Kabarbahri.co.id – Lombok Timur — Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mulai mengambil langkah baru dalam pembenahan sistem bantuan sosial. Tahun 2026 ini, Lombok Timur terpilih sebagai salah satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia yang menjadi lokasi perluasan uji coba digitalisasi bansos.
Program tersebut merupakan inisiatif Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Republik Indonesia. Tujuannya untuk menghadirkan sistem pendataan penerima bantuan yang lebih akurat, transparan, dan mudah diakses masyarakat.
Sosialisasi perluasan uji coba digitalisasi bansos dilaksanakan di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur, Rabu, 3 Juni 2026. Kegiatan ini dibuka oleh Asisten I Setda Lombok Timur, H. Ahyan, serta diikuti unsur pemerintah daerah, camat, lurah, kepala desa, kepala OPD, forum kawil, dan berbagai pihak terkait.
Dalam kesempatan tersebut, Ahyan menyampaikan bahwa bantuan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan negara kepada masyarakat. Oleh sebab itu, pengelolaannya harus dilakukan secara tepat agar bantuan benar-benar diterima oleh keluarga yang membutuhkan.
Ia menyebutkan, di Lombok Timur terdapat lebih dari 145 ribu Keluarga Penerima Manfaat yang menerima berbagai program bantuan, seperti PKH, sembako, dan bantuan sosial lainnya. Namun, pelaksanaan bansos selama ini masih menyisakan tantangan, terutama pada aspek pembaruan data, ketepatan sasaran, dan kelancaran penyaluran.
Menurut Ahyan, penggunaan Portal Perlinsos menjadi bagian dari upaya memperbaiki persoalan tersebut. Sistem ini dinilai sejalan dengan arah pembangunan Lombok Timur yang mendorong pelayanan publik berbasis digital, transparan, dan akuntabel.
Melalui sistem baru ini, masyarakat yang telah masuk dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional dapat melakukan pendaftaran secara mandiri melalui aplikasi. Pendaftaran juga dapat dilakukan untuk anggota keluarga dalam satu rumah tangga.
Sementara itu, bagi masyarakat yang belum memiliki telepon pintar atau belum memahami penggunaan aplikasi, pemerintah menyiapkan agen Perlinsos untuk membantu proses pendaftaran.
Perwakilan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Republik Indonesia, Samuel Prayoga Tampubolon, menjelaskan bahwa sasaran pendataan di Lombok Timur mencapai sekitar 400 ribu kepala keluarga. Pemerintah menargetkan warga yang memenuhi kriteria dapat terdata secara menyeluruh dalam sistem digital tersebut.
Samuel menerangkan, proses pendaftaran akan dilengkapi dengan verifikasi biometrik. Sistem akan mencocokkan wajah pemohon dengan data kependudukan yang telah tersedia. Jika data dinyatakan sesuai, sistem akan menampilkan informasi keluarga dan menghitung tingkat kelayakan penerima bantuan berdasarkan indikator tertentu.
Ia mengatakan, teknologi tersebut dihadirkan untuk menekan kesalahan sasaran dalam penyaluran bansos. Sebab, selama ini program bantuan sosial masih menghadapi persoalan penerima yang tidak sesuai kriteria maupun warga yang layak namun belum masuk sebagai penerima.
Dari total alokasi bansos nasional sekitar Rp78 triliun, disebut masih terdapat potensi ketidaktepatan sasaran yang cukup besar. Dengan digitalisasi, pemerintah berharap tingkat kesalahan penerima dapat ditekan hingga di bawah 20 persen, bahkan idealnya berada di bawah 10 persen.
Meski demikian, penerapan sistem digital ini belum langsung menggantikan mekanisme yang sudah berjalan. Selama masa uji coba, aplikasi Cek Bansos, operator desa, pendamping PKH, dan agen Perlinsos tetap dilibatkan dalam proses pendataan serta pelayanan masyarakat.
Hasil uji coba digitalisasi bansos tersebut ditargetkan mulai digunakan dalam penetapan penerima bantuan paling cepat pada Triwulan IV 2026. Apabila masih membutuhkan penyempurnaan, penerapannya ditargetkan paling lambat pada Triwulan I 2027.
Penentuan kelayakan penerima nantinya tetap menggunakan sejumlah sumber data yang saling terintegrasi. Data tersebut meliputi DTKS, data kependudukan Dukcapil, kepemilikan aset, kendaraan, serta indikator sosial ekonomi lainnya.
Kepala Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur, Dedi Kurniawan, sebelumnya menyampaikan bahwa uji coba ini menjadi bagian dari persiapan menuju tata kelola bansos nasional berbasis digital. Selain meningkatkan ketepatan sasaran, program ini juga menguji kesiapan masyarakat, identitas digital, sistem pertukaran data, serta peran agen pelaksana di lapangan.
Sosialisasi berlangsung selama dua hari. Hari pertama diikuti sekitar 349 peserta dari unsur pemerintah daerah, camat, lurah, kepala desa, kepala OPD, forum kawil, dan pemangku kepentingan lainnya. Sementara hari kedua dilanjutkan dengan Training of Trainer bagi agen Perlinsos yang diikuti sekitar 401 peserta.
Para peserta ToT terdiri dari pendamping PKH, operator desa dan kelurahan, pendamping rehabilitasi sosial, forum kawil, serta SDM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
Melalui program ini, Lombok Timur diharapkan mampu menjadi salah satu daerah rujukan dalam penerapan bansos digital. Pemerintah berharap sistem tersebut dapat mempercepat pendataan, memperkuat akuntabilitas, dan memastikan bantuan sosial diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak.(red)
