TANGERANG | KABARBAHRI.CO.ID — Pengelolaan Dana Desa Sentul, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Tahun Anggaran 2025 mulai menjadi perhatian publik. Dengan pagu anggaran mencapai Rp1.410.351.000, pengelolaan keuangan desa tersebut dituntut mengedepankan transparansi, ketepatan penggunaan anggaran, serta pertanggungjawaban yang dapat diuji secara terbuka.
Sorotan muncul setelah data informasi penyaluran Dana Desa Sentul menunjukkan dana yang tercatat telah tersalurkan sebesar Rp995.747.100. Namun, berdasarkan hasil penghitungan terhadap 23 item kegiatan yang tercantum dalam data anggaran, total nilainya mencapai Rp1.050.568.700.
Dengan demikian, terdapat selisih sebesar Rp54.821.600 antara akumulasi nilai 23 item kegiatan dengan jumlah dana yang tercatat telah tersalurkan.
Perbedaan tersebut perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka dari Pemerintah Desa Sentul. Terlebih, informasi yang tersedia juga menunjukkan pagu anggaran sebesar Rp1.410.351.000, sementara dana yang tercatat tersalurkan baru mencapai Rp995.747.100. Artinya, masih terdapat Rp414.603.900 dari pagu anggaran yang belum tercatat tersalurkan dalam informasi tersebut.
Persoalan ini tidak bisa hanya dijawab dengan menyampaikan daftar kegiatan dan nominal anggaran. Pemerintah desa perlu menjelaskan secara rinci status setiap kegiatan, tahapan penyaluran, sumber pencatatan, serta kesesuaian antara dokumen perencanaan dan realisasi keuangan.
Redaksi tidak serta-merta menyimpulkan adanya penyimpangan. Namun, perbedaan angka tersebut merupakan persoalan transparansi dan administrasi yang patut diklarifikasi agar tidak menimbulkan pertanyaan berkepanjangan di tengah masyarakat.
Berdasarkan rincian 23 item kegiatan, sektor pembangunan infrastruktur menjadi salah satu penerima alokasi anggaran terbesar.
Tercatat empat kegiatan pembangunan maupun rehabilitasi saluran drainase menggunakan konstruksi U-Ditch dengan total anggaran mencapai Rp179.485.000.
Sementara itu, sembilan kegiatan peningkatan jalan lingkungan menggunakan konstruksi hotmix menelan anggaran sebesar Rp408.695.300.
Jika digabungkan, alokasi pembangunan jalan dan drainase mencapai Rp588.180.300. Nilai tersebut menunjukkan besarnya anggaran yang diarahkan untuk pembangunan infrastruktur di Desa Sentul.
Besarnya anggaran tentu harus sebanding dengan kualitas pekerjaan yang dihasilkan. Pemerintah desa perlu memastikan setiap proyek dilaksanakan sesuai perencanaan, volume pekerjaan, spesifikasi teknis, serta standar kualitas konstruksi yang telah ditetapkan.
Sejumlah aspek mendasar perlu mendapatkan perhatian, mulai dari panjang dan lebar jalan, ketebalan lapisan hotmix, kualitas material, hingga dimensi dan konstruksi saluran U-Ditch.
Apakah seluruh pekerjaan tersebut telah dilaksanakan sesuai volume yang tercantum dalam dokumen anggaran? Apakah kualitas material dan hasil pengerjaannya benar-benar sesuai spesifikasi teknis?
Pertanyaan tersebut membutuhkan pembuktian melalui pemeriksaan fisik di lapangan, bukan sekadar mengandalkan laporan administratif maupun dokumentasi kegiatan.
Sebab, pembangunan yang bersumber dari uang negara bukan sekadar mengejar terselesaikannya proyek, melainkan harus menghasilkan infrastruktur berkualitas yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Selain infrastruktur, sektor kesehatan dan pelayanan masyarakat juga mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar.
Dalam data yang dihimpun, terdapat enam item kegiatan Posyandu dengan total anggaran mencapai Rp211.420.610.
Kegiatan tersebut meliputi pemberian makanan tambahan bagi lansia, ibu hamil dan balita, program pencegahan stunting, serta pemberian insentif kepada kader Posyandu dan kader KPM.
Program-program tersebut memiliki tujuan penting dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat. Namun, pertanggungjawabannya juga harus jelas dan terukur.
Pemerintah desa perlu memastikan jumlah penerima manfaat sesuai data, distribusi bantuan benar-benar terlaksana, serta insentif diberikan kepada pihak yang berhak.
Jangan sampai program yang secara administratif tercatat telah dianggarkan tidak disertai bukti pelaksanaan dan penerimaan manfaat yang dapat diverifikasi.
