Kabarbahri.co.id – LOMBOK TIMUR – Keberadaan sumber mata air Ambung menjadi salah satu penopang pelayanan air bersih oleh PDAM Lombok Timur. Perusahaan daerah tersebut menyebut sumber air itu telah memberikan manfaat kepada sekitar 1.000 kepala keluarga, meskipun kini pengelolaannya tengah menjadi sorotan akibat persoalan status kepemilikan tanah.
Direktur PDAM Lombok Timur, Sopyan Hakim, menjelaskan bahwa pemanfaatan mata air Ambung berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Sumber tersebut memiliki potensi untuk membantu perusahaan meningkatkan ketersediaan air bersih, terutama di tengah masih terbatasnya pasokan yang diterima sebagian pelanggan.
Menurut Sopyan, belum maksimalnya pemanfaatan sumber Ambung menjadi salah satu kendala dalam upaya memperluas dan meningkatkan pelayanan distribusi air. Oleh sebab itu, keberadaan sumber tersebut dinilai cukup penting bagi keberlangsungan pelayanan perusahaan.
Kendati demikian, ia menegaskan bahwa PDAM tidak akan mengesampingkan persoalan hukum yang muncul terkait kepemilikan tanah di kawasan tersebut. Pihaknya terbuka terhadap pemeriksaan untuk memastikan apakah lahan yang dimanfaatkan benar-benar memiliki dasar kepemilikan yang sah sebagai aset pemerintah daerah.
Sopyan bahkan menyatakan perusahaan siap menerima konsekuensi apabila nantinya ditemukan bahwa penguasaan lahan tersebut tidak memiliki landasan hukum yang dapat dibuktikan.
“Kalau memang nanti terbukti tidak ada dasar hukum yang menyatakan bahwa itu aset pemerintah daerah, tentu kami akan mengakui kesalahan tersebut dan siap menerima segala konsekuensinya,” ujarnya.
Pernyataan Direktur PDAM itu muncul setelah status lahan Ambung dipersoalkan puluhan mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dalam aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Lombok Timur, Kamis (12/11/2026).
Melalui aksi tersebut, mahasiswa meminta pemerintah daerah membuka dokumen yang menjadi dasar penetapan kawasan mata air Ambung sebagai aset daerah. Mereka menilai kepemilikan tanah harus dibuktikan secara administratif dan hukum, terlebih terdapat klaim kepemilikan dari pihak keluarga almarhum Amaq Asmadi.
Koordinator aksi, Ihwan Pajar, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan kajian selama beberapa pekan. Dalam kajian tersebut, PMII turut menyoroti riwayat penguasaan lahan sejak 1991, termasuk informasi mengenai putusan pengadilan dan proses mediasi pada masa pemerintahan Sukiman-Azmy yang melibatkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
Mahasiswa mendesak agar seluruh dokumen terkait status tanah tersebut diperlihatkan sehingga masyarakat memperoleh kejelasan mengenai pihak yang memiliki hak atas lahan Ambung.
Bagi PDAM, kepastian hukum atas kawasan tersebut menjadi hal penting dalam pengelolaan sumber air yang selama ini menunjang kebutuhan pelanggan. Sebab, persoalan kepemilikan lahan dan kepentingan pelayanan masyarakat perlu mendapatkan penyelesaian yang jelas tanpa mengabaikan hak-hak pihak yang berkaitan.
PDAM pun menyatakan kesiapannya mempertanggungjawabkan pemanfaatan sumber mata air Ambung apabila hasil pemeriksaan nantinya menemukan adanya kekeliruan dalam status kepemilikan aset tersebut.(red)
