KABARBAHRI.CO.ID | SERANG – Persoalan gadai kendaraan yang semula dilandasi kesepakatan dan kepercayaan diduga berujung pada persoalan hukum. Seorang oknum anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) berinisial US diduga terlibat dalam pengalihan dan penggadaian kembali satu unit mobil Suzuki Ignis milik seorang perempuan bernama Fani (29), warga Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, tanpa sepengetahuan maupun persetujuan pemilik kendaraan.

Scroll Untuk Lanjut Membaca
Diduga Berawal dari Gadai Mobil, Berujung Dugaan Penipuan dan Penggelapan oleh Oknum TNI AD, Korban Tempuh Jalur Hukum

Peristiwa yang disebut bermula pada Februari 2024 itu kini menjadi persoalan serius. Pasalnya, setelah kendaraan diserahkan melalui kesepakatan gadai senilai Rp10 juta, keberadaan mobil tersebut justru tidak diketahui secara pasti hingga saat ini.

Berdasarkan penuturan Fani, awalnya dirinya bermaksud menggadaikan mobil Suzuki Ignis bernomor polisi A 1580 WJ untuk memenuhi kebutuhan biaya pernikahan. Transaksi tersebut, menurut pengakuannya, hanya direncanakan berlangsung selama satu bulan.

Namun, setelah melewati batas waktu yang disepakati, Fani mengaku tidak lagi mengetahui keberadaan kendaraannya. Ia juga menduga mobil tersebut telah dialihkan dan digadaikan kembali kepada pihak lain tanpa pemberitahuan maupun persetujuannya.

“Awalnya pada Februari 2024 saya menggadaikan mobil sebesar Rp.10 juta untuk kebutuhan biaya pernikahan. Kesepakatannya hanya satu bulan. Namun, setelah satu bulan, mobil justru digadaikan kembali tanpa sepengetahuan saya. Sejak saat itu, keberadaan mobil tidak jelas dan saya tidak tahu lagi di mana kendaraan tersebut berada,” ungkap Fani.

Ia menjelaskan, proses awal transaksi tersebut berlangsung melalui perantara saudara iparnya berinisial AI, yang menurut keterangannya bertugas di Koramil Cikande. Melalui perantara tersebut, Fani kemudian dipertemukan dengan US yang disebut sebagai anggota TNI AD.

“US merupakan rekanan dari kakak ipar saya yang bertugas di Koramil Cikande,” tambahnya.

Persoalan semakin rumit setelah Fani memperoleh informasi bahwa mobil miliknya diduga telah dibawa ke wilayah Pandeglang dan kembali digadaikan kepada pihak kedua dengan nilai mencapai Rp.23 juta.

Dugaan penggadaian kembali tersebut menjadi titik persoalan yang dipertanyakan Fani. Sebab, berdasarkan pengakuannya, tidak pernah ada persetujuan darinya untuk mengalihkan penguasaan maupun menggadaikan kendaraan tersebut kepada pihak lain.

Situasi ini menimbulkan kerugian sekaligus ketidakpastian bagi Fani sebagai pemilik kendaraan. Hingga kini, ia mengaku belum memperoleh kejelasan mengenai keberadaan mobil maupun penyelesaian tanggung jawab atas kendaraan tersebut.

Sebelum mengambil langkah hukum, Fani mengaku telah berupaya menyelesaikan persoalan tersebut melalui komunikasi dan pendekatan secara kekeluargaan. Namun, berbagai upaya yang dilakukan disebut belum menghasilkan penyelesaian sebagaimana yang diharapkan.

Merasa haknya tidak memperoleh kepastian, Fani akhirnya memutuskan meminta pendampingan hukum kepada LBH Klinik Hukum Matador.

Bersama keluarga dan tim pendamping hukumnya, Fani kemudian mendatangi pelayanan terpadu Koramil Cikande untuk menyampaikan persoalan tersebut. Dalam kesempatan itu, ia turut membawa sejumlah dokumen serta bukti pendukung guna memperjelas kronologi peristiwa yang dialaminya.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Fani mencari perlindungan hukum sekaligus meminta perhatian institusi terkait terhadap dugaan persoalan yang menyeret nama seorang anggotanya.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Fani mengungkapkan bahwa keputusan menempuh jalur hukum bukanlah sesuatu yang mudah. Namun, setelah sekian lama menunggu penyelesaian tanpa kepastian, ia merasa langkah tersebut menjadi pilihan yang harus ditempuh.

“Saya sebenarnya berat mengambil langkah hukum. Namun, saya merasa sudah tidak memiliki pilihan lain. Menurut saya, persoalan ini sudah terlalu lama berlarut-larut dan belum menunjukkan penyelesaian yang jelas. Saya hanya ingin hak saya dikembalikan dan ada tanggung jawab atas kendaraan milik saya,” tegasnya.

Melalui pendampingan LBH Klinik Hukum Matador, Fani berharap setiap laporan, dokumen, dan bukti yang disampaikan dapat ditindaklanjuti secara serius, objektif, profesional, serta transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Ia juga berharap institusi TNI AD dapat memberikan perhatian dan melakukan penelusuran secara proporsional apabila dugaan tersebut terbukti melibatkan anggotanya.

Kasus ini tidak semata-mata berkaitan dengan transaksi gadai kendaraan. Lebih dari itu, persoalan tersebut menyangkut kepercayaan, tanggung jawab, perlindungan hak kepemilikan, serta kepastian hukum bagi masyarakat.

Apabila benar terjadi pengalihan dan penggadaian kembali kendaraan tanpa persetujuan pemilik, tentu tindakan tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh melalui mekanisme hukum yang berlaku. Namun, dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan yang objektif dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari US selaku pihak yang disebut dalam pengakuan Fani. Klarifikasi dari pihak Koramil Cikande maupun institusi TNI AD terkait persoalan tersebut juga masih diperlukan untuk memperoleh gambaran yang utuh dan berimbang.

Penulis: Farid

Reporter: S Eman