktober 2025 di kampus Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW). Melalui kombinasi ibadah, refleksi teologis, dan lokakarya praktis, forum ini menjadi wadah konsolidasi bagi gereja-gereja untuk memperkuat komitmen terhadap keadilan iklim dan membangun ketangguhan di tingkat komunitas.
Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektoral antara PGI, UKDW, JAKOMKRIS, Sinode GKJ, ADRA Indonesia, CBN-OBI, Pelkesi, YEU, YCWS, Wahana Visi Indonesia, Rebana Indonesia, Act Alliance, UEM, Kerk in Actie, dan Mission 21.
Selama tiga hari, Konsultasi Nasional akan menyelenggarakan serangkaian talkshow dan diskusi paralel yang membahas topik-topik strategis, seperti pengembangan teologi diakonia ekumenis, model kolaborasi efektif antara gereja dan dunia akademik, serta desain advokasi keadilan iklim yang inklusif dan berkeadilan gender.
PGI berharap Konsultasi Nasional ini dapat menghasilkan komitmen aksi bersama untuk memperkuat peran gereja dalam advokasi kebijakan publik, membangun jejaring solidaritas antar-sinode, dan menumbuhkan budaya siaga bencana di tengah jemaat.
Di tengah urgensi krisis iklim, peran oikumenis menjadi sangat penting. Tantangan global ini menuntut gereja-gereja dari berbagai latar belakang untuk bersatu, merumuskan strategi bersama, dan meneguhkan arah gerakan oikumenis baru yang mandiri, berlandaskan iman, dan relevan menjawab tantangan kemanusiaan dan ekologis.
Editor: Kefas Hervin
