SERANG – Aktivitas sebuah lapak penampungan yang diduga menjadi lokasi penimbunan dan praktik penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di wilayah Wanayasa, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, menjadi sorotan. Dugaan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai pengawasan distribusi BBM bersubsidi sekaligus efektivitas penegakan hukum di wilayah hukum Provinsi Banten.
Berdasarkan pantauan tim wartawan di lapangan pada Jumat (13/11/2026) siang, sejumlah kendaraan jenis dump truck terlihat keluar masuk area lapak tersebut. Kendaraan-kendaraan itu diduga melakukan aktivitas pengisian atau pemindahan solar dalam pola yang oleh masyarakat setempat dikenal sebagai praktik pengecoran.
Aktivitas yang terpantau pada siang hari itu menimbulkan tanda tanya. Pasalnya, apabila benar kegiatan tersebut berkaitan dengan penampungan dan perdagangan kembali solar bersubsidi tanpa hak, maka persoalannya bukan sekadar pelanggaran tata niaga, melainkan dugaan penyimpangan distribusi energi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat dan sektor yang berhak.
Lebih jauh, berdasarkan informasi yang dihimpun tim wartawan, lapak tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan seorang oknum aparat yang masih aktif bertugas. Namun, informasi mengenai dugaan kepemilikan maupun keterlibatan tersebut masih memerlukan verifikasi dan konfirmasi dari pihak-pihak terkait.
Jika benar ada keterlibatan oknum aparat, persoalannya jauh lebih serius. Institusi yang seharusnya menjadi bagian dari penegakan hukum tidak boleh justru terseret dalam dugaan praktik yang berpotensi merugikan kepentingan publik.
Publik tentu berhak mempertanyakan: bagaimana mungkin aktivitas yang diduga berkaitan dengan penampungan BBM bersubsidi dapat berlangsung secara terbuka, sementara pengawasan distribusi BBM telah menjadi perhatian pemerintah dan aparat penegak hukum?
Pertanyaan tersebut tidak boleh dijawab dengan pembiaran. Aparat penegak hukum perlu hadir melalui pemeriksaan objektif, bukan sekadar menunggu persoalan menjadi viral atau ramai diberitakan.
Secara hukum, penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi dapat dijerat ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Khususnya, Pasal 55 UU Migas mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah. Penerapan pasal tersebut tentu harus didasarkan pada hasil penyelidikan, alat bukti, serta pemenuhan unsur tindak pidana.
Dengan demikian, apabila ditemukan bukti adanya penampungan, pemindahan, atau perdagangan solar subsidi yang bertentangan dengan ketentuan hukum, aparat harus menindaklanjutinya secara profesional dan transparan.
Masyarakat berharap Polres Serang Kota dan Polda Banten memberikan perhatian serius terhadap dugaan aktivitas lapak solar di Wanayasa, Kecamatan Kramatwatu tersebut.
Pemeriksaan terhadap lokasi, penelusuran asal-usul BBM, legalitas kegiatan, pola distribusi, serta pihak-pihak yang diduga terlibat menjadi langkah penting untuk mengungkap persoalan secara terang.
Apabila terdapat dugaan keterlibatan oknum aparat aktif, pemeriksaan juga perlu dilakukan melalui mekanisme pengawasan internal institusi yang bersangkutan. Penegakan hukum harus berlaku setara, tanpa pengecualian berdasarkan jabatan, pangkat, maupun kedekatan dengan kekuasaan.
Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa hukum hanya tajam kepada masyarakat kecil, tetapi kehilangan ketegasannya ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki pengaruh atau atribut institusi.
Persoalan ini bukan semata-mata tentang sebuah lapak solar. Ini menyangkut integritas pengawasan distribusi energi bersubsidi, potensi kerugian negara, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Publik tidak membutuhkan pernyataan normatif bahwa hukum berlaku bagi semua orang. Publik membutuhkan pembuktian melalui tindakan nyata, pemeriksaan yang objektif, dan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jika dugaan tersebut tidak terbukti, aparat juga berkewajiban memberikan penjelasan berdasarkan hasil pemeriksaan. Namun, jika ditemukan pelanggaran, penindakan harus dilakukan tanpa kompromi.
Sebab, hukum tidak boleh berhenti di depan pintu sebuah lapak hanya karena muncul dugaan adanya pihak kuat di belakangnya.
Hingga berita ini disusun, dugaan kepemilikan lapak oleh oknum aparat serta legalitas aktivitas di lokasi tersebut masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pemilik lapak, pihak yang disebut dalam informasi, Polres Serang Kota, Polda Banten, serta instansi terkait.
(Tim Serang)
