NTT, Malaka – kabarbahri.co.id– Selasa, 21 April 2026, seharusnya menjadi hari biasa di Dusun We’talas, Desa We’ulun, Kecamatan Wewiku. Namun, pagi itu, sejarah kelam hampir tertulis. Seorang ibu rumah tangga berinisial AK nyaris mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Napas yang hampir terputus di ujung tali itu berhasil diselamatkan setelah sang suami bergerak secepat kilat memotong ikatan maut, sesaat setelah menemukan istrinya dalam kondisi kritis.
Aksi nekat AK bukanlah tindakan orang yang kehilangan akal sehat. Ia adalah ibu yang hancur berkeping-keping, terhimpit oleh sistem pendidikan dan birokrasi yang lebih memuja kesempurnaan dokumen daripada nyawa dan masa depan seorang anak.
Semua bermula dari ruang ujian kelas enam SDN Oevetnai. Mario, bocah lugu itu, diusir dari ruang ujian hanya karena ketidaksesuaian administrasi: nama “Mario” di surat baptis, namun tertulis “Maria” di Kartu Keluarga (KK).
Tiga kali Mario pulang dengan mata berkaca-kaca, membawa pesan penolakan dari pihak sekolah. Pertanyaan polos sang anak menjadi pisau yang menyayat hati AK: “Mama, saya dikeluarkan dari ruangan… Mama su pi perbaiki Kartu Keluarga ko belom?”
AK bukan ibu yang diam. Ia telah berjuang. Tiga kali ia mendatangi instansi terkait, tiga kali pula ia menemui kebuntuan. Namun, alih-alih mendapatkan bantuan, sistem seolah menutup pintu rapat-rapat. Yang lebih memuakkan adalah pernyataan dari pihak sekolah yang melontarkan vonis mati administratif: dokumen tersebut dianggap tidak akan bisa diperbaiki lagi ke mana pun dibawa. Pernyataan yang seharusnya menjadi bentuk edukasi, justru terdengar seperti pengusiran permanen bagi seorang siswa.
Kasus ini adalah alarm keras bagi NTT. Kita sudah terlalu sering mendengar berita pilu tentang anak-anak di pelosok yang nekat mengakhiri hidup karena himpitan ekonomi, buku yang tak terbeli, atau pensil yang tak tersedia. Kini, “wabah” putus asa itu bermutasi menjadi horor birokrasi.
Apakah pendidikan di Malaka sudah sedemikian kerdil sehingga perbedaan satu huruf di KTP lebih berharga daripada nyawa manusia? Kapan sekolah berhenti menjadi lembaga yang menakutkan dan kembali menjadi rumah bagi ilmu pengetahuan?
Tragedi yang nyaris merenggut nyawa AK ini adalah bukti bahwa sistem pelayanan publik di Malaka sedang “sakit parah” dan butuh operasi mendadak. Masyarakat Desa We’ulun kini menuntut ketegasan **Bupati Malaka** dan **Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malaka** untuk segera turun tangan.
Jangan biarkan meja birokrasi menjadi tempat mengubur masa depan anak-anak bangsa. Masyarakat mendesak agar ada diskresi kebijakan segera untuk menyelamatkan hak ujian Mario, serta evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional prosedur (SOP) di sekolah-sekolah yang terkesan “kejam” terhadap kendala administratif siswa.
Hingga berita ini dinaikkan, pihak SDN Oevetnai belum dapat dihubungi untuk memberikan klarifikasi atau penjelasan terkait kronologi pengusiran siswa dari ruang ujian tersebut.
Redaksi membuka pintu seluas-luasnya bagi pihak sekolah, Dinas Pendidikan, maupun instansi terkait untuk memberikan Hak Jawab atau klarifikasi resmi. Hal ini penting demi terciptanya keberimbangan informasi dan memastikan bahwa kebenaran tetap menjadi pijakan utama dalam pemberitaan ini.
Kita tidak ingin mendengar ada “Mario” lain yang kehilangan hak pendidikannya, atau ada ibu lain yang harus mengambil jalan pintas karena merasa tak punya tempat untuk mengadu. Apakah kita akan terus diam, atau membiarkan sistem ini terus memakan korban?
(Roy S)