Pada sektor bantuan sosial, tercatat alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebesar Rp144.000.000 untuk 40 kepala keluarga.
Anggaran tersebut tentu membutuhkan pertanggungjawaban yang jelas, terutama terkait identitas penerima sesuai ketentuan, periode penyaluran, besaran bantuan, serta bukti bahwa bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Di sektor pendidikan, terdapat alokasi insentif guru PAUD sebesar Rp34.200.000.
Sementara itu, operasional pemerintah desa yang bersumber dari Dana Desa tercatat sebesar Rp41.860.000.
Adapun penyertaan modal BUMDes tercatat sebesar Rp30.907.790.
Setiap alokasi tersebut harus memiliki dasar penggunaan yang jelas, dokumen pendukung, serta bukti pertanggungjawaban yang sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan desa.
Khusus penyertaan modal BUMDes, publik juga berhak mengetahui dasar penetapan modal, peruntukan dana, mekanisme pengelolaan, serta perkembangan usaha yang dibiayai melalui penyertaan modal tersebut.
Persoalan utama yang kini membutuhkan penjelasan Pemerintah Desa Sentul adalah perbedaan antara jumlah dana yang tercatat tersalurkan dengan akumulasi nilai 23 item kegiatan.
Berdasarkan penghitungan redaksi, total 23 item kegiatan mencapai Rp1.050.568.700. Sementara itu, informasi penyaluran menunjukkan angka Rp995.747.100.
Terdapat selisih Rp54.821.600 yang harus dijelaskan melalui pencocokan dokumen dan status masing-masing kegiatan.
Apakah nilai 23 item tersebut merupakan anggaran yang telah ditetapkan, nilai kegiatan yang direncanakan, atau angka realisasi? Apakah terdapat kegiatan yang belum dibayarkan, perubahan anggaran, atau perbedaan periode pencatatan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban berdasarkan dokumen resmi, bukan asumsi.
Pemerintah Desa Sentul semestinya dapat memperlihatkan dokumen APBDes, perubahan APBDes apabila ada, laporan realisasi anggaran, dokumen pelaksanaan kegiatan, serta bukti pembayaran dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan.
Transparansi tidak boleh berhenti pada publikasi nominal. Masyarakat membutuhkan informasi yang utuh mengenai hubungan antara pagu anggaran, dana yang tersalurkan, anggaran setiap kegiatan, dan realisasi pekerjaan di lapangan.
Untuk memperoleh informasi yang berimbang, awak media telah berupaya melakukan konfirmasi melalui pesan WhatsApp kepada Kepala Desa Sentul, H. Akhmad Nawawi, serta Sekretaris Desa (Sekdes).
Konfirmasi tersebut mencakup realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025, perbedaan antara pagu anggaran, jumlah dana tersalurkan, dan akumulasi nilai 23 item kegiatan.
Redaksi juga meminta penjelasan mengenai pelaksanaan pembangunan jalan hotmix dan drainase, kesesuaian volume pekerjaan dengan spesifikasi teknis, serta pertanggungjawaban program kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, operasional pemerintahan desa, dan penyertaan modal BUMDes.
Namun, hingga berita ini disusun, Kepala Desa H. Akhmad Nawawi maupun Sekretaris Desa belum memberikan tanggapan atas pesan konfirmasi yang disampaikan redaksi.
Belum adanya tanggapan tersebut tentu tidak dapat dimaknai sebagai pengakuan atas adanya kesalahan ataupun penyimpangan. Kendati demikian, penjelasan pemerintah desa tetap dibutuhkan agar informasi mengenai pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi spekulasi.
Redaksi KABARBAHRI.CO.ID menegaskan tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya kepada Kepala Desa Sentul, Sekretaris Desa, maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan, meluruskan data, serta menyampaikan dokumen pendukung mengenai pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025.
Pada prinsipnya, Dana Desa bukan uang pribadi kepala desa maupun perangkat desa. Dana tersebut merupakan keuangan negara yang dialokasikan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Setiap rupiah yang dianggarkan harus memiliki dasar penggunaan, setiap kegiatan harus memiliki bukti pelaksanaan, dan setiap pengeluaran wajib dapat dipertanggungjawabkan.
Publik tidak sedang meminta sesuatu yang berlebihan. Masyarakat hanya menginginkan keterbukaan atas anggaran yang bersumber dari uang negara.
Kini, penjelasan Kepala Desa Sentul, H. Akhmad Nawawi, menjadi hal yang dinantikan. Sebab, kepercayaan publik terhadap pemerintah desa tidak dibangun melalui besarnya angka anggaran, melainkan melalui keterbukaan, kualitas pembangunan, dan pertanggungjawaban yang dapat dibuktikan.













