CILEGON – kabarbahri.co.id Luka bakar yang diderita Erza (14) akibat dugaan serangan bom molotov bukan hanya menyisakan rasa sakit pada tubuh seorang anak. Peristiwa itu juga membuka pertanyaan yang lebih besar: di mana para pemimpin ketika warganya sedang terluka?
Beberapa hari telah berlalu sejak insiden yang menyebabkan remaja asal Lingkungan Kavling Blok C RT 005/RW 006, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon itu mengalami luka bakar sekitar 30 persen. Namun menurut keluarga korban, belum ada satu pun pejabat pemerintah daerah yang datang untuk melihat kondisi korban secara langsung.
Ketiadaan kehadiran pejabat, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga pemerintah kota, menimbulkan kesan yang sulit diabaikan. Ketika seorang anak menjadi korban peristiwa yang mengguncang rasa aman masyarakat, justru yang terlihat bukan respons cepat dan empati, melainkan keheningan birokrasi.
Padahal, jabatan publik tidak hanya dibangun dari pidato, baliho, unggahan media sosial, ataupun laporan seremonial. Kepemimpinan sejatinya diuji ketika rakyat sedang menghadapi musibah.
Asep, ayah korban, mengaku kecewa terhadap sikap para pejabat yang dinilainya belum menunjukkan kepedulian yang semestinya.
“Kami kecewa. Sudah beberapa hari berlalu, tetapi belum ada pejabat yang datang melihat kondisi anak kami. Seharusnya mereka hadir bukan hanya saat acara seremonial, tetapi ketika masyarakat benar-benar membutuhkan perhatian,” ujar Asep kepada wartawan, Sabtu (30/5/2026).
Pernyataan itu bukan sekadar keluhan seorang ayah. Di baliknya tersimpan kegelisahan publik mengenai kualitas empati para pemegang kekuasaan. Sebab yang dibutuhkan keluarga korban tidak melulu bantuan materi, melainkan kehadiran negara yang diwujudkan melalui perhatian dan kepedulian para pejabatnya.
Ironisnya, dalam banyak kesempatan, pemerintah kerap menggaungkan slogan pelayanan masyarakat, kedekatan dengan rakyat, dan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan warga. Namun slogan kehilangan makna ketika warga yang menjadi korban justru merasa ditinggalkan.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa ukuran kepemimpinan bukanlah seberapa banyak program diumumkan kepada publik, melainkan seberapa cepat seorang pemimpin hadir ketika rakyatnya sedang menderita.
Publik tentu masih ingat bagaimana para pejabat sering tampil terdepan saat peresmian proyek, pembagian bantuan, atau agenda yang mengundang sorotan kamera. Namun ketika seorang anak harus menahan sakit akibat luka bakar serius, ruang yang seharusnya dipenuhi empati justru terasa kosong.
Ketiadaan respons tersebut berpotensi memunculkan persepsi bahwa birokrasi lebih akrab dengan seremoni dibanding penderitaan rakyat yang nyata. Jika benar demikian, maka yang sedang mengalami krisis bukan hanya rasa empati, melainkan esensi kepemimpinan itu sendiri.
Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang maupun Pemerintah Kota Cilegon terkait belum adanya kunjungan kepada korban.
Masyarakat kini menunggu jawaban yang sederhana namun penting: apakah para pemimpin Kota Cilegon akan hadir untuk menunjukkan bahwa negara masih berpihak kepada warganya yang terluka, atau justru membiarkan luka itu menjadi simbol jarak antara rakyat dan para pemegang kekuasaan.
(Jr)
