Kabarbahri.co.id – LOMBOK TIMUR – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berpacu dengan waktu untuk menuntaskan pelaksanaan APBD Perubahan 2026. Hingga 17 November, penggunaan anggaran belanja masih berada di angka 68,19 persen. Kondisi tersebut membuat Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) segera memaksimalkan pelaksanaan program sebelum batas waktu yang ditentukan.
Arahan itu disampaikan dalam rapat koordinasi evaluasi keuangan daerah yang membahas realisasi pendapatan, belanja, dan dana transfer APBD Tahun Anggaran 2026 di Rupatama II Kantor Bupati Lombok Timur, Kamis (19/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Haerul meminta setiap OPD melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan yang belum berjalan optimal. Menurutnya, pimpinan perangkat daerah harus mengetahui secara terperinci hambatan yang dihadapi sekaligus memastikan setiap tahapan pekerjaan ditangani oleh personel yang bertanggung jawab.
Ia menetapkan 15 Desember 2026 sebagai tenggat percepatan realisasi. Sebelum batas waktu tersebut, seluruh OPD diharapkan mampu menyelesaikan target yang telah ditetapkan. Bupati juga menginstruksikan agar laporan perkembangan kegiatan sudah tersedia saat evaluasi lanjutan pada pekan pertama Desember.
Pengendalian internal turut menjadi perhatian. Para kepala OPD diminta memastikan PPK, bendahara, dan penanggung jawab kegiatan menjalankan tugas sesuai kewenangannya. Setiap pelaksanaan program harus didukung data yang dapat menunjukkan hubungan antara anggaran yang digunakan dan hasil yang diperoleh.
Haerul menegaskan bahwa orientasi utama pengelolaan keuangan daerah adalah pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, perangkat daerah tidak boleh hanya berfokus pada administrasi, tetapi juga harus memahami target dan keluaran dari setiap kegiatan.
Pemanfaatan aplikasi SIMATA juga diminta lebih dioptimalkan. Bupati menginginkan seluruh perangkat daerah menyusun perencanaan secara cermat sehingga indikator dalam aplikasi tersebut dapat terpenuhi. Inspektorat secara khusus diminta memperkuat pengawasan, meningkatkan pembinaan, serta membangun komunikasi yang lebih efektif dengan bidang-bidang di lingkungan kerjanya.
Sementara itu, laporan keuangan yang disampaikan Kepala BPKAD Lombok Timur, Muhammad Zaidar Rohman, memperlihatkan sejumlah komponen anggaran masih memerlukan perhatian.
Pendapatan daerah yang ditargetkan sebesar Rp3,301 triliun baru terealisasi Rp2,771 triliun atau 83,94 persen. Persentase tersebut masih berada di bawah pencapaian pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 98,99 persen.
Pada pos belanja, pemerintah daerah telah menggunakan Rp2,318 triliun dari total anggaran Rp3,400 triliun. Dengan demikian, tingkat penyerapannya baru mencapai 68,19 persen.
Zaidar menjelaskan, sejumlah kegiatan yang masuk dalam APBD Perubahan menjadi salah satu faktor belum maksimalnya realisasi belanja. Sebab, beberapa program baru mulai dikerjakan oleh OPD sehingga membutuhkan waktu untuk mencapai tahap realisasi.
Di sisi pembiayaan, pencatatan menunjukkan angka yang telah melampaui target. Dari rencana Rp98,199 miliar, realisasinya mencapai Rp99,834 miliar.
Zaidar mengingatkan bahwa angka tersebut merupakan posisi berdasarkan data dalam sistem hingga 17 November. Perkembangan realisasi masih dapat berubah seiring berjalannya kegiatan sampai penghujung tahun anggaran.
Untuk PAD, penerimaan yang berhasil dihimpun mencapai Rp479,730 miliar dari target Rp597,897 miliar atau sekitar 80,24 persen. Sumbangan PAD terhadap keseluruhan pendapatan daerah tercatat sebesar 17,32 persen.
Dua komponen utama PAD juga menunjukkan perkembangan berbeda. Pajak daerah telah terealisasi 81,18 persen, sementara retribusi daerah mencapai 85,05 persen. Adapun pendapatan transfer berada pada tingkat realisasi 84,78 persen.
Dengan capaian tersebut, percepatan pelaksanaan kegiatan menjadi pekerjaan penting bagi pemerintah daerah dalam beberapa pekan tersisa. OPD diharapkan mampu memperbaiki kinerja anggaran sekaligus memastikan program yang dilaksanakan tetap sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Rapat koordinasi ini diikuti Sekretaris Daerah, kepala OPD, asisten Sekda, staf ahli Bupati, Sekretaris DPRD, direktur BLUD, kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, serta seluruh camat di Kabupaten Lombok Timur.(red)













