CILEGON – kabarbahri.co.id Sebuah kalimat terkadang lebih menyakitkan daripada luka yang terlihat. Terlebih ketika kalimat itu muncul di tengah penderitaan warga yang sedang berjuang menghadapi dampak dugaan aksi bom molotov yang menyebabkan seorang anak mengalami luka bakar.
Di saat keluarga korban berharap hadirnya perhatian, empati, dan langkah nyata dari para pemangku kepentingan, publik justru dibuat bertanya-tanya oleh komentar yang diduga disampaikan Lurah Masigit, Mulyadi, dalam kolom tanggapan sebuah pemberitaan terkait kasus tersebut.
Komentar yang berbunyi, “Lah terlalu dibesar-besarkan, beberapa kali mediasi RT RW tapi susah,” memantik reaksi keras dari keluarga korban dan sebagian masyarakat yang menilai pernyataan tersebut tidak mencerminkan kepekaan terhadap penderitaan warga.
Bagi keluarga korban, persoalan ini bukan perkara yang sedang “dibesar-besarkan”. Yang mereka hadapi adalah luka bakar, trauma psikologis, dan rasa ketidakadilan yang masih membekas hingga hari ini.
Ayah korban mengaku kecewa karena hingga kini yang lebih banyak terdengar justru narasi tentang mediasi yang gagal, bukan kehadiran langsung untuk melihat kondisi korban.
> “Yang kami harapkan itu seorang lurah datang melihat kondisi anak saya, memberikan perhatian dan membantu mencari solusi. Bukan malah menyampaikan seolah-olah persoalan ini terlalu dibesar-besarkan,” ujarnya.
Kekecewaan tersebut bukan semata-mata soal ucapan. Ini menyangkut substansi kepemimpinan. Sebab dalam setiap musibah yang menimpa masyarakat, publik tidak hanya menilai kemampuan seorang pejabat menyelesaikan administrasi, tetapi juga mengukur sejauh mana ia memiliki empati terhadap rakyat yang dipimpinnya.
Jika benar pernyataan tersebut disampaikan, maka yang muncul bukanlah kesan seorang pemimpin yang sedang berupaya merangkul warganya, melainkan kesan defensif yang berpotensi memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat.
Padahal, kegagalan mediasi seharusnya menjadi alarm bagi seorang pemimpin untuk turun tangan lebih serius. Ketika upaya di tingkat RT dan RW tidak membuahkan hasil, yang dibutuhkan bukan keluhan bahwa persoalan sulit diselesaikan, melainkan keberanian mengambil peran lebih aktif dalam mencari jalan keluar.
Kepemimpinan tidak diuji ketika keadaan tenang. Kepemimpinan justru diuji ketika warga terluka, ketika masyarakat kecewa, dan ketika sebuah peristiwa menuntut keberanian moral untuk hadir di tengah persoalan.
Seorang lurah adalah representasi negara yang paling dekat dengan rakyat. Karena itu, setiap ucapan yang keluar memiliki bobot moral dan sosial yang besar. Kalimat yang terkesan meremehkan penderitaan korban dapat menimbulkan kesan bahwa rasa sakit warga dianggap sebagai gangguan komunikasi semata, bukan tragedi kemanusiaan yang membutuhkan perhatian.
Masyarakat tentu tidak mengharapkan seorang pemimpin menjadi sempurna. Namun masyarakat berhak berharap agar pemimpinnya memiliki kepekaan, pilihan kata yang bijak, dan keberanian menunjukkan empati ketika warganya sedang mengalami musibah.
Sebab pada akhirnya, yang akan diingat publik bukan berapa kali mediasi dilakukan, melainkan siapa yang hadir ketika korban membutuhkan dukungan dan siapa yang memilih berkomentar dari kejauhan.
Kini publik menanti, apakah polemik ini akan menjadi bahan introspeksi bagi para pemimpin di tingkat akar rumput, atau justru menjadi contoh bagaimana jarak antara pejabat dan rakyat semakin terasa ketika empati mulai kalah oleh sikap defensif.
Karena bagi korban dan keluarganya, persoalan ini bukan tentang membesar-besarkan masalah. Persoalan ini adalah tentang luka yang nyata, penderitaan yang nyata, dan harapan yang juga nyata agar pemimpin tidak sekadar memimpin wilayah, tetapi juga memimpin dengan hati.
Hingga berita ini ditayangkan belum ada keterangan resmi dari pihak kelurahan masigit kecamatan Jombang, Publik kini menanti sikap tegas gubernur Banten hingga walikota terkait komentar lurah tersebut.
(Jar)
