Kabarbahri.co.id – LOMBOK TIMUR – Penyelesaian puluhan ruas jalan melalui program pembangunan tahun jamak membuka peluang bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk memperluas pembangunan infrastruktur. Dari pelaksanaan proyek senilai Rp280 miliar, masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp37,3 miliar yang berpotensi dimanfaatkan kembali untuk menangani kebutuhan jalan di sejumlah wilayah.
Rencana tersebut menjadi bagian dari penjelasan Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin dalam Rapat Paripurna III Masa Sidang I DPRD Lombok Timur, Selasa (17/11/2026). Selain menyampaikan arah penggunaan sisa anggaran, Bupati juga memaparkan rancangan APBD 2027 serta mengusulkan perubahan peraturan daerah yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan tahun jamak.
Bupati mengungkapkan, program pembangunan infrastruktur jalan yang sebelumnya direncanakan telah berhasil menyelesaikan sekitar 53 ruas dengan panjang total kurang lebih 77,25 kilometer. Pengerjaan didominasi penggunaan aspal hotmix, sementara sebagian ruas lainnya menggunakan lapen. Jalan-jalan tersebut kini telah dapat digunakan masyarakat untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
Namun, pelaksanaan program tahun jamak belum sepenuhnya berakhir karena pembangunan gedung serbaguna masih harus dilanjutkan. Sejumlah persiapan telah diselesaikan, mulai dari penyelenggaraan sayembara, penyusunan perencanaan teknis hingga pengadaan konsultan pengawasan. Pemerintah daerah selanjutnya akan memasuki proses pelelangan pekerjaan fisik dengan harapan pembangunan dapat rampung sebelum penutupan Tahun Anggaran 2027.
Dari keseluruhan pelaksanaan proyek, terdapat dua komponen anggaran yang belum terserap. Pertama, sisa penyerapan uang muka pekerjaan sebesar Rp16,1 miliar. Kedua, sisa nilai kontrak sebesar Rp21,2 miliar. Dengan demikian, total dana yang berpotensi dioptimalkan mencapai Rp37,3 miliar.
Pemkab Lombok Timur mempertimbangkan penggunaan dana tersebut untuk memperbesar cakupan pembangunan infrastruktur. Penambahan volume pekerjaan hingga penanganan lebih banyak ruas jalan menjadi alternatif yang disiapkan, terutama untuk jalan kabupaten dan jalan poros utama yang dinilai dibutuhkan masyarakat.
Akan tetapi, pemanfaatan sisa anggaran itu tidak bisa dilakukan tanpa penyesuaian regulasi. Pemerintah daerah karena itu mengajukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 yang sebelumnya menjadi payung hukum pembangunan jalan dan gedung serbaguna dengan nilai program mencapai Rp280 miliar.
Di luar agenda pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah juga mulai menyusun kebutuhan keuangan untuk tahun berikutnya. Dalam nota keuangan yang disampaikan kepada DPRD, APBD Lombok Timur 2027 dirancang dengan pendapatan dan belanja masing-masing sebesar Rp3,176 triliun lebih.
Pendapatan Asli Daerah ditargetkan menyumbang Rp602,52 miliar lebih. Sementara itu, pendapatan transfer diproyeksikan mencapai Rp2,542 triliun lebih, yang terdiri atas transfer pemerintah pusat sebesar Rp2,4 triliun lebih dan transfer antar daerah dari bagi hasil pajak Provinsi Nusa Tenggara Barat senilai Rp142,19 miliar lebih.
Penerimaan lainnya berasal dari kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp31,948 miliar lebih. Di dalamnya terdapat hibah pemerintah pusat melalui program Local Service Delivery Improvement Project (LSDP) untuk memperkuat pengelolaan persampahan serta kontribusi pihak ketiga dari pengusaha tembakau Virginia.
Dalam rancangan belanja, belanja barang dan jasa mendapatkan alokasi Rp1,54 triliun lebih. Beberapa kebutuhan yang tercakup di dalamnya antara lain penerangan jalan umum sebesar Rp20,213 miliar lebih serta pembiayaan iuran jaminan kesehatan senilai Rp135,166 miliar lebih bagi peserta bukan penerima upah, tenaga non-ASN, kepala desa, dan perangkat desa.
Pemkab juga mempertahankan dukungan pembiayaan bagi masyarakat melalui program Lotim Berkembang. Subsidi bunga pinjaman untuk peternak dan pelaku UMKM kembali dianggarkan sebesar Rp2,5 miliar sebagai bagian dari upaya mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.
Haerul Warisin menegaskan bahwa pembagian anggaran kepada setiap organisasi perangkat daerah harus mengacu pada sasaran kinerja dan kebutuhan pelayanan publik. Besaran alokasi tidak semestinya hanya mengikuti pola anggaran sebelumnya maupun dibagi berdasarkan prinsip pemerataan antar-OPD. Penetapannya harus mempertimbangkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD.
Melalui rancangan anggaran tersebut, pemerintah daerah berharap berbagai kebutuhan pembangunan dapat berjalan beriringan, mulai dari peningkatan infrastruktur, penguatan pelayanan dasar hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Optimalisasi sisa anggaran proyek tahun jamak juga diharapkan memberikan ruang tambahan bagi penanganan jalan yang belum terjangkau pembangunan.
Setelah penyampaian penjelasan Bupati, DPRD Lombok Timur dijadwalkan menggelar rapat paripurna pada Rabu (18/11/2026). Agenda tersebut akan membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua rancangan peraturan daerah yang diajukan pemerintah kabupaten.(red)












