Kabarbahri.co.id – Mataram – Musim kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih panjang mulai memberikan dampak nyata di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Provinsi NTB mengingatkan seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk mempercepat upaya mitigasi agar krisis air bersih tidak semakin meluas dan mengganggu aktivitas masyarakat maupun sektor pertanian.
Isu tersebut menjadi pembahasan utama dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana yang digelar di Mataram, Jumat (24/7/2026). Kegiatan itu dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta para kepala daerah se-NTB, termasuk Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin.
Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan hingga 23 Juli 2026, kekeringan telah meluas ke sembilan kabupaten dan kota. Sebaran dampaknya mencapai 50 kecamatan dan 134 desa, dengan jumlah masyarakat terdampak diperkirakan melampaui 206 ribu orang.
Ia mengatakan, fenomena tersebut sejalan dengan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memperkirakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan curah hujan yang lebih rendah dari biasanya. Kondisi tersebut berpotensi memperbesar tekanan terhadap ketersediaan air, terutama di daerah yang setiap tahun menjadi langganan kekeringan.
Menurut Iqbal, langkah penanganan harus dilakukan sejak dini. Pemerintah daerah diminta memperkuat koordinasi untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi, sekaligus menjaga produktivitas sektor pertanian yang menjadi penopang ekonomi sebagian besar warga NTB.
Ia juga menekankan bahwa kesiapsiagaan menghadapi bencana harus menjadi bagian dari arah pembangunan daerah. Dengan memasukkan aspek pengurangan risiko ke dalam dokumen perencanaan, pemerintah diharapkan mampu membangun wilayah yang lebih tangguh menghadapi berbagai ancaman bencana.
Dalam forum tersebut, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan sejumlah usulan kepada pemerintah pusat. Ia meminta dukungan pembangunan sumur bor di sepuluh kawasan yang selama bertahun-tahun mengalami kesulitan memperoleh air bersih saat musim kemarau.
Selain kebutuhan air, Bupati juga mengharapkan percepatan penanganan sejumlah jembatan yang rusak akibat bencana alam. Infrastruktur tersebut dinilai sangat penting karena menjadi akses utama masyarakat menuju pusat ekonomi maupun layanan publik.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan bahwa usulan rehabilitasi jembatan yang diajukan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah diteruskan kepada Kementerian Keuangan dan kini menunggu proses pembahasan. Pemerintah pusat, kata dia, berupaya agar proses tersebut dapat segera ditindaklanjuti.
Dalam paparannya, Suharyanto juga mengungkapkan bahwa hingga 23 Juli 2026 Indonesia telah mengalami 1.281 kejadian bencana. Hampir seluruhnya merupakan bencana hidrometeorologi, sedangkan bencana geologi hanya mencakup sebagian kecil dari total kejadian.
Ia menambahkan, berdasarkan Indeks Risiko Bencana, seluruh wilayah di NTB berada pada kategori sedang hingga tinggi. Kabupaten Sumbawa dan Bima termasuk wilayah dengan tingkat risiko tertinggi, sementara Lombok Timur berada pada kategori sedang. Ancaman kekeringan dan kebakaran juga dinilai perlu menjadi perhatian serius selama musim kemarau.
BNPB mendorong seluruh pemerintah daerah menjadikan Kajian Risiko Bencana sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan pembangunan, termasuk dalam RPJMD dan RTRW. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat dinilai menjadi faktor penting untuk memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi potensi bencana.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, pemerintah pusat dan daerah menandatangani kesepakatan terkait penguatan lahan pangan berkelanjutan pada kawasan sawah di NTB serta percepatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Langkah tersebut diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan, memperkuat mitigasi bencana, sekaligus membuka peluang pembangunan dan investasi yang lebih luas di provinsi tersebut.(red)
