Kabarbahri.co.id – Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mulai memetakan peluang pengembangan kawasan wisata alam Joben melalui pola kerja sama dengan berbagai pihak. Langkah tersebut disiapkan untuk mempercepat pembangunan sekaligus mengurangi ketergantungan pembiayaan terhadap APBD.
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin mengatakan, pemerintah daerah harus mampu mencari sumber dan pola pendanaan baru karena anggaran daerah memiliki banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, terutama untuk sektor pelayanan masyarakat. Oleh sebab itu, kolaborasi dinilai menjadi salah satu jalan untuk mendorong pembangunan tanpa menggeser prioritas belanja publik.
Hal itu disampaikan Bupati saat menghadiri kegiatan pemberian tanda batas Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam (PB-PSWA) di kawasan Resort Tete Batu, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kamis (20/8/2026).
Menurutnya, perubahan status Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) menjadi Badan Layanan Umum (BLU) membuka ruang baru yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pengelola kawasan konservasi. Fleksibilitas yang dimiliki satuan kerja setelah berstatus BLU diharapkan dapat membuat proses pengambilan keputusan dan pengelolaan program menjadi lebih efektif.
Menindaklanjuti perkembangan tersebut, Bupati meminta sejumlah perangkat daerah untuk segera melakukan koordinasi dan menyusun strategi. Dinas Perizinan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta OPD lainnya diminta mengidentifikasi peluang yang dapat memberikan manfaat bagi daerah, termasuk potensi penerimaan dan bentuk insentif yang memungkinkan untuk diperoleh.
Kawasan Joben menjadi salah satu potensi yang mendapat perhatian dalam rencana pembangunan tersebut. Wilayah ini memiliki kekayaan alam yang cukup lengkap dan selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu kawasan rekreasi masyarakat di Lombok Timur. Kondisi alam yang sejuk, keberadaan air terjun, kolam pemandian, serta kawasan hutan yang masih terjaga dinilai menjadi modal besar untuk pengembangan wisata.
Pemkab Lombok Timur akan melakukan pengkajian lebih lanjut terkait konsep penataan kawasan tersebut. Pemerintah menegaskan pengembangan wisata harus dilakukan secara terencana dan tidak boleh mengorbankan anggaran yang telah dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengajak masyarakat untuk ikut memperkuat pembangunan daerah dengan memenuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dinilai penting karena menjadi bagian dari sumber pembiayaan pembangunan yang manfaatnya akan kembali dirasakan oleh masyarakat.
Bupati juga mengingatkan aparatur pemerintah agar menjaga prinsip keadilan dalam memberikan pelayanan. Setiap warga, menurutnya, harus mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang sama tanpa adanya perbedaan.
Kegiatan tersebut turut dirangkaikan dengan penanaman perdana pal tanda batas area PB-PSWA oleh Bupati Lombok Timur bersama Direktur Utama PT Energi Selaparang. Kawasan yang diberi batas tersebut memiliki luas sekitar 25 hektare dan direncanakan untuk mendukung kegiatan usaha jasa lingkungan wisata alam berbasis ekowisata.
Penetapan batas kawasan itu menjadi penanda dimulainya fase baru pemanfaatan potensi wisata alam di wilayah tersebut. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berharap pengembangan kawasan dapat berjalan secara berkelanjutan serta menciptakan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat sekitar.(red)
