Kabarbahri.co.id – LOMBOK TIMUR — Pesan keagamaan dan agenda pembangunan daerah berpadu dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar Yayasan Yadinu Masbagik, Lombok Timur, Rabu (26/8/2026). Dalam kegiatan tersebut, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menyampaikan sejumlah program pemerintah yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat.
Haerul mengatakan nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah SAW perlu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk melalui kepedulian terhadap sesama dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Di hadapan peserta Maulid, Bupati juga menyampaikan rencana Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memperingati Hari Jadi ke-131 pada 31 Agustus 2026. Penetapan tersebut memiliki dasar hukum melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Hari Jadi Lombok Timur.
Penghitungan usia daerah tersebut merujuk pada Staatblad Nomor 181 Tahun 1895 yang diterbitkan pada 31 Agustus 1895. Pemerintah daerah menjadikan peringatan itu sebagai momentum untuk mengenang perjalanan sejarah Lombok Timur sekaligus membangun semangat baru dalam menjalankan pembangunan.
Berbagai kegiatan telah disiapkan untuk memeriahkan Hari Jadi Lombok Timur. Agenda tersebut mencakup pengajian akbar bersama Tuan Guru Bajang, bazar UMKM, serta sejumlah hiburan yang diperuntukkan bagi masyarakat.
Di sektor infrastruktur, pemerintah daerah masih menempatkan perbaikan jalan sebagai salah satu prioritas. Sejumlah ruas yang mengalami kerusakan terus mendapat penanganan secara bertahap.
Pemkab menargetkan persoalan jalan rusak dapat diselesaikan secara berkelanjutan hingga 2030. Menurut Haerul, infrastruktur transportasi memiliki peranan penting dalam mendukung mobilitas warga sekaligus memperkuat kegiatan ekonomi.
Kebutuhan tersebut semakin penting mengingat Lombok Timur merupakan salah satu wilayah penyangga pangan. Kondisi jalan yang baik dinilai dapat membantu memperlancar distribusi komoditas dan mendukung aktivitas masyarakat.
“Jalan sangat penting karena Lombok Timur merupakan salah satu kabupaten penyangga pangan. Infrastruktur menjadi dasar yang sangat penting untuk membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi,” kata Haerul.
Dalam hal pemberdayaan sosial, Bupati turut mengajak masyarakat dan para muzakki memperkuat gerakan zakat melalui BAZNAS Lombok Timur. Ia berharap potensi zakat, infak, dan sedekah dapat dihimpun secara maksimal untuk kemudian dimanfaatkan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria penerima.
Salah satu program yang mendapat dukungan melalui skema tersebut adalah BPJS Ketenagakerjaan. Bupati meminta penyaluran dana tetap dilakukan sesuai ketentuan asnaf sehingga manfaatnya tepat sasaran.
Sementara pada sektor kesehatan, Pemkab Lombok Timur mengalokasikan anggaran sekitar Rp143 miliar pada 2026 untuk membiayai kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat yang menjadi tanggungan pemerintah daerah.
Anggaran tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp98 miliar. Peningkatan alokasi ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap keberlanjutan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.
Haerul menegaskan pelayanan publik harus menjadi prioritas karena pemerintah memiliki tanggung jawab memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat.
“Pemerintah adalah pelayan masyarakat. Karena itu, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus maksimal,” tegasnya.
Ketua Umum Yayasan Yadinu H. Ansorullah menyampaikan bahwa yayasan saat ini terus menjalankan aktivitas pendidikan di sejumlah wilayah. Sebanyak 11 lembaga pendidikan, termasuk pondok pesantren, berada di bawah naungan Yadinu.
Lembaga tersebut tersebar di Kecamatan Masbagik sebanyak tujuh unit, Pringgasela tiga unit, dan Wanasaba satu unit. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 1.532 santri yang mengikuti pendidikan dengan dukungan 190 tenaga pendidik.
Peringatan Maulid kemudian ditutup dengan kegiatan sosial berupa pemberian santunan. Sebanyak 73 anak yatim dan piatu menerima santunan secara simbolis.
Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat nilai keagamaan sekaligus membangun kepedulian sosial dan mempererat hubungan antara masyarakat, lembaga pendidikan, serta pemerintah daerah.(red)
