Kabarbahri.co.id – Lombok Timur — Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memaparkan hasil kinerja selama tahun anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD yang berlangsung pada Kamis (2/4/2026). Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tersebut diwakili oleh Wakil Bupati, Moh. Edwin Hadiwijaya, di hadapan jajaran legislatif serta unsur pimpinan daerah.
Dalam laporan tersebut, pemerintah daerah mencatat capaian pendapatan yang melampaui target. Kondisi ini menunjukkan pengelolaan keuangan yang semakin baik, didukung oleh peningkatan kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan optimalnya pemanfaatan dana transfer.
Pemaparan ini sekaligus menjadi evaluasi awal pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah periode 2025–2029. Pemerintah mulai menjalankan arah kebijakan melalui delapan misi strategis yang dikenal dengan “Karya Cita”, sebagai upaya mewujudkan visi pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan, kemajuan, keadilan, religiusitas, serta transparansi.
Dalam upaya meningkatkan transparansi dan efisiensi, Pemkab Lombok Timur juga mengembangkan sistem digital pada sektor perpajakan. Penerapan transaksi non-tunai dinilai mampu menekan potensi kebocoran serta meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak.
Di sisi belanja, realisasi anggaran daerah menunjukkan penyerapan yang tinggi. Pemerintah memprioritaskan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan dan irigasi, guna menunjang aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2025 tercatat berada di atas target yang telah ditetapkan. Selain itu, peningkatan indeks inovasi daerah menjadi indikator bahwa tata kelola pemerintahan semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.
Kemajuan juga terlihat pada sektor pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lombok Timur mengalami peningkatan yang dipengaruhi oleh membaiknya akses pendidikan serta kualitas layanan kesehatan, yang turut berdampak pada meningkatnya usia harapan hidup.
Program sosial yang dijalankan pemerintah juga menunjukkan hasil nyata. Jumlah rumah tidak layak huni berhasil berkurang, sementara angka kemiskinan terus mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya efektivitas program perlindungan sosial.
Menutup penyampaiannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pembangunan di masa mendatang.(red)
